Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah bersama Anggota DPR RI M. Nasir Djamil. [Foto: dokumen untuk dialeksis]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menyusul laporan tentang penurunan angka kriminalitas dan berbagai inisiatif lingkungan yang dijalankan Polda Aceh, DR. H. M. Nasir Djamil, M.Si memberi respons positif sekaligus mengingatkan agar capaian itu diperkuat dengan kebijakan yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan kepada Dialeksis menyikapi hasil kajian dan laporan pemberitaan yang mengapresiasi kinerja Kapolda Aceh.
Dalam paparan yang dikompilasi media lokal, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., disebut berhasil menekan angka tindak pidana umum hingga tingkat yang signifikan, sambil meningkatkan rasio penyelesaian perkara (clearance rate). Laporan tersebut juga menggarisbawahi keberhasilan operasi narkotika berskala besar dan peluncuran program “green policing” berupa penanaman mangrove serta penindakan terhadap praktik tambang ilegal.
Menurut Nasir, capaian statistik itu penting dan patut diapresiasi, namun menjadi lebih bermakna bila diikuti konsistensi tindakan yang menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan program lingkungan.
Ia menegaskan perlunya sinergi yang lebih erat antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat agar penurunan angka kejahatan tidak hanya bersifat sementara tetapi menjadi tren jangka panjang.
Fakta yang dicatat dalam kajian menunjukkan penurunan angka tindak pidana umum serta peningkatan clearance rate indikator yang, menurut Nasir, mesti dijadikan dasar untuk penguatan kapasitas penyidikan, pembinaan masyarakat, dan transparansi data sebagai alat ukur kinerja.
Selain itu, laporan juga menyoroti operasi besar pemberantasan narkotika yang menghasilkan barang bukti dalam jumlah besar sebuah capaian yang menurut Nasir perlu diikuti langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi agar efek jangka panjang terhadap peredaran narkoba benar-benar maksimal.
Respons partai dan tokoh lainnya di parlemen turut memberi konteks positif terhadap kinerja kepolisian. Sejumlah anggota dewan menyampaikan apresiasi atas peningkatan penegakan hukum dan respons kebencanaan yang ditunjukkan Polda Aceh catatan yang, menurut Nasir, memperkuat legitimasi upaya kepolisian selama ini namun juga menuntut pengawasan agar setiap program berjalan akuntabel.
Nasir juga mengingatkan perlunya perhatian terhadap aspek kelembagaan agar penguatan komunikasi publik berbasis data, peningkatan kapasitas personel untuk penanganan bencana dan lingkungan, serta dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah.
Ia mendorong upaya pengukuran kinerja yang lebih komprehensif tidak hanya pada angka penindakan tetapi juga pada aspek pencegahan, pemulihan korban, dan pemeliharaan lingkungan.
Terkait program green policing dan keterlibatan kepolisian dalam penanganan banjir serta pembangunan infrastruktur darurat, Nasir menilai langkah-langkah tersebut meningkatkan citra institusi sekaligus menuntut integrasi kebijakan lintas-sektor untuk hasil yang lebih berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat di Komisi yang membidangi keamanan, Nasir menegaskan dukungan terhadap upaya-upaya yang berhasil, namun menekankan fungsi pengawasan DPR untuk memastikan capaian itu terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Komisi III DPR RI dan wilayah Aceh.
Ia menyerukan forum evaluasi berkala yang melibatkan publik agar transparansi dan akuntabilitas menjadi pijakan dalam setiap kebijakan penegakan hukum dan program kemasyarakatan. [ra]
Sebelumnya
