Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan IUU Fishing bukan sekadar pencurian ikan, tetapi juga ancaman terhadap kedaulatan dan masa depan sektor perikanan Indonesia.[Foto: dok. KKP]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut nasional.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, mengatakan IUU Fishing bukan sekadar pencurian ikan, tetapi juga ancaman terhadap kedaulatan dan masa depan sektor perikanan Indonesia.
Sepanjang 2021 hingga 2026, KKP telah menindak 1.210 kapal yang terlibat praktik IUU Fishing. Dari penindakan tersebut, negara berhasil menyelamatkan potensi kerugian yang diperkirakan mencapai Rp16,6 triliun.
Terbaru, KKP menggagalkan penyelundupan 1,2 ton ikan napoleon menuju Hong Kong yang dilakukan kapal berbendera Sao Tome and Principe. Modus yang digunakan adalah menyembunyikan ikan di dalam palka kapal.
Menurut Pung, praktik IUU Fishing kini semakin kompleks karena kerap berkaitan dengan kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia dan pencucian uang hasil perikanan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, KKP terus memperkuat sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi pemantauan, penerapan aturan internasional, serta penegakan hukum yang lebih tegas.
Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memerangi IUU Fishing demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. [in]
Sebelumnya
