Sabtu, 25 Juli 2026
Beranda / /

  • Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil
    Pemerintahan | 2 hari lalu
    Pajak Bukan Urusan Keamanan, Akademisi USK Dukung Sikap Koalisi Sipil

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK) sekaligus pakar akuntansi nasional, Dr. Syukriy Abdullah, S.E., M.Si., mendukung sikap Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang menolak pelibatan unsur TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.

  • Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak
    Hankam | 3 hari lalu
    Koalisi Sipil Tolak Pelibatan TNI dalam Pengawasan Wajib Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor keamanan menolak keras kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang membuka ruang pelibatan TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan.






  • DJP: PMK 37/2025 Bukan Aturan Pajak Baru bagi Pedagang Marketplace
    Ekonomi | 5 hari lalu
    DJP: PMK 37/2025 Bukan Aturan Pajak Baru bagi Pedagang Marketplace

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak mengatur pengenaan pajak baru bagi pedagang di marketplace.

    Regulasi tersebut mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri guna menciptakan keadilan dan mempermudah administrasi perpajakan.

  • Samsat Banda Aceh Imbau Warga Urus Pajak Tanpa Calo
    Polkum | 5 hari lalu
    Samsat Banda Aceh Imbau Warga Urus Pajak Tanpa Calo

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Samsat Banda Aceh, Rahmat Syahreza, S.STP., mengimbau seluruh masyarakat agar mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor dan dokumen kendaraan melalui loket maupun layanan resmi. 


    Warga diminta tidak menggunakan jasa calo atau menyerahkan uang dan dokumen kepada perseorangan di luar prosedur yang telah ditetapkan.

  • Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Berlaku Permanen, Pemerintah Perketat Pengawasan
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen Berlaku Permanen, Pemerintah Perketat Pengawasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berlaku secara permanen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Namun, di saat yang sama pemerintah juga memperketat tata kelola untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas perpajakan tersebut.

  • PPh Final UMKM Tetap 0,5%, Maman: Tidak Ada Kenaikan Pajak
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    PPh Final UMKM Tetap 0,5%, Maman: Tidak Ada Kenaikan Pajak

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap sebesar 0,5 persen meski telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Regulasi baru tersebut justru difokuskan untuk memperketat sasaran penerima insentif dan menutup celah penyalahgunaan fasilitas perpajakan.

  • BPKA Dorong Percepatan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
    Ekonomi | 3 bulan lalu
    BPKA Dorong Percepatan Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar lokakarya bertajuk “Percepatan Implementasi Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah” sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

  • Pajak, Ketepatan Waktu, dan Krisis Kesadaran Warga
    Opini | 3 bulan lalu
    Pajak, Ketepatan Waktu, dan Krisis Kesadaran Warga

    DIALEKSIS.COM | Opini - Membayar pajak sering kali masih dipersepsikan sebagai beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Tidak sedikit yang melihatnya sekadar kewajiban administratif, bahkan cenderung ditunda selama masih memungkinkan. 

  • Ditjen Pajak Catat 223 PMSE Setor PPN, Total Pajak Digital Rp47,18 Triliun
    Ekonomi | 4 bulan lalu
    Ditjen Pajak Catat 223 PMSE Setor PPN, Total Pajak Digital Rp47,18 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hingga 31 Januari 2026, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp47,18 triliun, yang berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp36,69 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,93 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,47 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp4,1 triliun.

  • Jangan Biarkan Negara Kalah dari Mafia, Dirjen Bea Cukai Diminta Dicopot
    Pemerintahan | 5 bulan lalu
    Jangan Biarkan Negara Kalah dari Mafia, Dirjen Bea Cukai Diminta Dicopot

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kasus dugaan rasuah yang mencuat di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai harus menjadi perhatian serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.



« 1 2 3 4 »