kepala daerah diminta, untuk segera mencairkan sisa anggaran hibah pilkada yang sudah masuk dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secepatnya dicairkan.

Kebijakan Pemerintah tersebut mereka yakini akan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang ketat dan sudah sesuai standar WHO setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Penaganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat kerja dengan Komite I DPD RI. Dalam kesempatan itu, Mendagri membeberkan pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 Lancar dan Aman dari Covid-19.

Bahtiar menjelaskan dengan adanya unsur keberagaman kondisi geografis dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda, budaya dan kebiasaan masyarakat yang berbeda pada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020, maka terbuka peluang adanya inovasi protokol kesehatan yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu didaerah setelah berkonsultasi dan mendapat pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 yang ada pada setiap provinsi dan kabupaten kota, untuk selanjutnya disesuaikan dengan kondisi obyektif daerahnya masing-masing.

DPR RI kini tengah menggodok revisi UU Pemilu untuk Pemilu 2024. Salah satu yang tengah dibahas adalah sistem pemilu apa yang akan digunakan di 2024, terbuka atau tertutup. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan untuk Kesbangpol yang telah berpartisipasi, mengawal dan medukung setiap proses tahapan pelaksanaan hingga sukses Pemilu Serentak Tahun 2019. 

Pelaporan tersebut terkait pernyataan KPU yang dianggap menekan PKPI

Badan Pengawas Pemilu RI mengaku kecewa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai peserta Pemilu 2019.

Penetapan peserta dan nomor urut PKPI sebagai peserta Pemilu tersebut digelar dalam rapat pleno terbuka KPU RI di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Dua langkah hukum yang dipertimbangkan akan dilakukan KPU, di antaranya melaporkan hakim PTUN ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian, mempertimbangkan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN tersebut

Majelis Hakim menolak gugatan Partai Rakyat yang mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menyertakan mereka dalam Pemilu 2019