Minggu, 03 Agustus 2025
Beranda / /

  • Sumur Minyak Rakyat Mulai Legal Berproduksi, Aceh Jadi Prioritas Pengawasan
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    Sumur Minyak Rakyat Mulai Legal Berproduksi, Aceh Jadi Prioritas Pengawasan

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Provinsi Aceh, yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, menjadi salah satu dari empat wilayah di Indonesia dengan sebaran sumur minyak rakyat terbanyak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, dari sekitar 30.000 sumur minyak rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia, konsentrasi tertinggi berada di Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, dan Jawa Tengah.

  • Sumur Minyak Rakyat Dilegalkan, Pemda Dikejar Tenggat 5 Agustus
    Pemerintahan | 4 hari lalu
    Sumur Minyak Rakyat Dilegalkan, Pemda Dikejar Tenggat 5 Agustus

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah pusat memberi batas waktu hingga 5 Agustus 2025 kepada pemerintah daerah untuk menyerahkan data rencana pengeboran sumur minyak rakyat. Tanpa data tersebut, legalitas tak akan diberikan, dan aktivitas pengeboran terancam masuk kategori ilegal.



  • Bupati Aceh Besar Hadiri Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Sentra Darussa’adah
    Aceh | 20 hari lalu
    Bupati Aceh Besar Hadiri Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Sentra Darussa’adah

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram, menghadiri Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026 yang dipusatkan di Sentra Darussa’adah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Senin (14/7/2025).

  • Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan
    Kolom | 22 hari lalu
    Wakil Rakyat Bukan Centeng Kekuasaan

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Dalam sistem demokrasi modern, keberadaan lembaga legislatif adalah tiang utama dalam arsitektur pemerintahan yang sehat. Montesquieu, dalam teorinya tentang trias politica, menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan untuk mencegah dominasi satu institusi atas yang lain. Namun, realitas politik hari ini, terutama di tingkat lokal, justru menunjukkan arah sebaliknya. Wakil rakyat, yang semestinya menjadi pengawas jalannya kekuasaan, kini tampak lebih sering bertindak sebagai penjaga gerbang bagi agenda eksekutif.

  • Wamen Sosial Minta Aceh Barat Segera Siapkan Sekolah Rakyat
    Pemerintahan | 23 hari lalu
    Wamen Sosial Minta Aceh Barat Segera Siapkan Sekolah Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Sosial (Wamenos), Agus Jabo Priyono, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar segera mengajukan usulan Sekolah Rakyat rintisan. Hal ini penting untuk memastikan daerah tersebut mendapat prioritas pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen yang dirancang Kementerian Sosial bersama pemerintah pusat.

  • Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD
    Opini | 1 bulan lalu
    Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Mengkerdilkan Hak Rakyat dalam Memilih Anggota DPRD

    DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah menjadi perhatian penting dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Putusan tersebut menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilihan umum akan dipisahkan antara pemilu nasional (untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden) dan pemilu daerah atau lokal (untuk memilih anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota). Pemisahan ini akan dilakukan dengan jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun.

  • Komitmen Lindungi Hak Rakyat, Pemkab Aceh Barat Teken MoU dengan 3 Lembaga Hukum
    Aceh | 2 bulan lalu
    Komitmen Lindungi Hak Rakyat, Pemkab Aceh Barat Teken MoU dengan 3 Lembaga Hukum

    DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di bawah kepemimpinan Bupati Tarmizi SP, MM dan Said Fadheil, SH menandatangani kesepakatan bersama dengan tiga lembaga hukum untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penandatanganan ini berlangsung di ruang rapat Teuku Umar, Kantor Bupati Aceh Barat, Jumat (9/5/2025) lalu.

  • Bupati Aceh Timur Dukung Regulasi Kementerian ESDM Legalkan Sumur Minyak Rakyat
    Aceh | 3 bulan lalu
    Bupati Aceh Timur Dukung Regulasi Kementerian ESDM Legalkan Sumur Minyak Rakyat

    DIALEKSIS.COM | Idi Rayeuk - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.SI mendukung penuh terhadap kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sedang mempersiapkan regulasi untuk melegalkan sumur-sumur minyak rakyat melalui kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.

  • Sumur Minyak Rakyat Akan Dilegalkan, Kementerian ESDM Siapkan Aturan Tegas
    Pemerintahan | 3 bulan lalu
    Sumur Minyak Rakyat Akan Dilegalkan, Kementerian ESDM Siapkan Aturan Tegas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya mengakhiri praktik pengeboran minyak ilegal yang kerap membahayakan keselamatan dan merusak lingkungan. Salah satu langkah strategisnya dengan mendorong legalisasi sumur-sumur minyak rakyat agar dikelola secara sah dan profesional melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

  • Pemerintah Buatkan Sekolah Rakyat di Tiga Wilayah di Aceh, Ini Respon Kadinsos Muslem
    Aceh | 3 bulan lalu
    Pemerintah Buatkan Sekolah Rakyat di Tiga Wilayah di Aceh, Ini Respon Kadinsos Muslem

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) berbasis boarding school di 280 kabupaten/kota di Indonesia pada 2025. Tiga wilayah di Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil, masuk dalam daftar prioritas program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.

« 1 2 3 4 5 6 »