Sabtu, 02 Agustus 2025
Beranda / /

  • Tingkatkan Layanan Informasi Publik, KIA Dorong Pembentukan PPID Gampong Se-Aceh
    Aceh | 1 hari lalu
    Tingkatkan Layanan Informasi Publik, KIA Dorong Pembentukan PPID Gampong Se-Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Junaidi, menegaskan Keterbukaan informasi publik di tingkat gampong. Dalam hal ini, pemerintah gampong merupakan badan publik yang wajib membuka informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat secara berkala.


  • MPD Banda Aceh Klarifikasi Isu Pengutipan Dana di Sekolah/Madrasah
    Pemerintahan | 1 hari lalu
    MPD Banda Aceh Klarifikasi Isu Pengutipan Dana di Sekolah/Madrasah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh menanggapi isu yang beredar dikalangan masyarakat terkait pengutipan dana dari wali murid di beberapa sekolah/madrasah, sehingga memunculkan reaksi dari Ombudsman yang meminta untuk mengembalikan dana tersebut.

  • Keuchik Luengbata Kembalikan Dana, Kuasa Hukum: Jangan Asal Vonis
    Polkum | 2 hari lalu
    Keuchik Luengbata Kembalikan Dana, Kuasa Hukum: Jangan Asal Vonis

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kantor Hukum Bahrul Ulum & Partners angkat bicara soal dugaan penyalahgunaan Dana Desa atau APBG Gampong Luengbata yang tengah diselidiki Polresta Banda Aceh. Dalam pernyataan resminya, kuasa hukum Keuchik Luengbata menegaskan bahwa kliennya telah menyelesaikan seluruh temuan hasil audit dan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan berlangsung.

  • Perdana, Kemenag Gelar Pesantren Awards pada Hari Santri 2025
    Nasional | 2 hari lalu
    Perdana, Kemenag Gelar Pesantren Awards pada Hari Santri 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Pesantren Award 2025. Direktur Pesantren pada Ditjen Pendidikan Islam Basnang Said mengatakan ajang ini dihelat untuk memberikan penghargaan kepada semua pihak yang turut aktif berpartisipasi memajukan pesantren.

  • Dana Otsus Aceh Hampir Tamat, Perpu Bisa Jadi Jalan Tengah
    Pemerintahan | 10 hari lalu
    Dana Otsus Aceh Hampir Tamat, Perpu Bisa Jadi Jalan Tengah

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Waktu terus berjalan, dan detik-detik berakhirnya dana otonomi khusus (otsus) bagi Aceh makin dekat. Tahun 2027 menjadi garis akhir, saat alokasi dana yang selama ini menopang pembangunan Aceh sejak perdamaian Helsinki akan dihentikan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

  • Ustaz Munawir Darwis Ungkap Empat Sumber Dana Masjid Raya Baiturrahman
    Aceh | 12 hari lalu
    Ustaz Munawir Darwis Ungkap Empat Sumber Dana Masjid Raya Baiturrahman

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gerakan Pemuda Subuh (GPS) menggelar forum diskusi bertajuk Ngopi (Ngobrol Opini Terkini) di SMEA Premium, Lingke, Banda Aceh, Sabtu sore (19/7/2025). Tema kali ini membedah persoalan yang tanah wakaf Blang Padang serta pengelolaan keuangan Masjid Raya Baiturrahman dan urgensi penataan tanah wakaf yang belum termanfaatkan secara maksimal di Aceh.

  • Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!
    Tajuk | 12 hari lalu
    Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

  • Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum
    Polkum | 12 hari lalu
    Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

  • Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana
    Polkum | 13 hari lalu
    Kasibun Daulay: Kehilangan Barang Bukti di Panwaslih Banda Aceh Bisa Masuk Ranah Pidana

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Praktisi hukum dan pengacara senior, Kasibun Daulay, menanggapi serius proses pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait penanganan laporan dugaan politik uang dalam Pilkada Banda Aceh 2024.

  • TRK dan Yusril Bahas Masa Depan Dana Otsus Aceh
    Polkum | 16 hari lalu
    TRK dan Yusril Bahas Masa Depan Dana Otsus Aceh

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh kembali menjadi sorotan dalam pertemuan antara Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan (TRK), S.H., M.H., dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., di Jakarta, Selasa (15/7/2025).

  • Fadhlullah TM Daud: SDM dan SDA Kunci Ekonomi Aceh, Dana Otsus Hanya Pelengkap
    Ekonomi | 18 hari lalu
    Fadhlullah TM Daud: SDM dan SDA Kunci Ekonomi Aceh, Dana Otsus Hanya Pelengkap

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, mengajak publik Aceh untuk kembali menimbang secara jernih posisi strategis Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi pembangunan ekonomi Aceh. Dalam pandangannya, Dana Otsus memang penting, namun bukan satu-satunya penentu arah kemajuan daerah.

  • Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana
    Polkum | 19 hari lalu
    Dr. Wiratmadinata: Anggota DPR Tidak Memiliki Kekebalan Hukum Dalam Hal Pidana

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Dr. Wiratmadinata, S.H., M.H., menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota legislatif tidak memberikan kekebalan hukum (impunitas) terhadap proses penyelidikan atau penegakan hukum yang sah. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki oleh pejabat parlemen bersifat terbatas dan tidak bisa dijadikan tameng atas perbuatan melawan hukum, terutama dalam kasus korupsi.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

hari lahir pancasila