Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. [Foto: emedia.dpr.go.id]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Menurutnya, ancaman terhadap stabilitas nasional kini tidak hanya datang dari konflik militer, tetapi juga perang informasi hingga operasi persepsi publik.
Hal itu disampaikan Amelia dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para kepala staf TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Dinamika geopolitik global menunjukkan keterkaitan semakin kerasnya antara konflik militer konvensional dan perang ekonomi, kemudian disrupsi informasi hingga operasi persepsi publik yang tentu saja berdampak langsung kepada stabilitas nasional,” kata Amelia.
Ia menyinggung eskalasi konflik di kawasan Selat Hormuz hingga perang Rusia-Ukraina yang disebut telah mengubah pola aliansi pertahanan dunia. Kondisi itu dinilai memunculkan tekanan baru terhadap keamanan global maupun nasional.
Karena itu, Amelia mendorong pemerintah membangun sistem deteksi dini terpadu yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, BIN, Kemkomdigi, BSSN, dan lembaga terkait lainnya. Sistem tersebut dinilai perlu mampu mendeteksi ancaman nonmiliter seperti disinformasi, polarisasi digital, dan operasi persepsi publik.
“Kita mendorong Kemenhan, TNI, BIN, Kemkomdigi, kemudian BSSN dan lembaga terkait membangun sistem deteksi dini terpadu yang tidak hanya membaca ancaman militer konvensional saja, tetapi juga operasi persepsi, disinformasi, polarisasi digital, dan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.
Menurut Amelia, pendekatan keamanan nasional saat ini tidak lagi cukup mengandalkan hard power semata. Ia menilai pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi, cyber intelligence, hingga ketahanan psikologis masyarakat dalam menghadapi ancaman modern.
Dalam rapat itu, Amelia juga mempertanyakan apakah praktik soft cognitive warfare di Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional nonmiliter yang memerlukan regulasi khusus lintas lembaga.
Selain membahas ancaman nonmiliter, Amelia turut menyoroti kondisi pasukan perdamaian TNI di Lebanon di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia meminta pemerintah memastikan adanya contingency plan, termasuk skema evakuasi dan perlindungan personel.
“Saat ini potensi perluasan konflik di kawasan tersebut bukan lagi sekadar ulasan analisis saja, tetapi sudah menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi secara serius,” tegasnya.
Amelia juga meminta penjelasan terkait kesiapan sistem pertahanan udara nasional, termasuk kondisi radar TNI AU, jumlah radar yang siap operasi, hingga titik blind spot pengawasan udara Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Ruang Udara.
Sebelumnya
