Presiden Bougainville, Ishmael Toroama. Foto: NBC Bougainville/Maus Blong Sankamap
DIALEKSIS.COM | Bougainville - Presiden Bougainville Ishmael Toroama menetapkan batas waktu politik bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari Papua Nugini (PNG).
Pemerintah Otonom Bougainville memutuskan akan memasuki masa pemerintahan mandiri atau self-government pada 2027, sebelum menargetkan kemerdekaan penuh pada 2030.
Mengutip laporan Islands Business, Jumat (26/6/2026), Toroama mengatakan keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang dicapai setelah referendum.
Menurutnya, tahapan menuju kemerdekaan harus dilakukan secara sistematis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keamanan dan stabilitas setelah proses perdamaian berlangsung lebih dari dua dekade.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” kata Toroama.
Toroama menegaskan hasil referendum menjadi landasan utama perjuangan rakyat Bougainville untuk membentuk negara berdaulat dan memperoleh pengakuan internasional.
Dalam referendum yang telah dilaksanakan sebelumnya, mayoritas masyarakat Bougainville memilih kemerdekaan dari Papua Nugini.
Toroama juga merujuk sejumlah dokumen kesepakatan sebagai peta jalan proses politik Bougainville. Dokumen tersebut antara lain Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag dan APEC, Kovenan Era Kone, serta Perjanjian Melanesia.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan antara Pemerintah Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini sedang diuji menyusul adanya sejumlah kesepakatan yang dinilai belum dijalankan secara konsisten.
Sesuai rencana, Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027. Tahapan tersebut difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, keamanan, serta kesiapan ekonomi.
Mulai 1 September 2027, Bougainville direncanakan memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih sejumlah kewenangan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Tahapan pemerintahan mandiri itu disebut sebagai bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum Bougainville resmi menjadi negara merdeka pada tanggal yang akan ditetapkan pada 2030.
Meski menegaskan target kemerdekaan, Toroama memastikan Bougainville tetap berkomitmen membangun hubungan persahabatan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini.
Ia juga menyerukan seluruh masyarakat Bougainville untuk tetap bersatu, bersabar, dan menjaga perdamaian selama proses transisi menuju pemerintahan mandiri dan kemerdekaan berlangsung.
Sebelumnya
