Rabu, 02 September 2026
Beranda / /

  • KPK Diminta Turun Awasi Dana Pemulihan Bencana Banjir Aceh Sumatra
    Polkum | 12 hari lalu
    KPK Diminta Turun Awasi Dana Pemulihan Bencana Banjir Aceh Sumatra

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis dan pengamat sosial politik di Aceh, Muhammad Iqbal, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI turun langsung ke Aceh untuk mengawasi penggunaan anggaran serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

  • KPK Serahkan Aset Rampasan Rp24,3 Miliar ke Kemhan
    Polkum | 17 hari lalu
    KPK Serahkan Aset Rampasan Rp24,3 Miliar ke Kemhan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dua bidang tanah hasil pemulihan aset tindak pidana korupsi senilai Rp24,3 miliar kini dimanfaatkan untuk mendukung tugas Kementerian Pertahanan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset tersebut kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN).

  • KPK Ditantang Bongkar Tiga Sektor Rawan Korupsi di Aceh
    Polkum | 26 hari lalu
    KPK Ditantang Bongkar Tiga Sektor Rawan Korupsi di Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak lagi menjadikan Aceh sekadar daerah pemantauan, tetapi mulai meningkatkan langkah penindakan terhadap sektor-sektor yang dinilai memiliki risiko korupsi tinggi. 

  • Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Pemerintah Tutup BUMN tidak Efisien, Hemat Hampir Rp70 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menertibkan badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus mengalami kerugian. Hingga Juli 2026, pemerintah disebut telah menutup 240 BUMN bermasalah dan menargetkan penutupan 800 BUMN hingga akhir tahun.

  • Pelayanan MPP Aceh Besar Kian Diminati, 5.813 Pengunjung Selama Juni 2026
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Pelayanan MPP Aceh Besar Kian Diminati, 5.813 Pengunjung Selama Juni 2026

    DIALEKSIS.COM | Kota Jantho - Minat masyarakat memanfaatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar terus menunjukkan tren positif. Sepanjang Juni 2026, sebanyak 5.813 warga tercatat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di MPP Aceh Besar yang berlokasi di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya.

  • KPK Putuskan Tak Banding atas Vonis Noel dkk dalam Kasus Pemerasan K3
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Putuskan Tak Banding atas Vonis Noel dkk dalam Kasus Pemerasan K3

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - KPK tak mengajukan banding atas vonis mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel dan terdakwa lainnya di kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kemnaker. KPK menerima vonis kesemua terdakwa korupsi tersebut.


  • KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Lelang 108 Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp311 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang 108 aset rampasan hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai mencapai sekitar Rp311 miliar pada 18 Juni 2026. Pelelangan ini menjadi bagian dari strategi pemulihan aset negara sekaligus upaya mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

  • KPK Bongkar Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Rp145 Miliar
    Polkum | 2 bulan lalu
    KPK Bongkar Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA Rp145 Miliar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan praktik korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang diduga berlangsung selama empat tahun di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

  • Ketua DPRA Memelas ke KPK: Jangan Langsung Ditindak, Kami Dibina Dulu
    Parlemenkita | 3 bulan lalu
    Ketua DPRA Memelas ke KPK: Jangan Langsung Ditindak, Kami Dibina Dulu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadli atau yang akrab disapa Abang Samalanga, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih mengedepankan langkah pembinaan dan pencegahan dibanding langsung melakukan penindakan hukum terhadap para penyelenggara negara di Aceh.

« 1 2 3 4 »

pema - damai
dishub