Ilustrasi ubin keramik. [Foto: Shutterstock/AYDO8]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Industri keramik nasional menunjukkan tren positif di awal 2025. Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyebut kapasitas produksi terpasang industri keramik Indonesia saat ini mencapai 625 juta meter persegi per tahun. Artinya, produksi dalam negeri sejatinya cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan keramik nasional tanpa impor.
“Dengan kapasitas sebesar itu, kita sebenarnya sudah bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri secara penuh,” kata Faisol dalam keterangan resminya yang diterima pada Selasa (20/5/2025).
Lebih lanjut, Faisol menyebutkan bahwa tingkat utilisasi industri keramik juga meningkat signifikan. Pada kuartal I 2025, utilisasi tercatat mencapai 75%, naik dari 60% pada 2024.
Peningkatan ini tak lepas dari berbagai kebijakan strategis pemerintah, mulai dari Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), hingga implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib.
Salah satu langkah penting lainnya adalah digitalisasi layanan sertifikasi industri keramik. Faisol mengapresiasi langkah Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik dan Mineral Nonlogam (BBSPJIKMN), yang berada di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin.
BBSPJIKMN lewat Lembaga Sertifikasi Produknya (LSPro) menjadi yang pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan sertifikasi SNI wajib secara penuh melalui platform digital Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
“Ini jadi tonggak sejarah dalam layanan sertifikasi nasional, karena seluruh proses -- dari pengajuan hingga penerbitan SPPT-SNI -- kini bisa dilakukan secara digital,” ujar Faisol.
Kepala BSKJI, Andi Rizaldi, menambahkan bahwa sudah ada empat komoditas keramik yang tersertifikasi melalui SIINas, yaitu: ubin keramik, kaca isolasi, kaca lembaran, dan mineral wool.
Hingga saat ini, 23 perusahaan telah memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI secara digital, sementara 38 perusahaan lainnya sedang dalam proses pengajuan.
Kepala BBSPJIKMN, Azhar Fitri, menyebut langkah ini sebagai bagian dari transformasi digital yang tidak hanya mempercepat proses, tapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan daya saing industri nasional di pasar ekspor.
“Digitalisasi sertifikasi ini memperkuat kredibilitas industri keramik kita, baik di pasar domestik maupun global,” kata Azhar.
BBSPJIKMN juga tengah menuju transformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU), sekaligus mempersiapkan pendirian Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta Lembaga Inspeksi untuk komoditi refraktori dan mineral nonlogam.
Ke depan, BBSPJIKMN melalui LSPro-nya berkomitmen untuk menjadi mitra strategis industri dalam menghadapi tantangan global, dengan memperluas cakupan layanan sertifikasi dan memperkuat kapabilitas teknis.
“Dengan semangat transformasi digital, kami siap menjadi motor penggerak daya saing industri keramik nasional menuju masa depan yang berkelanjutan,” tutup Azhar. [in]
Sebelumnya
