DIALEKSIS.COM | Medan - Gagalnya revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas kembali menimbulkan tanda tanya besar. Menurut Budi Ali Mukmin, dosen Universitas Negeri Medan, kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut strategi politik dan cara membingkai isu di level nasional.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang lahir dari amanat damai MoU Helsinki ini seharusnya menjadi fondasi utama bagi kekhususan Aceh. Namun, setelah hampir dua dekade berjalan, implementasinya masih menyisakan banyak kelemahan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Absennya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 - 2029 memantik kritik keras. Putra Aceh sekaligus pemerhati pendidikan nasional, Dr. Badruddin, S.Pd.I., M.Pd, melayangkan surat terbuka kepada Ketua Forum Bersama Anggota DPR dan DPD RI asal Aceh (Forbes Aceh).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali mengemuka setelah tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Namun, Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UUPA tersebut tetap dipastikan masuk dalam skala prioritas legislasi tahun 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, untuk menjadikan persoalan demografi sebagai bagian dari prioritas kepala daerah.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Provinsi Aceh, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, menjadi salah satu dari empat wilayah di Indonesia dengan sebaran sumur minyak rakyat terbanyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari sekitar 30.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, konsentrasi tertinggi berada di Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, dan Jawa Tengah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat sejumlah capaian strategis selama periode triwulan II (April - Juni) 2025, mulai dari pembentukan RUU prioritas nasional, penyediaan bantuan hukum, hingga proses naturalisasi empat atlet sepak bola putri.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kawasan Transmigrasi Selaut yang berada di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Masuk dalam 52 Kawasan transmigrasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 91 Tahun 2016.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh kembali menunjukkan keseriusannya dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan agenda nasional. Dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, delegasi Pemerintah Aceh mengunjungi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Jakarta, untuk membahas sinkronisasi program prioritas dalam kerangka pembangunan 2025-2030.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Polres Aceh Barat melalui Satuan Lalu Lintas siap melaksanakan Operasi Patuh Seulawah 2025 yang akan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Operasi kepolisian terpusat ini digelar serentak di seluruh jajaran Polda Aceh dengan tujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh menggelar Operasi Patuh Seulawah 2025 selama 14 hari, terhitung mulai 14 hingga 27 Juli 2025. Operasi ini akan mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang didukung dengan penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik, baik secara statis maupun mobile.

DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar, H Syech Muharram Idris, melakukan peninjauan langsung ke Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Senin (23/6/2025).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan pentingnya langkah konkret dalam penertiban kendaraan overdimensi dan overload, yang selama ini menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang dipimpin oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen dan Wakil Kepala BPKS Abdul Manan, melaksanakan diskusi strategis bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Menara Bappenas, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/5/2025).

DIALEKSIS.COM | Jantho - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Besar, Muwardi, SH, menyebutkan hasil hearing dengan Komisi IV DPRK Aceh Besar, Pemkab Aceh Besar melalui DLH akan melaksanakan beberapa program prioritas terkait kebersihan lingkungan.

DIALEKSIS.COM | Calang - Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., mendesak Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pelebaran badan jalan nasional yang melintasi kawasan Pegunungan Geurute, Aceh Jaya. Menurutnya, perbaikan infrastruktur tersebut sangat mendesak demi kelancaran akses transportasi dan roda perekonomian wilayah barat selatan Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menetapkan 12 Rancangan Qanun (Raqan) sebagai bagian dari Program Legislasi Aceh (Prolega) Prioritas Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRA, Selasa 915/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan penghapusan sistem kuota impor komoditas yang dirancang oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan bertujuan membuka keran impor besar-besaran, melainkan untuk mengakhiri praktik monopoli yang selama ini merugikan pelaku usaha dan petani dalam negeri.

DIALEKSIS.COM | Breuen - Bupati Kabupaten Bireuen, H Mukhlis, ST mengharapkan kepada pemangku kepentingan ditingkat kecamatan, agar mengusulkan pembangunan yang benar-benar prioritas karena kondisi anggaran daerah sangat terbatas.

DIALEKESIS.COM | Banda Aceh - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah resmi diterbitkan. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Namun, telaah lebih dalam menunjukkan bahwa Aceh belum sepenuhnya terintegrasi dalam prioritas nasional, terutama dalam sektor pengembangan kawasan dan proyek strategis nasional (PSN).