Sabtu, 02 Agustus 2025
Beranda / /

  • Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!
    Tajuk | 12 hari lalu
    Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

  • Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum
    Polkum | 12 hari lalu
    Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

  • Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana
    Polkum | 13 hari lalu
    Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum dan pengacara senior, Kasibun Daulay, menanggapi serius proses pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait penanganan laporan dugaan politik uang dalam Pilkada Banda Aceh 2024.

  • Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana
    Polkum | 19 hari lalu
    Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

  • 100 Narapidana Risiko Tinggi asal Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan
    Hankam | 1 bulan lalu
    100 Narapidana Risiko Tinggi asal Sumut Dipindahkan ke Nusakambangan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 100 orang narapidana berisiko tinggi asal wilayah Sumatera Utara (Sumut) ke Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah.

  • Polisi Imbau Tak Sebarkan Video "Fantasi Sedarah", Bisa Pidana
    Polkum | 2 bulan lalu
    Polisi Imbau Tak Sebarkan Video "Fantasi Sedarah", Bisa Pidana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polda Metro Jaya tengah menangani kasus grup FB kontroversial ‘Fantasi Sedarah‘ yang berisi tentang inses atau seks sedarah. Pihak kepolisian meminta warga untuk tidak membagikan ulang konten yang sudah tersebar.

  • Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Melalui Keadilan Restoratif
    Opini | 3 bulan lalu
    Penyelesaian Perkara Pidana di Pengadilan Melalui Keadilan Restoratif

    DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini tujuan akhirnya bukan hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan yang disebut keadilan restoratif (restorative justice). 

  • 10 Tahun untuk Tobat: Nasib Terpidana Mati di Era KUHP Baru
    Polkum | 3 bulan lalu
    10 Tahun untuk Tobat: Nasib Terpidana Mati di Era KUHP Baru

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai bagian dari adaptasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. RUU ini menjadi krusial dalam memastikan transisi sistem hukum berjalan dengan adil dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi terpidana mati.

  • Terungkap! Ini Modus Kasus Pagar Laut di Bekasi
    Polkum | 5 bulan lalu
    Terungkap! Ini Modus Kasus Pagar Laut di Bekasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus pemagaran laut di wilayah Bekasi dan menemukan dugaan unsur pidana dalam kasus tersebut. Dugaan pidana ini terdeteksi di Desa Huripjaya, Kecamatan Babelan, sebagai pengembangan dari penyelidikan kasus serupa di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

  • Polemik Pagar Laut, Polri Sebut Belum Ada Unsur Tindak Pidana
    Polkum | 6 bulan lalu
    Polemik Pagar Laut, Polri Sebut Belum Ada Unsur Tindak Pidana

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Polemik pagar laut yang terpasang di sejumlah perairan Tangerang dan Bekasi hingga kini masih terus menjadi perhatian. Polri memastikan belum ada unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) disebut sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menangani permasalahan tersebut.

  • 15.807 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal
    Polkum | 7 bulan lalu
    15.807 Narapidana Terima Remisi Khusus Natal

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dalam rangka Natal 2024 yang diterima 15.807 narapidana di seluruh Indonesia.

« 1 2 3 4 5 6 7 »

hari lahir pancasila