dinas pendidikan ramamdhan
Beranda / Berita / Aceh / Alokasi Dana Darurat untuk Pilkada Aceh 2022 Dinilai Tak Bijak, Pengamat: Jangan Buru-buru

Alokasi Dana Darurat untuk Pilkada Aceh 2022 Dinilai Tak Bijak, Pengamat: Jangan Buru-buru

Minggu, 24 Januari 2021 21:00 WIB

Font: Ukuran: - +

Reporter : Akhyar
Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman. [IST]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman menilai dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang digadang-gadang dialokasikan untuk Pilkada Aceh tahun 2022 disebut sebagai cara berpikir yang tak bijak.

Hal itu ia sampaikan karena dana BTT merupakan dana darurat untuk persiapan Aceh di kala menghadapi bencana.

Saat ini di beberapa daerah juga sedang dilanda bencana alam seperti banjir yang ulang-alik terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur. Dana BTT itu, kata Nasrul, akan sangat bijak jika dialokasikan ke sana ketimbang untuk pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022.

"Itu harus diantisipasi. Apalagi sekarang ini banjir di Aceh Timur, Aceh Utara. Itu daerah berulang kali banjir. Kemarin Banda Aceh juga cukup besar dan banyak yang terkena, kemungkinan ke depan akan ada daerah yang longsor dan sebagainya. Nanti mau dipakai dana apa," kata Nasrul saat dihubungi Dialeksis.com, Minggu (24/1/2021).

Ia berujar, dalam hal ini alangkah baiknya bagi Pemerintah Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh bersabar dengan petunjuk pusat terkait pelaksanaan Pilkada di Aceh.

Karena, lanjut dia, jika pihak pusat telah menyetujui pelaksanaan Pilkada Aceh, mengenai anggaran akan disiapkan pemerintah pusat.

Ia juga menyarankan agar KIP Aceh jangan terlalu terburu-buru untuk mencoba melakukan tahapan-tahapan Pilkada Aceh.

"Santai saja, toh UU Pilkada aja belum lagi disahkan. Jadi, nggak perlu terburu-buru lah mencoba untuk melakukan tahapan-tahapan Pilkada dengan segera, santai aja," ujarnya.

Selain itu, ia mengabarkan masih banyak persoalan-persoalan yang lebih urgent untuk diprioritaskan pemerintah daerah ketimbang meribetkan diri dengan masalah Pilkada. Apalagi masalah Pilkada di tingkat nasional saja belum menunjukkan gerak-geriknya.

Ia mencontohkan sesuatu yang urgen seperti pembangunan rumah dhuafa yang tertara di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebanyak 6.000 unit per tahun, tapi sekarang ini tinggal 700 unit.

"Contoh-contoh begini yang membuat orang jatuh miskin cukup banyak, ayo dong kita bicara dulu untuk bangkit dari kesehatan dan krisis ekonomi di Aceh," pintanya.

Andai kata pemerintah pusat menyatakan Aceh Pilkada 2022, kata Nasrul, masalah anggaran akan dipikirkan oleh penyelenggara Pilkada sedangkan pihak daerah tinggal meneruskan saja. "Jadi, jangan kegatelan gitu loh," sebut dia.

Untuk saat ini, pinta Nasrul, Pemerintah Aceh harus merespon kebutuhan masyarakat terutama dalam menjawab krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang sedang dialami dan memperburuk keadaan banyak orang. 

"Iya, saya kira masalah krisis kesehatan dan krisis ekonomi menjadi sangat penting untuk saat ini," pungkasnya.

Keyword:


Editor :
Sara Masroni

kesbangpol
riset-JSI
esdm ramadhan
Komentar Anda