DIALEKSIS.COM | Jantho - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mempersilakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki insiden penurunan bendera Bulan Bintang di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. 

DIALEKSIS.COM | Jantho - Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, beserta istri dan delegasi, dalam jamuan makan malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu 4/11/2026) malam. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan terkait maraknya isu dugaan penyadapan ilegal yang dikabarkan menyasar sejumlah tokoh di Aceh, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haythar.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Risiko kerugian bisnis kembali menjadi sorotan dalam perdebatan pembaruan aturan antikorupsi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kekhawatiran terseret perkara pidana membuat pejabat, termasuk pengelola badan usaha milik negara (BUMN), ragu mengambil keputusan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan fungsi tanah Blang Padang di Banda Aceh harus dikembalikan sebagai harta wakaf Kesultanan Aceh. Pemerintah kini mendorong penyelesaian melalui jalur hukum agar status lahan bersejarah tersebut memperoleh kepastian dan tidak terus terjebak dalam persoalan administrasi aset negara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah menghormati independensi KPK dalam menangani kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Termasuk jika KPK perlu memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan penangkapan buron Interpol asal Palestina, Abdul Karim Raeq Miqdad, tidak dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penyelesaian sengketa lahan Blang Padang di Banda Aceh melalui penetapan Mahkamah Syariah Aceh.

DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra., SH., M.Soc. Sc., PhD mengungkapkan formula yang pernah ia tawarkan untuk menyelesaikan sengketa status tanah Blang Padang antara Kodam Iskandar Muda dan Masjid Raya Baiturrahman.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Indonesia kini memasuki era baru penegakan hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi masih berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali menjadi sorotan dalam pertemuan antara Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK), S.H., M.H., dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan mendukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureueh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional. 

DIALEKSIS.COM | Sigli - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra resmi membuka Memorial Living Park Rumoh Geudong di Gampong Bili, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie, Kamis (10/7/2025).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum dan Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, menyatakan kesediaannya untuk membantu sepenuhnya proses perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini sedang diajukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, dijadwalkan meresmikan Memorial Living Park di eks lokasi Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Kamis, 10 Juli 2025. Monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh pada masa konflik bersenjata silam.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Akhirnya, kehadiran pakar hukum terkemuka, Yusril Ihza Mahendra, telah terkuak sebagai penasihat hukum bagi Irfan Nur Alam, yang tengah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam dugaan kasus korupsi Pasar Cigasong Majalengka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setelah mendengarkan dan menyimak persidangan, pihaknya menyatakan telah siap memberikan keterangan pada sidang berikutnya pada Kamis (28/3/2024) pukul 13.00 WIB.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa usulan hak angket yang diajukan oleh sejumlah pihak terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 tidak akan memiliki dampak yang cukup untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Menurut Yusril, satu-satunya wewenang yang dapat membatalkan hasil pemilu adalah keputusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

"Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).