Jum`at, 30 Oktober 2026
Beranda / Berita / Aceh / Faisal Rizal Hasan Minta SK Taqwallah Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Faisal Rizal Hasan Minta SK Taqwallah Ditinjau Ulang, Ini Alasannya

Kamis, 29 Oktober 2026 16:30 WIB

Font: Ukuran: - +

Mantan Ketua Harian Mualem Center Aceh sekaligus eks kombatan GAM Wilayah Peureulak, Faisal Rizal Hasan. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]


DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Ketua Harian Mualem Center Aceh sekaligus eks kombatan GAM Wilayah Peureulak, Faisal Rizal Hasan, meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dekfadh), mengevaluasi kembali penempatan Dr. H. Taqwallah, M.Kes., di lingkungan Pemerintah Aceh.

Faisal menyampaikan permintaan tersebut dengan mengatasnamakan tim pemenangan dan relawan Mualem-Dekfadh. Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak serta masa pengabdian Taqwallah yang pernah menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh sebelum pensiun pada September 2022.

“Sudah saatnya beliau beristirahat bersama keluarga. Kami berharap pimpinan Aceh dapat mengevaluasi kembali penempatan Taqwallah di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Faisal dalam keterangan yang diterima pada Kamis (29/10/2026).

Ia juga meminta Penjabat (Pj) Sekda Aceh, Taufik, S.T., M.Si., agar mempertimbangkan aspirasi tim pemenangan dan relawan dalam proses penataan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.

Faisal menegaskan, pihaknya tidak mengharapkan jabatan maupun posisi tertentu di pemerintahan. Ia menyebut, harapan utama tim dan relawan adalah agar roda pemerintahan Aceh berjalan baik serta mampu memenuhi kepentingan masyarakat.

“Kami dari tim dan relawan Mualem-Dekfadh tidak pernah mengharapkan jabatan dari Pak Sekda. Harapan kami hanya agar Pemerintah Aceh berjalan dengan baik,” ujarnya.

Singgung Polemik Wastafel

Dalam pernyataannya, Faisal turut menyinggung polemik pengadaan wastafel pada masa pemerintahan Aceh sebelumnya. Ia meminta agar rekam jejak pejabat yang akan ditempatkan di lingkungan pemerintahan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam evaluasi.

Faisal mengaitkan permintaannya dengan polemik pengadaan wastafel yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Namun, tudingan maupun keterkaitan pihak tertentu dalam persoalan tersebut perlu merujuk pada dokumen dan fakta hukum yang terverifikasi.

Ia berharap pemerintahan Mualem-Dekfadh dapat melakukan penataan birokrasi dengan mempertimbangkan kapasitas, rekam jejak, serta kebutuhan pemerintahan saat ini.

Minta Perjuangan Relawan Dihargai

Selain meminta evaluasi terhadap penempatan Taqwallah, Faisal berharap Pj Sekda Aceh tidak mengabaikan aspirasi tim dan relawan yang mendukung Mualem-Dekfadh pada Pilkada 2024.

Menurut Faisal, para relawan telah berkontribusi dalam proses pemenangan pasangan tersebut. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah untuk tetap membuka ruang komunikasi dan menghargai kontribusi mereka.

“Jangan alergi terhadap tim dan relawan Mualem-Dekfadh. Hargai perjuangan mereka. Tim dan relawan bukan beban bagi pemerintah Aceh, melainkan bagian yang dapat menjadi pagar kokoh bagi pemerintahan,” kata Faisal.

Ia menambahkan, para relawan masih memiliki beban moral terhadap masyarakat yang selama ini mereka ajak mendukung kepemimpinan Mualem-Dekfadh. Oleh sebab itu, menurut dia, komunikasi yang baik antara pemerintah dan relawan perlu terus dijaga.

Faisal juga menegaskan bahwa perjuangan para relawan dalam Pilkada 2024 bukan semata-mata untuk memperoleh jabatan. Ia menyebut, dukungan tersebut didorong oleh harapan agar kehidupan masyarakat Aceh menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Mualem-Dekfadh.

“Kami tidak mengharapkan jabatan di pemerintahan. Kami hanya ingin dihargai. Kami berjuang pada Pilkada 2024 karena berharap masyarakat Aceh bisa lebih makmur,” ujarnya.

Minta Mualem-Dekfadh Tinjau Kembali SK

Di akhir pernyataannya, Faisal kembali meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh meninjau kembali surat keputusan (SK) yang berkaitan dengan penempatan Taqwallah di lingkungan Pemerintah Aceh.

Ia berharap Mualem dan Dekfadh dapat mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan tim pemenangan dan relawan sebelum mengambil keputusan terkait penataan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Menurut Faisal, evaluasi tersebut penting untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai harapan masyarakat serta menjaga kepercayaan para pendukung yang telah berkontribusi dalam Pilkada 2024.

Pernyataan Faisal tersebut merupakan aspirasi dari pihak tim dan relawan. Penjelasan resmi dari Pemerintah Aceh, Pj Sekda Aceh, maupun pihak Taqwallah terkait persoalan ini masih perlu dihimpun untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. [*]

Keyword:


Editor :
Indri

riset-JSI