DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mempercepat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas wilayah serta sumber daya yang menjadi ruang hidup masyarakat adat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria.
DIALEKSIS.COM | Kampar - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa program pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, bukan mengubah status tanah adat menjadi tanah negara.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat perlu segera diprioritaskan dalam agenda legislasi nasional. Desakan itu muncul seiring meningkatnya konflik agraria yang dinilai semakin kompleks dan kerap melibatkan masyarakat hukum adat.
DIALEKSIS.COM | Takengon - Masyarakat Adat Gayo melalui Pasak Opat Nenggeri Linge mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas membuka akses Jalan Linge-Sumatera Utara sebagai solusi membuka isolasi wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pasca banjir dan longsor.
DIALEKSIS.COM | Opini - Lanskap hukum agraria dan kehutanan Indonesia baru saja mendapat napas segar. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membebaskan masyarakat adat dari kewajiban izin pemerintah pusat untuk membuka kebun di kawasan hutan bukan sekadar putusan normatif. Ini adalah koreksi fundamental atas cara negara memandang dan memperlakukan komunitas paling awal yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - "Tanah kami bukan sekadar petak lahan, melainkan warisan leluhur," ujar Zulfikar Arma, Sekretaris Jenderal JKMA Aceh, dengan nada serius ketika dikontak Dialeksis, Jumat 24 Oktober 2025 menanggapi laporan BBC News Indonesia yang menyoroti bagaimana masyarakat adat di sejumlah proyek nasional merasa terusir dari wilayah adatnya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
DIALEKSIS.COM | Bandung - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia pada Kamis (5/9/2024).
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kepada perwakilan imuem mukim di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (3/6/2024).
DIALEKSIS.COM | Jantho - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM telah menandatangani Surat Keputusan Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mukim dalam Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat adat di Aceh yang berada di bawah masing-masing struktur adat sangat mendukung kegiatan investasi di berbagai bidang yang bertujuan untuk pembangunan.
“Hal sebagaimana disampaikan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, saat menjadi pembicara pada forum Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (Agasid) 2023, yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh,” kata Kabag Humas dan Kerjasama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun MPA, Selasa (10/10/2023).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Pemerintah Aceh, A. Hanan, SP, MM mengatakan, pengusulan untuk penetapan hutan adat di Aceh telah lama diusulkan, namun waktu itu pemerintah pusat tidak bisa mengakui bahwa mukim sebagai lembaga adat di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Zulfikar Arma mengungkapkan kondisi masyarakat adat Aceh selama 20 tahun belakangan ini atau 2 dekade.
Menurutnya, peran masyarakat adat Aceh tidak ada perubahan signifikan dari sejak zaman konflik hingga hari ini.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim memegang data-data ketimpangan distribusi lahan yang diklaim merupakan dari warisan masa lalu.
DIALEKSIS.COM | Redelong - Demi kedaulatan dan kepastian hukum atas wilayah adatnya, Masyarakat Hukum Adat Mukim Teritit melakukan pemetaan wilayah secara partisipatif. Kegiatan tersebut melibatkan para pihak yang berbatasan, reje (kepala desa), kepala mukim, camat, tokoh masyarakat, dan pemuda, dimulai pada Selasa (30/3/2021).
