DIALEKSIS.COM | Redelong - Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, secara resmi mengumumkan keadaan darurat bencana setelah hujan deras yang melanda beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Akibatnya, beberapa akses jalan dan jembatan di kabupaten tersebut terputus.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry, Ramzi Murziqin, menyoroti keanomalian serius yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal. Menurutnya, amar putusan tersebut berdampak langsung pada tata kelola politik Aceh yang memiliki lanskap berbeda dibanding daerah lain di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisioner Panwaslih Aceh, Fahrul Rizha Yusuf, mengingatkan bahwa pemahaman publik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih jauh dari memadai. Putusan yang memisahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Lokal ini, kata dia, membawa implikasi besar terhadap desain pemilu, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pemilih hingga aktor politik di tingkat paling bawah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil.
DIALEKSIS.COM | Lima - Peru mengumumkan pada hari Senin (3/11/2025) bahwa mereka telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Meksiko karena otoritas Meksiko telah memberikan suaka kepada mantan Perdana Menteri Peru Betssy Chávez, yang menghadapi dakwaan di Peru terkait upaya kudeta tahun 2022.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) wajib menjamin keterwakilan perempuan secara proporsional dalam seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD), baik dalam keanggotaan maupun pimpinan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Erick Thohir menegaskan pernyataan yang dikeluarkan Komite Olimpiade Internasional (IOC) tidak membuat olahraga Indonesia berhenti total.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh, Ely Safrida, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXI/2023 menjadi tonggak baru dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengapresiasi keputusan National Olympic Committee (NOC) Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Senam Indonesia (PB Persani) dan Federation Internationale de Gymnastique (FIG) yang telah memastikan para atlet dari Israel tidak akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (53rd FIG Artistic Gymnastics World Championship 2025)yang akan digelar di Jakarta pada 19-25 Oktober 2025.
DIALEKSIS.COM | Medan - Ketua Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA) Kabupaten Aceh Tengah, Zam Zam Mubarak, menegaskan pentingnya konsolidasi gerakan pembentukan provinsi baru sebagai bentuk aspirasi pembangunan yang lebih merata di wilayah tengah dan tenggara Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala, Rivaldi, menyampaikan penolakan keras terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat yang berencana menutup sejumlah sekolah di daerah tersebut.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak banding yang diajukan oleh 12 dokter spesialis terkait Keputusan Menteri Kesehatan tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia (KKI) periode 2024-2028. Putusan ini memperkuat vonis sebelumnya yang juga menolak gugatan serupa di tingkat pertama.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menaruh perhatian serius terhadap masalah pendidikan setelah data terbaru menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah di daerah ini mencapai 1.106 orang. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia di masa depan jika tidak segera ditangani.
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Kabupaten Aceh Barat saat ini sedang menghadapi tantangan serius di bidang pendidikan, data terbaru per Agustus 2025 menunjukkan bahwa sekitar 1.106 anak di Aceh Barat tidak melanjutkan pendidikan formal atau putus sekolah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menanggapi aspirasi publik yang terangkum dalam "17+8 Tuntutan Rakyat". Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lembaga legislatif menghasilkan enam poin keputusan yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Ahmad Mirza Safwandy, angkat bicara mengenai pemberhentian Yusri Razali dari jabatannya sebagai Ketua KIP Kota Banda Aceh. Putusan itu ditetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui sidang perkara Nomor 158-PKE-DKPP/VI/2025 di ruang sidang utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Guru besar hukum Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Husni Jalil, SH., MH, menilai bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga mau tidak mau seluruh daerah, termasuk Aceh, harus menyesuaikan diri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah kembali menuai sorotan.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Annas Maulana, menilai kebijakan ini bisa membawa dampak positif terhadap kualitas demokrasi, namun di sisi lain menimbulkan problematika konstitusional dan teknis, khususnya di Aceh yang memiliki kekhususan melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
DIALEKSIS.COM | London - Pemerintah Inggris telah memperpanjang batas waktu hingga Oktober untuk memutuskan apakah akan menyetujui rencana Tiongkok membangun kedutaan besar terbesar di Eropa di London, setelah Beijing menolak menjelaskan mengapa rencana tersebut memuat area yang digelapkan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, mutlak untuk dilaksanakan meskipun menimbulkan pro-kontra di masyarakat maupun kalangan politik.