Selasa, 17 Juni 2025
Beranda / /

  • DPKA Didorong untuk Pro Aktif Mengumpulkan Data Historis Terkait 4 Pulau Milik Aceh
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    DPKA Didorong untuk Pro Aktif Mengumpulkan Data Historis Terkait 4 Pulau Milik Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) dibantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh diminta pro aktif mengumpulkan seluruh data historis yang diungkap berbagai kalangan terkait 4 pulau milik Aceh yang oleh Kepmendagri masih dimasukkan ke wilayah administrasi Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. 

  • Partai Aceh Bener Meriah Mantapkan Konsolidasi dan Dukungan Pemerintahan Baru
    Polkum | 2 hari lalu
    Partai Aceh Bener Meriah Mantapkan Konsolidasi dan Dukungan Pemerintahan Baru

    DIALEKSIS.COM | Redelong - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bener Meriah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2025–2026 di Kantor DPW PA Bener Meriah. Agenda tahunan ini menjadi momen penting bagi Partai Aceh dalam memperkuat konsolidasi internal serta merumuskan arah strategis kerja politik ke depan.

  • Refleksi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Simak Hasilnya!
    Pemerintahan | 22 hari lalu
    Refleksi 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Simak Hasilnya!

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Tak terasa, Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Fadhlullah, telah mencapai 100 hari kerja. Pasangan yang juga dikenal dengan nama Mualem - Dek Fadh ini terus melakukan kerja - kerja nyata sesuai visi misi, usai dilantik pada 12 Februari lalu. Duet

  • Kebijakan Efisiensi Prabowo Dinilai sebagai Strategi Konsolidasi Kekuasaan dan Stabilisasi Pemerintahan
    Pemerintahan | 2 bulan lalu
    Kebijakan Efisiensi Prabowo Dinilai sebagai Strategi Konsolidasi Kekuasaan dan Stabilisasi Pemerintahan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Kebijakan efisiensi yang diusung Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinannya terus menuai analisis dari kalangan akademisi. Aryos Nivada, Akademisi Ilmu Politik FISIP Universitas Syiah Kuala, menilai langkah tersebut bukan sekadar upaya penghematan anggaran, melainkan bagian dari strategi politik untuk mengonsolidasi kekuasaan sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan Indonesia.

  • Muhammad Yunus Pimpinan Sementara Pemerintahan Transisi Bangladesh
    Dunia | 2 bulan lalu
    Muhammad Yunus Pimpinan Sementara Pemerintahan Transisi Bangladesh

    DIALEKSIS.COM | Dhaka - Bangladesh memasuki babak baru kepemimpinan setelah gelombang protes mahasiswa memaksa Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri pada Agustus 2024, mengakhiri 15 tahun kekuasaannya. Presiden Mohammed Shahabuddin menunjuk penerima Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, sebagai Pemimpin Sementara untuk mempersiapkan transisi demokrasi hingga pemilu digelar.


  • Lima Keuchik Aceh Gugat Pasal 115 UU Pemerintahan Aceh ke MK
    Nasional | 2 bulan lalu
    Lima Keuchik Aceh Gugat Pasal 115 UU Pemerintahan Aceh ke MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lima Kepala Desa (Keuchik) asal Aceh Venny Kurnia (Aceh Barat Daya), Syukran (Gayo Lues), Sunandar (Aceh Besar), Badaruddin (Langsa), dan Kadimin (Aceh Selatan) mengajukan permohonan pengujian materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan Pasal 115 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

  • Kepala BKN: Penerapan WFA di Instansi Pemerintah Sesuai Kebutuhan Layanan
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Kepala BKN: Penerapan WFA di Instansi Pemerintah Sesuai Kebutuhan Layanan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, menyampaikan bahwa penerapan skema Work from Anywhere (WFA) di instansi pemerintah akan disesuaikan dengan karakteristik layanan publik masing-masing instansi. 

  • Filosofi Jabatan Penjabat Kepala Daerah
    Opini | 5 bulan lalu
    Filosofi Jabatan Penjabat Kepala Daerah

    DIALEKSIS.COM | Opini - Terdapat empat istilah yang lazim digunakan dalam sistem birokrasi di Indonesia, yakni Plh, Plt, Pjs, dan Pj. Plh (pejabat harian) adalah jabatan sementara pejabat pemerintahan karena pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan. Adapun Plt (pelaksana tugas) adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

dpra