DIALEKSIS.COM | Aceh - Kehadiran sejumlah maskapai baru yang membuka rute ke Aceh diyakini akan menggerakkan roda ekonomi sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bumi Serambi Mekah. Bandara Sultan Iskandar Muda telah dilayani penerbangan dari maskapai Garuda, Batik Air, Lion Air, Citylink, Air Asia, Susi Air, serta pendatang baru Super Jet dan Pelita Air.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal alias Iqbal Piyeung menilai penonakifkan Dirut dan Direktur Operasional Bank Aceh menjadi hak prerogatif Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah pasalnya memiliki dasar kuat selaku pemegang saham pengendali (PSP).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah tegas dengan mencekal Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Indra Iskandar, dalam konteks penyelidikan kasus dugaan korupsi yang terkait dengan pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI. Langkah pencegahan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam menyelidiki dugaan korupsi yang juga melibatkan sejumlah individu, termasuk Indra Iskandar.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh Muhammad Iqbal Piyeung mengajak Pemerintah Aceh untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) guna mengimplmentasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Muhammad Iqbal bercerita bahwa fenomena antrian panjang kendaraan di pom bensin SPBU yang ada di seluruh Aceh ternyata tidak terjadi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Banyak pihak mulai menaruh perhatian kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh. Apresiasi silih ganti berdatangan dengan isi kurang lebih memberi semangat kepada Kadin Aceh yang setapak demi setapak mulai memenuhi harapan banyak orang.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr Muhammad Iqbal mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan reformasi total dan melanggar konstitusi. Wacana tersebut sebaiknya dihentikan.