DIALEKSIS.COM | Aceh - Penangkapan tiga terduga teroris di Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh kembali menempatkan Aceh dalam perhatian aparat antiteror. Ketiga orang tersebut diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada Selasa, 17 November 2026, sebagai bagian dari operasi penindakan jaringan terorisme di enam provinsi Indonesia.
Tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu masing-masing berinisial HN (66), JN (51), dan HB (54). Kepolisian masih mendalami dugaan keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme, termasuk kemungkinan hubungan dengan aktivitas perekrutan anggota, penyebaran propaganda, dan penggalangan dana.
Penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi nasional Densus 88 yang berlangsung pada 13 - 18 November 2026. Dalam kurun waktu enam hari, aparat mengamankan 15 tersangka di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan bahwa operasi tersebut menyasar sejumlah jaringan terorisme, di antaranya Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), serta kelompok Anshor Daulah (AD) yang terafiliasi dengan organisasi teroris ISIS.
Menurut Mayndra, penindakan dilakukan untuk mencegah berkembangnya jaringan terorisme yang masih berupaya mempertahankan aktivitasnya melalui berbagai pola, baik secara langsung maupun memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.
"Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya Densus 88 AT Polri dalam mencegah berkembangnya jaringan terorisme," kata Mayndra dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para tersangka yang ditangkap di enam provinsi diduga menjalankan peran berbeda. Aktivitas yang diselidiki mencakup penyebaran ideologi ekstrem, perekrutan anggota, penggalangan dana, hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
Namun, kepolisian belum memerinci peran masing-masing tersangka yang diamankan di Aceh. Belum ada pula penjelasan resmi mengenai kelompok yang secara khusus diikuti ketiganya maupun hubungan mereka dengan tersangka dari provinsi lain.
Densus 88 juga mengungkapkan bahwa sebagian dari 15 tersangka yang ditangkap merupakan mantan narapidana terorisme. Meski demikian, belum disebutkan apakah tiga tersangka di Aceh termasuk dalam kelompok tersebut.
Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Penyidik juga masih mendalami keterkaitan masing-masing tersangka, termasuk terhadap jaringan maupun pihak lain yang berpotensi terlibat," ujar Mayndra.
Aceh Pernah Menghadapi Kasus Serupa
Penangkapan tiga tersangka tersebut menambah catatan pengungkapan dugaan tindak pidana terorisme di Aceh. Sebelumnya, pada 5 Agustus 2025, Densus 88 juga menangkap dua aparatur sipil negara (ASN) di Banda Aceh karena diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme.
Kedua orang tersebut berinisial ZA (47) dan M (40). Berdasarkan keterangan kepolisian ketika itu, ZA diduga terlibat dalam pengelolaan dana untuk mendukung kegiatan sebuah kelompok terorisme. Sementara M diduga memiliki peran dalam perekrutan anggota dan aktivitas organisasi.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, aparat turut menyita sejumlah perangkat elektronik, termasuk telepon seluler dan laptop, yang diduga menyimpan informasi berkaitan dengan aktivitas jaringan.
Meski terjadi di wilayah yang sama, belum terdapat keterangan resmi yang menghubungkan penangkapan pada Agustus 2025 dengan tiga tersangka yang diamankan pada November 2026.
Kasus sebelumnya sempat mendapat perhatian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh. Ketua FKPT Aceh, Wiratmadinata, mengingatkan bahwa ancaman terorisme dapat menyusup ke berbagai lingkungan sosial, termasuk institusi pemerintahan.
Dalam keterangannya pada 6 Agustus 2025, Wiratmadinata menekankan pentingnya kewaspadaan dan penguatan pencegahan terhadap penyebaran ideologi kekerasan.
Menurutnya, perkembangan media sosial memberikan ruang bagi kelompok ekstrem untuk memengaruhi pemahaman seseorang tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung.
Peringatan itu kembali relevan dalam konteks penangkapan terbaru. Pengungkapan kasus terorisme tidak cukup hanya dilihat dari jumlah tersangka yang diamankan, tetapi juga perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pencegahan, pengawasan aktivitas jaringan, dan penguatan ketahanan masyarakat.
Ancaman Radikalisasi di Ruang Digital
Perkembangan pola perekrutan dan penyebaran ideologi ekstrem turut menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Pada Oktober 2026, BNPT mengungkapkan bahwa sebanyak 620 anak berusia 11 - 18 tahun dari 34 provinsi telah mendapatkan intervensi aparat penegak hukum sepanjang Januari hingga 26 Agustus 2026 karena terpapar radikalisme maupun paham kekerasan.
Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyebaran ideologi kekerasan tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan platform digital.
Kepala BNPT Eddy Hartono menilai perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham ekstremisme. Media sosial dan gim daring menjadi salah satu ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda dan memengaruhi anak-anak serta remaja.
Karena itu, BNPT mendorong penguatan pencegahan melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan kemampuan berpikir kritis. Peran orang tua, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat dipandang penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap propaganda kekerasan.
Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026 - 2029.
Kebijakan tersebut menjadi landasan penguatan langkah pencegahan dan koordinasi lintas sektor, termasuk di daerah.
Bagi Aceh, penguatan langkah pencegahan menjadi penting dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, FKPT, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh agama. Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat mampu mengenali dan menolak ajakan melakukan kekerasan tanpa menimbulkan kecurigaan atau stigma terhadap kelompok tertentu.
Penegakan Hukum dan Pencegahan Harus Berjalan Bersama
Penangkapan tiga tersangka di Aceh sekaligus memperlihatkan bahwa penanganan terorisme membutuhkan langkah berkelanjutan. Penegakan hukum diperlukan untuk mengungkap dugaan aktivitas jaringan, sementara pencegahan menjadi bagian penting untuk menghambat penyebaran ideologi kekerasan.
Pengungkapan perkara juga perlu dilakukan secara transparan dan terukur, terutama untuk memastikan hubungan antartersangka, dugaan sumber pendanaan, serta pola perekrutan yang digunakan dapat diketahui secara jelas berdasarkan hasil penyidikan.
Di sisi lain, status tersangka tidak menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Densus 88 mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda terorisme, terutama yang disebarkan melalui ruang digital, sekaligus melaporkan dugaan aktivitas yang mengarah pada tindak pidana terorisme kepada aparat berwenang.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan terorisme tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang ditangkap. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara bersama masyarakat memutus mata rantai perekrutan, mencegah berkembangnya ideologi kekerasan, serta memastikan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan hak-hak warga negara. [*]