DIALEKSIS.COM | Langsa - Lembaga Wali Nanggroe (LWN) bersama Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Langsa menjalin kolaborasi akademik melalui forum ilmiah bertajuk “Evaluasi Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Penguatan Tata Kelola Kekhususan Aceh.”

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis demokrasi dan pengamat isu sosial Aceh, Sofyan, menilai polemik pengelolaan gas Blok Andaman harus dipandang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis maupun kepentingan bisnis. 

DIALEKSIS.COM | Dialog - Banda Aceh I Dialeksis - Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2026-2030 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Tidak hanya itu, Bahlil juga secara langsung meminta Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengawal perjuangan tersebut hingga tuntas dalam proses legislasi di DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh, Hendra Budian, menilai arah politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai membuka ruang baru bagi percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah isu baru. Wacana perubahan regulasi yang menjadi dasar kekhususan Aceh tersebut telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu dan terus disuarakan oleh berbagai rezim pemerintahan Aceh. Namun hingga kini, revisi yang diharapkan mampu memperkuat kekhususan, memperjelas kewenangan daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh itu belum juga terwujud.

DIALEKSIS.COM | Feature - Di tengah derasnya arus media sosial dan dunia digital yang menguasai keseharian anak muda Aceh, sebuah ironi perlahan muncul. Rayyan, remaja kelahiran 2007, tampak fokus memainkan gim di gawainya ketika ditanya tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Perjanjian Helsinki. Ia menghentikan permainannya sejenak, lalu menggeleng. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi sayap pemuda Partai Aceh, Muda Seudang, menyatakan dukungan penuh terhadap agenda revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini bergulir di tingkat nasional. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali memasuki fase krusial. Bagi Aceh, revisi ini bukan sekadar pekerjaan menyusun norma hukum baru. Ia adalah pertaruhan politik tentang masa depan kekhususan, keistimewaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah bekas konflik tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., melayangkan kritik keras dan tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat terkait arah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Setelah pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Tim Pemerintah Aceh menegaskan bahwa revisi UUPA harus menjadi jalan untuk memperkuat kewenangan Aceh, bukan sebaliknya mempersempit ruang gerak pemerintahan daerah.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE.,MM atau yang akrab disapa Ayah Wa bersama Pemerintah Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Rabu, 17/6/2026.

Pertemuan tersebut membahas terkait pengawasan implementasi Undang- undang daerah khusus dan daerah Istimewa, permasalahan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan untuk mendukung implementasi undang-undang daerah khusus dan daerah istimewa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Pemerintah Aceh memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (17/06/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh kembali berdiskusi dengan Pimpinan DPR Aceh dan Forum Bersama Anggota DPR-RI dan DPD-RI (Forbes Aceh) tentang kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Bertempat di kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta, diskusi ini berlangsung mulai pukul 19.30 WIB hingga 22.30 WIB pada Senin (15/06/2026). 

DIALEKSIS.COM | Kolom - Nanggroe ​Aceh memang luar biasa hebat. Sejarahnya sangat megah. Bicaranya tinggi. Maklum, "bansa tseuneubeh ateuh rhueng donya." Tetapi jika sudah menyangkut urusan kantong, sering kali berakhir tragis. Ini bukan kisah rincong kiri-kanan, dompet bisa hilang.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan itu menjadi langkah penting dalam proses revisi UUPA, terutama untuk memperkuat kekhususan Aceh, memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan dana otonomi khusus bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Lagislasi DPR-RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Hari ini, Banleg DPR RI sedang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.