Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP), UIN Ar-Raniry Banda Aceh menggelar kuliah tamu internasional menghadirkan Abrar Ahmad dari Refugee Research Centre (RRC). Foto: Kolase Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akses pekerjaan, layanan sosial, hingga penyesuaian dengan lingkungan baru menjadi tantangan bagi pengungsi yang menjalani kehidupan di Australia. Persoalan tersebut dibahas dalam kuliah tamu internasional yang digelar Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP), UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Refugee Research Centre (RRC) UIN Ar-Raniry itu menghadirkan Abrar Ahmad sebagai narasumber, dengan tema “Realities of Refugee Resettlement and Social Work Practice in Australia”.
Dalam pemaparannya, Abrar menguraikan sejarah migrasi ke Australia, perkembangan kebijakan penerimaan migran, serta dinamika kehidupan masyarakat multikultural. Ia menghubungkan pembahasan tersebut dengan pengalaman mendampingi komunitas pengungsi, termasuk berbagai hambatan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu pengalaman yang dibagikan Abrar adalah pendampingan terhadap komunitas pengungsi Sudan Selatan di Australia. Kegiatan itu mencakup pemberdayaan dan pengembangan keterampilan, termasuk program belajar berenang bagi anak-anak dari keluarga pengungsi.
Pengalaman tersebut memberikan gambaran konkret mengenai kebutuhan pengungsi setelah ditempatkan di negara penerima. Selain memperoleh perlindungan, mereka membutuhkan keterampilan, akses layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya.
Melalui contoh itu, mahasiswa diajak memahami hubungan antara kebijakan penempatan kembali pengungsi dan praktik pendampingan di lapangan. Keputusan negara mengenai penerimaan pengungsi memiliki konsekuensi yang menyentuh berbagai sisi kehidupan, dari pekerjaan hingga keselamatan dan kesejahteraan keluarga.
Diskusi turut menyoroti pengaruh dinamika politik serta persepsi masyarakat terhadap pendatang dalam proses integrasi pengungsi. Pembahasan juga mencakup peran organisasi masyarakat sipil, lembaga nonpemerintah, dan pekerja sosial dalam mendukung komunitas tersebut.
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan FISIP UIN Ar-Raniry, Ramzi Murziqin, yang membuka kegiatan mewakili dekan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Menurutnya, pertemuan akademik ini memperkaya pembelajaran sekaligus memperluas wawasan internasional mahasiswa.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana kebijakan migrasi dan pengungsi dijalankan serta bagaimana dampaknya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Ramzi.
Ia menjelaskan, persoalan pengungsi berkaitan erat dengan kajian ilmu politik, terutama menyangkut kewenangan negara, kebijakan publik, hubungan internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, pemahaman terhadap kebijakan perlu disertai perhatian pada pengalaman manusia yang terdampak.
“Mahasiswa ilmu politik perlu mampu membaca hubungan antara kebijakan negara dan pengalaman manusia yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Dari persoalan pengungsi, kita dapat mempelajari bagaimana negara mengelola perbatasan, bagaimana kepentingan politik memengaruhi kebijakan, dan bagaimana perlindungan kemanusiaan diperjuangkan,” katanya.
Ramzi berharap kerja sama Program Studi Ilmu Politik dan RRC berlanjut melalui diskusi akademik, penelitian bersama, serta pembelajaran yang menghubungkan pengalaman lokal dengan persoalan global. Kolaborasi tersebut diharapkan membuka ruang bagi mahasiswa untuk mendalami isu migrasi dan pengungsi secara kritis, dengan tetap menempatkan kondisi kemanusiaan sebagai perhatian.
Sebelumnya
