DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA kembali mencatatkan kinerja positif dengan menyerahkan dividen dari laba bersih Tahun Buku 2025 kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp28.762.513.255.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan BPKS Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aceh kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Provinsi berjuluk Serambi Mekkah itu berhasil masuk lima besar Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2026 berkat penguatan tata kelola wakaf, pembinaan nazhir, hingga pengembangan wakaf produktif.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Pengda Aceh, Ir. Joni R. Ahmad, S.T., M.T., Ph.D, menilai persoalan pertambangan rakyat tidak bisa terus-menerus dilihat hanya dari sisi pelanggaran hukum, penertiban, atau kerusakan lingkungan.
DIALEKSIS.COM | Banyumas - BBPTU-HPT Baturraden mencatat produksi dan penjualan susu segar meningkat dua kali lipat setelah memperkuat transparansi, digitalisasi transaksi, dan pengendalian gratifikasi.
DIALEKSIS.COM | Jenewa - Indonesia memperkuat posisinya dalam pembahasan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) di tingkat global dengan membawa pengalaman nasional dalam melindungi anak di ruang digital ke forum Global Dialogue on AI yang digelar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, Selasa (7/7/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil penelusuran informasi dan data redaksi Dialeksis menunjukkan, sejumlah catatan tata kelola PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA (Perseroda) menjadi perhatian serius setelah muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya. Catatan itu terutama berkaitan dengan pengelolaan kerja sama operasi, anak perusahaan, investasi, proyek strategis, hingga sistem pengendalian internal perusahaan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tata kelola keuangan Pemerintah Aceh kembali memperoleh pengakuan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) Tahun Anggaran 2025, Aceh berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekaligus mempertahankan capaian tersebut selama 11 tahun berturut-turut.
DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menggelar Pelatihan Pengelolaan Aset Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa (9/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam mengelola aset desa secara tertib, transparan, dan akuntabel.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, memperlihatkan pendekatan kepemimpinan birokrasi membantu menjalanakn tata kelola pemerintahan di duet kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah yang menempatkan dunia akademik sebagai mitra penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (23/4/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Sosial Development sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa persoalan utama terhadap perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh hingga 20 tahun ke depan ada pada kualitas tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.
DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan pendampingan dan penyampaian informasi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Gedung Command Center, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (23/2/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 dinilai bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan buah dari kegagalan tata kelola hutan yang berlangsung lama dan sistemik.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III, Nurchalis, menegaskan bahwa sektor pertambangan di Aceh harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan sumber kerusakan lingkungan. Ia mendorong perlunya tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti di lingkungan digital melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dugaan aktivitas ilegal PT Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) di kawasan hutan lindung Aceh Utara memunculkan keprihatinan publik. Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung.