DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Aceh (PUSAKA), Handika Rizmajar, S.H., mendesak Pemerintah Aceh dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan status Abdullah, mantan Inspektur Aceh, yang persoalannya hingga kini masih menjadi perhatian publik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) mempercepat evaluasi potensi gas bumi di lepas pantai barat daya Aceh. Struktur Meulaboh dan Singkil menjadi fokus pembahasan bersama Conrad Asia Ltd dalam Workshop Penentuan Status Eksplorasi (PSE) yang berlangsung di Jakarta pada 15 - 16 Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah lembaga riset merilis hasil survei yang menggambarkan persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjelang dua tahun pemerintahannya. Hasilnya beragam, mulai dari penurunan kepuasan publik hingga angka kepuasan yang masih berada di atas 79 persen.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Lembaga Wali Nanggroe Aceh menggelar Dialog Pemangku Kepentingan dan Uji Publik Peraturan Wali Nanggroe tentang Konservasi Berbasis Adat, Rabu (23/9/2026), di Aula Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Lembaga Wali Nanggroe melaksanakan kegiatan Identifikasi Hukum Materiil Peradilan Adat di Kabupaten Aceh Barat, Selasa 4 Agustus 2026, sebagai upaya memperkuat sistem peradilan adat serta menghimpun berbagai norma dan praktik hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat Aceh.
DIALEKSIS.COM | Medan - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe menggelar dialog bersama tokoh masyarakat, pengusaha, dan organisasi diaspora Aceh di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (1/8/2026).
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dua dekade setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki), implementasi sejumlah kewenangan khusus Aceh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe memperkuat sinergi dengan kalangan akademisi melalui dialog bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Teuku Umar (UTU), Meulaboh, Rabu (29/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Upaya Pemerintah Aceh untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat masih terbentur berbagai regulasi di tingkat pusat. Selain belum adanya aturan teknis yang jelas terkait Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sebagian besar lokasi tambang yang selama ini dikelola masyarakat juga berada di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan.
DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyelesaikan persoalan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyerahkan bantuan penunjang sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan syiar Islam kepada 27 lembaga keagamaan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2026.
DIALEKSIS.COM | Langsa - Lembaga Wali Nanggroe (LWN) bersama Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Langsa menjalin kolaborasi akademik melalui forum ilmiah bertajuk “Evaluasi Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Penguatan Tata Kelola Kekhususan Aceh.”
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Wali Nanggroe Aceh mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan, Hutan Adat, dan Pertambangan Aceh sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat adat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dinas Pendidikan Dayah (Disdik Dayah) Kota Banda Aceh mendorong setiap Lembaga Pendidikan Agama Islam (LPI) seperti Balai Pengajian, Dayah, Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Majelis Taklim untuk memiliki legalitas lembaga.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengingatkan pemerintah agar pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (SDI) tidak mengulangi kegagalan lembaga investasi negara Malaysia, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), yang sempat terseret skandal korupsi berskala besar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, patut diapresiasi namun dinilai perlu diikuti dengan langkah konkret dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Karena di faskes perlu legalitas bukan sekedar pengumuman pencabutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia mengkritik kebijakan Badan Reintegrasi Aceh yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,8 miliar untuk pengadaan mobil operasional baru bagi BRA kabupaten/kota se-Aceh serta BRA provinsi pada Tahun Anggaran 2026.
DIALEKSIS.COM | Opini - Satu per satu lembaga keistimewaan Aceh mulai kembali bergerak. Majelis Adat Aceh telah dikukuhkan sebuah penanda bahwa instrumen kekhususan daerah perlahan dihidupkan kembali. Namun di tengah langkah itu, satu simpul strategis justru masih tertahan tanpa kepastian: Majelis Pendidikan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Dialektika - Satu per satu lembaga keistimewaan Aceh mulai kembali bergerak. Majelis Adat Aceh (MAA) telah dikukuhkan, menandai adanya upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali instrumen-instrumen penting dalam menjaga kekhususan Tanah Rencong. Namun di tengah langkah itu, ada satu lembaga yang justru masih tertahan tanpa kepastian: Majelis Pendidikan Aceh (MPA).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan menegaskan pentingnya menjaga integritas hakim sebagai fondasi utama membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.