UUPA, Blok Andaman, dan Politik ’Gabuek Ngon Peng Griek’

DIALEKSIS.COM | Kolom - Nanggroe ​Aceh memang luar biasa hebat. Sejarahnya sangat megah. Bicaranya tinggi. Maklum, "bansa tseuneubeh ateuh rhueng donya." Tetapi jika sudah menyangkut urusan kantong, sering kali berakhir tragis. Ini bukan kisah rincong kiri-kanan, dompet bisa hilang.

Saat ini, para elite kita sedang sibuk memperjuangkan revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di waktu bersamaan, raksasa energi dunia tengah bersiap mengeruk harta karun di Blok Andaman. Narasi yang dijual ke rakyat tentu saja sangat heroik. Semua itu demi kesejahteraan rakyat, demi keadilan sejarah, dan demi marwah tanoh keuneubah endatu.

Namun di balik panggung sandiwara politik itu, bayang-bayang penyakit lama kembali mengintai meski tanpa disadari oleh rakyat. Penyakit itu bernama politik ’gabuek ngon peng griek’. Maksudnya ialah sibuk berhamburan mengejar uang receh jangka pendek, sambil membiarkan kedaulatan aset bernilai fantastis jangka panjang jatuh ke tangan orang lain.

​Mari kita tengok sejarah dengan jujur, tanpa perlu tersinggung. Dulu, kita punya PT Arun NGL di Lhokseumawe. Kilang gasnya megah, ekspornya mendunia, dan uangnya mengalir deras. Jakarta ”kenyang”. Lalu, elite lokal dihibur dengan dana kompensasi, bantuan sosial, dan proyek-proyek penunjukan langsung skala kecil.

Kita begitu sibuk mengelola "uang receh" pemberian itu. Aceh lupa menuntut transfer teknologi. Kita tak ingat membangun industri turunan untuk jangka panjang. Begitu gas habis, kilang megah itu berubah jadi monumen rongsokan, dan Lhokseumawe bagaikan kota mati. Kita sukses menjadi penonton terbaik di tanah sendiri.

​Rupanya, candu peng griek ini bikin ketagihan. Ketika memasuki era Otonomi Khusus (Otsus) setelah ”berdamai” dengan Jakarta, Aceh diguyur uang lebih dari Rp100 triliun, sejak tahun 2008. Angka yang bikin silau mereka yang berkuasa.

Apa yang terjadi? Alih-alih membangun mesin ekonomi mandiri, dana itu habis untuk membiayai birokrasi, belanja rutin, beli mobil baru, dan proyek-proyek infrastruktur yang sering salah sasaran. Aceh merasa kaya karena punya duit triliunan setiap tahun. Padahal, sejatinya kita sedang memiskinkan masa depan anak cucu. Begitu keran Otsus menyusut, kita panik setengah mati seperti anak kecil yang kehilangan uang jajan.

​Penyakit peng griek ini ternyata tak hanya menjangkiti lobi tingkat tinggi. Ia juga sudah mendarat mulus di meja-meja kantor pemerintahan dan gedung parlemen dalam wujud yang lebih lokal. Sebut saja proyek pokok pikiran (pokir) dan setoran fee. Di mata orang awam, nilai pokir dan fee ini mungkin terlihat besar -- bisa ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, dalam timbangan ekonomi makro, uang itu hanyalah remah-remah kue yang sengaja dibiarkan jatuh dari meja kekuasaan.

​Demi mengamankan "uang receh" bermerek pokir ini, triliunan rupiah anggaran daerah sengaja dicincang menjadi ribuan proyek kurcaci. Skemanya rapi. Buat saja proyek kecil berbentuk penunjukan langsung (PL) agar lolos dari radar tender ketat. Lalu, bagikan ke ”pipel in” setelah dipotong fee di bawah meja. Hasilnya sungguh ajaib. Penyerapan anggaran habis setiap tahun, tetapi tak ada industri besar yang lahir untuk membuka lapangan kerja massal.

​Tragedi dari syahwat peng griek tingkat lokal ini adalah lumpuhnya fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin anggota dewan bisa garang mengawasi kebijakan makro gubernur atau bupati, jika di saat yang sama ia harus bolak-balik "mengemis" jatah paket proyek ke dinas-dinas? Akhirnya, terjadi barter murahan.

Kebijakan besar yang menyangkut nasib rakyat jangka panjang diloloskan begitu saja, meski tak jelas hasilnya, asalkan jatah ’peng griek’ mereka tidak diganggu. Pengusaha lokal pun ikut tertular. Energi mereka habis bukan untuk berinovasi, melainkan buat melobi oknum pejabat atau pak dewan demi sekeping proyek semenisasi jalan setapak atau pagar sekolah yang tiga tahun kemudian sudah hancur.

​Sekarang, drama itu tampaknya diputar ulang dalam skala raksasa di Blok Andaman. Cadangan gasnya konon bisa menghidupkan separuh Indonesia. Di draf revisi UUPA, kita menuntut kewenangan hingga Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan meminta Dana Otsus dinaikkan menjadi 2,5 persen tanpa batas waktu. Sekilas, tuntutan ini terlihat garang.

Namun, Jakarta adalah negosiator ulung. Mereka tahu persis kelemahan psikologis elite lokal. Beri mereka uang tunai dalam jumlah yang ”wah”, maka mereka akan melupakan kedaulatan. ​Besar kemungkinan, Jakarta akan memasang taktik kompromi klasik ini.

Mereka akan menolak tuntutan ZEE dengan alasan hukum internasional (UNCLOS). Sebagai gantinya, Dana Otsus akan dinaikkan sampai 2,5 persen. Kalau tawaran ini langsung diaminkan, maka sah: Aceh kembali masuk perangkap politik peng griek.

​Kenaikan dana Otsus itu hanyalah recehan jika dibandingkan dengan hilangnya hak pengelolaan Blok Andaman. Jika operator asing diizinkan menggunakan skema kapal terapung (FPSO) di tengah laut, seluruh gas akan langsung dikapalkan ke luar negeri atau ditarik ke Pulau Jawa. Akhirnya, KEK Arun akan tetap menjadi kuburan tua dan Aceh kembali menjadi penonton.

Sudah saatnya tim negosiator Aceh -- termasuk kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf alias Mualem -- membuka mata lebar-lebar. Jangan mau lagi ”ditipu” dengan angka-angka triliunan rupiah di atas kertas draf anggaran nasional.

Tuntutan kita harus mutlak dan tegas. Gas Andaman wajib mendarat di daratan Aceh untuk menghidupkan industri hilir. Kita butuh pabrik-pabrik beroperasi, pipa gas yang mengalirkan energi ke industri-industri lokal, dan lapangan kerja riil yang bertahan hingga puluhan tahun. Namun, apakah pabrik-pabrik dan industri-industri itu sudah ada?

Kalau lobi kali ini kembali ditukar Jakarta dengan kompromi anggaran tahunan alias peng griek demi memuaskan dahaga berburu pokir dan fee, maka bersiaplah mengurut dada yang tak sesak. Kita akan kembali dicatat sejarah sebagai bangsa yang gagah berani dalam retorika, tetapi lumpuh dan silau saat disodori sekeranjang uang receh. PEACE...!!![**]

Penulis: Nurdin Hasan (Jurnalis Freelance)