DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md. (abang Samalanga) membahas perkembangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam pertemuan bersama unsur pimpinan dan fraksi DPRA, Senin (14/9).

DIALEKSIS.COM | Batam - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Fauza Andriyadi, menyoroti minimnya informasi kepada publik mengenai perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus diikuti dengan penguatan pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung kewenangan, kelembagaan, program dan kegiatan, serta anggaran.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kewenangan Aceh sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun.

Akademisi dan ahli hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., mengatakan revisi UUPA merupakan proses yang sudah berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pembahasan revisi telah dimulai sejak 2023 dan kembali menjadi perhatian pada 2025 hingga 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh, Usman Lamreung, mendesak Pemerintah RI dan DPR RI segera menuntaskan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam perjalanan panjang penyelenggaraan negara Republik Indonesia, keberadaan daerah-daerah yang memiliki status khusus dan istimewa merupakan bagian penting dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekhususan tersebut lahir dari latar sejarah, politik, sosial, budaya, serta proses integrasi yang berbeda-beda. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan badan khusus yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus lebih terarah, efektif, dan mudah diawasi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Seorang warga menggelar aksi tunggal di bawah pohon asan, kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

DIALEKSIS.COM | Langsa - Lembaga Wali Nanggroe (LWN) bersama Fakultas Hukum Universitas Samudra (Unsam) Langsa menjalin kolaborasi akademik melalui forum ilmiah bertajuk “Evaluasi Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Penguatan Tata Kelola Kekhususan Aceh.”

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis demokrasi dan pengamat isu sosial Aceh, Sofyan, menilai polemik pengelolaan gas Blok Andaman harus dipandang lebih luas daripada sekadar persoalan teknis maupun kepentingan bisnis. 

DIALEKSIS.COM | Dialog - Banda Aceh I Dialeksis - Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2026-2030 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Tidak hanya itu, Bahlil juga secara langsung meminta Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengawal perjuangan tersebut hingga tuntas dalam proses legislasi di DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Aceh, Hendra Budian, menilai arah politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai membuka ruang baru bagi percepatan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah isu baru. Wacana perubahan regulasi yang menjadi dasar kekhususan Aceh tersebut telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu dan terus disuarakan oleh berbagai rezim pemerintahan Aceh. Namun hingga kini, revisi yang diharapkan mampu memperkuat kekhususan, memperjelas kewenangan daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh itu belum juga terwujud.

DIALEKSIS.COM | Feature - Di tengah derasnya arus media sosial dan dunia digital yang menguasai keseharian anak muda Aceh, sebuah ironi perlahan muncul. Rayyan, remaja kelahiran 2007, tampak fokus memainkan gim di gawainya ketika ditanya tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Perjanjian Helsinki. Ia menghentikan permainannya sejenak, lalu menggeleng. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Organisasi sayap pemuda Partai Aceh, Muda Seudang, menyatakan dukungan penuh terhadap agenda revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini bergulir di tingkat nasional. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali memasuki fase krusial. Bagi Aceh, revisi ini bukan sekadar pekerjaan menyusun norma hukum baru. Ia adalah pertaruhan politik tentang masa depan kekhususan, keistimewaan, dan keberlanjutan pembangunan daerah bekas konflik tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.