Bagian yang ambruk di RS Regional Aceh Tengah. [Foto: For Dialeksis]

Akibat penolakan itu, dirinya sempat difitnah lantaran dianggap tidak mendukung pembangunan atau program dari provinsi.

Pada awal tahun 2022, kembali lagi ada permintaan menandatangani berita acara serah terima bangunan RS Regional ini. Ketika itu, Kepala Dinkes Aceh melalui Direktur RSUD Datu Beru meminta menandatangani kembali surat serah terima pembangunan RS Regional tersebut.

“Saya tetap menolak, walau kedatangan Kepala Dinkes Aceh bersama Gubernur saat itu menghadiri penutupan Dekranas di Aceh Tengah. Kepada Direktur RSUD Datu Beru saya sampaikan, dilihat dulu, bangunan seperti apa dan bagaimana, jangan langsung menerima,” sebut Bela.

Menurutnya, dia menolak karena pembangunanya tidak memiliki kejelasan mulai dari awal pembangunan, pelaksana dan perencanaan.

“Sebagai kepala daerah, saya tidak pernah mengetahui siapa pelaksana kegiatan, sampai mana pekerjaan, bagaimana perencanaannya. Jadi tidak mungkin saya langsung menerima,” ujar bupati.

Demikian soal anggaran, dirinya mengakui tidak tidak mengetahui jumlah total anggaran yang sudah plotkan untuk pembangunan RS Regional Bebangka, baik APBA atau dari APBK. Bagaimana dengan laman LPSE Aceh yang menyebutkan anggarannya bersumber dari APBD?

Alfian, Koordinator LSM anti korupsi Masyarakat Transparansi Aceh (MatA), menuliskan soal anggaran RS Regional ini. Kebutuhan RS ini hingga dapat difungsikan nilai anggaranya mencapai Rp 474,5 miliar.

Rinciannya, konstruksi, DED, pengawasan Rp 224,5 miliar, peralatan Rp 250 miliar. Realisasi fisik per 5 Juli 2022 baru mencapai 31 persen.

Anggaran yang digelontorkan 2013-2014 Rp 15,8 miliar. Tahun 2016 -2022 Rp 152,8 miliar, total anggaran Rp 168,6 miliar, nilai ini belum termasuk tahun anggaran 2012 dan 2015, yang masih sulit didapatkan kejelasan anggaran.