Minggu, 15 November 2026
Beranda / /

  • Pemerintah Tegaskan RUU Penyiaran Tak Atur Akun Pribadi, Fokus pada Platform dan Konten Profesional
    Nasional | 5 hari lalu
    Pemerintah Tegaskan RUU Penyiaran Tak Atur Akun Pribadi, Fokus pada Platform dan Konten Profesional

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat melalui akun media sosial pribadi. Pengaturan diarahkan pada penyelenggara platform dan aktivitas penyiaran digital yang memenuhi kriteria tertentu, dengan memperhatikan skala serta tanggung jawab penyelenggaranya.

  • PERADI Minta Pagar Hukum Kuat dalam RUU Perampasan Aset
    Polkum | 17 hari lalu
    PERADI Minta Pagar Hukum Kuat dalam RUU Perampasan Aset

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - DPN PERADI meminta DPR memperkuat pagar hukum RUU Perampasan Aset untuk melindungi HAM, hak milik, pihak ketiga, dan menjamin proses hukum yang adil.

  • RUU Penyiaran dan Bom Waktu Kebebasan Pers di Era Digital
    Kolom | 28 hari lalu
    RUU Penyiaran dan Bom Waktu Kebebasan Pers di Era Digital

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional menimbulkan perdebatan karena berpotensi memicu kemunduran demokrasi akibat regulasi yang berlebih. 

  • Dapil Nasional Diusulkan dalam RUU Pemilu, Ini Skema 58 Kursi yang Disiapkan
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Dapil Nasional Diusulkan dalam RUU Pemilu, Ini Skema 58 Kursi yang Disiapkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan membentuk daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

  • APINDO Aceh Khawatir RUU Ketenagakerjaan Mempersempit Peluang Kerja
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    APINDO Aceh Khawatir RUU Ketenagakerjaan Mempersempit Peluang Kerja

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Aceh, H. Ramli, S.E., mengingatkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan mampu melindungi pekerja sekaligus membuka kesempatan kerja. Ia mengkhawatirkan pengaturan yang tidak mempertimbangkan kondisi dunia usaha justru menghambat investasi dan mempersempit peluang masyarakat memperoleh pekerjaan formal.

  • Baleg DPR Dorong Masyarakat Adat Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Reforma Agraria
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    Baleg DPR Dorong Masyarakat Adat Dilibatkan dalam Pembahasan RUU Reforma Agraria

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria.

  • Seluruh Fraksi Setuju, RUU Pemerintahan Aceh Resmi Jadi Inisiatif DPR
    Polkum | 2 bulan lalu
    Seluruh Fraksi Setuju, RUU Pemerintahan Aceh Resmi Jadi Inisiatif DPR

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

  • RUU Migas Dibahas, DEM Aceh Desak DPR Perjelas Kewenangan Kekhususan Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    RUU Migas Dibahas, DEM Aceh Desak DPR Perjelas Kewenangan Kekhususan Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa Aceh (DEM ACEH) meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) diselaraskan dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

  • Akademisi Minta Kewenangan Migas Aceh Dipertegas dalam RUU Migas
    Polkum | 2 bulan lalu
    Akademisi Minta Kewenangan Migas Aceh Dipertegas dalam RUU Migas

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) sekaligus Direktur Lembaga Emirate Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si., meminta kewenangan khusus Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dipertegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

  • Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga
    Polkum | 2 bulan lalu
    Ahli Hukum: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Jalan Pintas Merampas Hak Warga

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana, terutama korupsi dan kejahatan terorganisasi. Namun, besarnya kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, hingga menjual aset harus diimbangi perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat.

  • RUU Migas Melaju, Ali Mulyagusdin Ingatkan Aceh Jangan Tersingkir
    Ekonomi | 2 bulan lalu
    RUU Migas Melaju, Ali Mulyagusdin Ingatkan Aceh Jangan Tersingkir

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) di Senayan dinilai dapat menjadi ancaman serius terhadap kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya migas apabila tidak dikawal sejak tahap penyusunan.

  • RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat. RUU tersebut ditargetkan disahkan menjadi undang-undang paling lambat Desember 2026.

  • Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil, RUU Polri Picu Kekhawatiran Kembalinya Dwi Fungsi
    Hankam | 5 bulan lalu
    Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil, RUU Polri Picu Kekhawatiran Kembalinya Dwi Fungsi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau RUU Polri kembali memantik perdebatan publik. Pemerintah dan DPR RI menyepakati rumusan baru yang membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar institusi kepolisian.

  • Komisi II DPR Buka Ruang Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Komisi II DPR Buka Ruang Partisipasi Publik dalam Penyusunan RUU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pihaknya terus membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

  • Marak Plagiat Berita, PWI Aceh Dukung RUU Hak Cipta Karya Jurnalistik
    Polkum | 6 bulan lalu
    Marak Plagiat Berita, PWI Aceh Dukung RUU Hak Cipta Karya Jurnalistik

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rencana pemerintah memasukkan karya jurnalistik sebagai bagian dari objek yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta mendapat perhatian serius dari kalangan pers di daerah.

  • RUU Tembakau dan Vape Inggris Disetujui, Generasi Muda Dilarang Merokok Selamanya
    Dunia | 6 bulan lalu
    RUU Tembakau dan Vape Inggris Disetujui, Generasi Muda Dilarang Merokok Selamanya

    DIALEKSIS.COM | London - Inggris selangkah lagi akan menerapkan undang-undang yang secara efektif akan memberlakukan larangan seumur hidup terhadap produk tembakau dan vape bagi siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.

  • Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan
    Polkum | 6 bulan lalu
    Kementerian Hukum Beberkan Daftar RUU Prioritas yang Sudah Masuk Pembahasan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengungkap perkembangan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas 2026 yang kini mulai bergerak di parlemen. Dari total 15 RUU inisiatif pemerintah dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), beberapa di antaranya sudah masuk tahap krusial pembahasan bersama DPR.

  • Nasib Kepulauan Chagos Menggantung, Inggris Tarik RUU dari Parlemen
    Dunia | 7 bulan lalu
    Nasib Kepulauan Chagos Menggantung, Inggris Tarik RUU dari Parlemen

    DIALEKSIS.COM | London - Inggris menunda rancangan undang-undang untuk mengembalikan Kepulauan Chagos ke Mauritius di tengah kurangnya dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

  • Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Konflik Agraria Meningkat, DPR Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu segera diprioritaskan dalam agenda legislasi nasional. Desakan itu muncul seiring meningkatnya konflik agraria yang dinilai semakin kompleks dan kerap melibatkan masyarakat hukum adat.

  • RUU Kewarganegaraan Resmi Dibahas: Diaspora dan ABG Jadi Fokus Utama Perubahan
    Polkum | 7 bulan lalu
    RUU Kewarganegaraan Resmi Dibahas: Diaspora dan ABG Jadi Fokus Utama Perubahan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tengah disusun pemerintah menghadirkan sejumlah terobosan hukum, terutama dalam merespons persoalan anak berkewarganegaraan ganda (ABG) dan diaspora. 

  • « 1 2 3 4 »