Beranda / /

  • Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Soroti Ketidaksinkronan PKPU 18 dengan UU Pemilu
    Polkum | 1 bulan lalu
    Dosen FISIP UIN Ar-Raniry Soroti Ketidaksinkronan PKPU 18 dengan UU Pemilu

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar Raniry, Ramzi Murzikin, mengungkapkan perbedaan yang signifikan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

  • KPU: Duet Prabowo-Gibran Sesuai PKPU Nomor 19 Tahun 2023
    Polkum | 5 bulan lalu
    KPU: Duet Prabowo-Gibran Sesuai PKPU Nomor 19 Tahun 2023

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sudah sesuai dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

  • Sikapi Putusan MA, KIP Aceh Masih Menunggu Putusan PKPU Terbaru
    Polkum | 5 bulan lalu
    Sikapi Putusan MA, KIP Aceh Masih Menunggu Putusan PKPU Terbaru

    DIALEKSIS.COM | Politik - Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Saiful menyebutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu PKPU terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mengenai eksekusi Putusan terbaru dari Mahkamah Agung (MA) mengenai Uji materi terkait jeda mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam kontestasi pemilu.

  • KPU Lakukan Uji Publik Tiga PKPU untuk Pemilu 2024
    Berita | 6 bulan lalu
    KPU Lakukan Uji Publik Tiga PKPU untuk Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan uji publik tiga peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024.

    "KPU menyelenggarakan uji publik untuk membahas tiga draft peraturan KPU," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin (4/9/2023).

  • Ini 10 Pernyataan Eks Komisioner KPK terkait PKPU yang Dinilai Percepat Mantan Terpidana Korupsi Calonkan Diri
    Berita | 9 bulan lalu
    Ini 10 Pernyataan Eks Komisioner KPK terkait PKPU yang Dinilai Percepat Mantan Terpidana Korupsi Calonkan Diri

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan keberatannya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

  • Respons KPK, KPU Janji Akan Atur Kewajiban LHKPN Caleg di PKPU
    Aceh | 9 bulan lalu
    Respons KPK, KPU Janji Akan Atur Kewajiban LHKPN Caleg di PKPU

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan substansi kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi calon anggota terpilih akan diatur di PKPU tentang Penetapan Hasil Pemilu.

    Lewat peraturan itu, KPU akan membuat aturan tentang kewajiban pelaporan LHKPN. Selain itu, tanda terima LHKPN itu akan sebagai salah satu syarat pelantikan calon yang terpilih.

  • DPR Tolak Revisi PKPU yang Bisa Kurangi Jumlah Caleg Perempuan
    Berita | 10 bulan lalu
    DPR Tolak Revisi PKPU yang Bisa Kurangi Jumlah Caleg Perempuan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi II DPR RI menolak rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merevisi ketentuan penghitungan kuota minimal 30 persen bakal calon anggota legislatif (caleg) perempuan. Sikap Komisi II ini bertolak belakang dengan keinginan publik yang mendesak revisi karena ketentuan tersebut dapat mengurangi jumlah caleg perempuan dalam Pemilu 2024.

  • Revisi PKPU Soal Keterwakilan Perempuan Berpotensi Menimbulkan Konsekuensi
    Nasional | 10 bulan lalu
    Revisi PKPU Soal Keterwakilan Perempuan Berpotensi Menimbulkan Konsekuensi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fraksi NasDem menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang berpolemik terkait tingkat keterwakilan perempuan yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tak perlu direvisi. Sebab, mengubah aturan itu dinilai bakal menimbulkan konsekuensi.



  • Publik Diajak Mengkritisi PKPU Soal Keterwakilan Perempuan
    Nasional | 10 bulan lalu
    Publik Diajak Mengkritisi PKPU Soal Keterwakilan Perempuan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Publik diajak mengkritisi isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 ke KPU. Sebab, salah satu isi beleid itu memungkinkan keterwakilan perempuan di bawah 30 persen.

  • Mulai Kerahkan Timses, Nasdem Aceh Optimis Menangkan Pemilu 2024
    Aceh | 1 tahun lalu
    Mulai Kerahkan Timses, Nasdem Aceh Optimis Menangkan Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana membuka pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 pada 1-7 Agustus 2022. Rencana jadwal daftar partai politik ini tertuang dalam rancangan Peraturan KPU (P-KPU).