Menkomdigi Meutya Hafid bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Rollout Nasional Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026). [Foto: Anhar/Komdigi]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekitar 50 juta masyarakat diproyeksikan akan mengakses portal digitalisasi bantuan sosial (bansos) saat layanan tersebut diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan stress test dan load test untuk memastikan sistem mampu menghadapi lonjakan akses sekaligus menjaga keamanan data masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan kapasitas sistem menjadi perhatian karena puluhan juta masyarakat berpotensi mengakses portal secara bersamaan.
“Pelayanan harus andal, dan karena itu kita tahu ini menyangkut kurang lebih 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Pengujian akan dilakukan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain mengukur kapasitas layanan, pengujian juga ditujukan untuk memastikan sistem aman dan data masyarakat terlindungi.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah digital untuk memperbaiki data penerima bansos yang tidak sesuai. Meutya mengatakan mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan koreksi sehingga data dapat terus diperbarui setelah layanan berjalan.
Digitalisasi bansos sebelumnya telah melalui tahap piloting di 215 kabupaten. Pemerintah kini menyiapkan rollout nasional karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut. [*]
Sebelumnya
