Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. [Foto: Oji/Alma/dpr.go.id]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, meminta pemerintah segera mengevaluasi kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO) melalui sistem satu pintu yang dijalankan BUMN Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurut Firman, kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata niaga dan memperkuat hilirisasi sawit tersebut berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani apabila belum didukung kesiapan infrastruktur dan tata kelola yang memadai.
Ia mengaku menerima berbagai laporan dari petani sawit di sejumlah daerah terkait penurunan harga TBS setelah pemerintah mengumumkan penerapan ekspor satu pintu.
“Petani merupakan pihak yang paling rentan terhadap perubahan kebijakan tata niaga. Ketika terjadi hambatan dalam rantai distribusi ekspor, dampak pertama yang dirasakan adalah turunnya harga TBS di tingkat petani,” kata Firman dalam keterangan tertulis yang dilansir pada Minggu (31/5/2026).
Firman menilai terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan harga TBS tertekan. Salah satunya adalah potensi penumpukan stok CPO di pabrik karena seluruh proses ekspor harus melalui satu jalur. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kemampuan pabrik dalam menyerap hasil panen petani.
Selain itu, kekhawatiran pelaku usaha terhadap kemungkinan meningkatnya biaya distribusi dan administrasi juga disebut dapat memengaruhi harga pembelian TBS. Di sisi lain, ketidakpastian mekanisme pelaksanaan kebijakan membuat sebagian pembeli luar negeri memilih menunggu, sehingga aktivitas perdagangan dan ekspor melambat.
Politikus Partai Golkar itu mengingatkan agar upaya pemerintah memperbaiki tata niaga sawit tidak justru menimbulkan kerugian bagi petani.
“Jangan sampai tujuan baik pemerintah untuk memperbaiki tata niaga sawit justru menimbulkan keresahan dan kerugian bagi petani. Sektor sawit selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dan sumber penghidupan jutaan keluarga,” ujarnya.
Firman juga meminta pemerintah menerapkan masa transisi sebelum kebijakan dijalankan secara penuh. Menurut dia, jalur ekspor yang selama ini digunakan perlu tetap dibuka sementara waktu guna menghindari gangguan rantai pasok.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan transparansi harga acuan, biaya layanan, dan mekanisme perdagangan yang diterapkan DSI agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan petani maupun pelaku usaha.
Ia menambahkan, pemerintah perlu meningkatkan serapan domestik melalui program biodiesel serta memperkuat industri hilir untuk menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga sawit nasional.
“Petani membutuhkan kepastian. Negara harus hadir melindungi mereka agar harga TBS tetap berada pada tingkat yang wajar dan memberikan keuntungan yang layak,” kata Firman. [*]
Sebelumnya
