DIALEKSIS.COM | Aceh - Hingga 23 April 2025, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyalurkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh senilai Rp4,46 triliun. Data tersebut terkonfirmasi melalui verifikasi Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrad4) di laman resmi Kemenkeu. Hingga Rabu, 29 April 2025, realisasi transfer Dana Otsus untuk Aceh masih tercatat nihil.

DIALEKSIS.COM | Takengon - Tokoh masyarakat Aceh Tengah, Muchlis Gayo, SH, MSi, mengkritisi efektivitas pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selama dua dekade terakhir. Dalam pernyataannya Senin (28/4/2025), ia mempertanyakan sejauh mana kebijakan ini, yang diatur dalam Pasal 183 ayat (4) UU Pemerintahan Aceh, benar-benar mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (28/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Inspektorat setempat terus mendorong keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Dari 11 perusahaan yang menjadi sasaran pengawasan tahun 2024, satu perusahaan diketahui belum bersedia dilakukan audit oleh tim pengawas daerah.

DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini tujuan akhirnya bukan hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan yang disebut keadilan restoratif (restorative justice). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) perdana kepada enam remaja yang telah berusia 17 tahun. Istimewanya, tanggal kelahiran mereka bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-820 Kota Banda Aceh

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh menerima pengembalian sisa anggaran hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Sinabang - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh, Irjen Pol Dr. Acmad Kartiko, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue pada Sabtu, 19 April 2025. Dalam kunjungan ini, Kapolda turut didampingi oleh Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, Maharani Achmad Kartiko, serta sejumlah pejabat utama Polda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Bimbingan Manasik Haji Nasional secara hybrid pada Sabtu (19/4/2025). Ini menjadi manasik haji tingkat nasional pertama kali dalam sejarah Kemenag. Manasik haji nasional ini diikuti secara luring oleh 1.500 peserta, sementara sebanyak 141.139 jemaah lainnya mengikuti secara daring yang tersebar di 150 titik di seluruh Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tengku Raja Aulia Habibie, menegaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk tidak lagi berpangku tangan dalam menyikapi masa depan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027. 

DIALEKSIS.COM | Surabaya - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita puluhan dokumen dari kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur dalam penggeledahan pada Selasa (15/4). Dokumen yang diamankan mencakup periode 2017 hingga 2022, terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021 - 2022.

DIALEKSIS.COM| Banda Aceh- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui fungsionarisnya, Agus Muliara, mengkritik tajam kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang tetap mengalokasikan dana hibah sebesar Rp3 miliar dalam APBK 2025 untuk tiga instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Negeri, Kodim 0106, dan Polres Aceh Tengah.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, belum melakukan lelang aset terpidana korupsi mantan Direktur Rumah Sakit Arun Lhokseumawe, Hariadi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI menyatakan terpidana harus membayar uang pengganti sebesar Rp16,8 miliar.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai bagian dari adaptasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. RUU ini menjadi krusial dalam memastikan transisi sistem hukum berjalan dengan adil dan memberikan kepastian hukum, khususnya bagi terpidana mati.

DIALEKSIS.COM | Indepht - Sejak peresmian Gubernur Nova Iriansyah pada 21 Desember 2018, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong telah menjadi simbol harapan bagi rakyat Aceh, khususnya masyarakat Aceh Besar, untuk meraih kesejahteraan yang selama ini dianggap hanya sebagai ilusi. Visi “sejahtera” pun berubah makna dari sekadar impian menjadi ekspektasi yang diyakini akan terwujud.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh kembali mengalokasikan anggaran hibah kepada sejumlah lembaga vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 senilai Rp32,179 miliar. Kebijakan ini melanjutkan tren sejak 2017, di mana total hibah yang telah disalurkan mencapai Rp308,3 miliar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam APBA 2025. Angka ini menambah total bela

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Alokasi ini menuai sorotan dari Transparansi Tender Indonesia (TTI), yang mengingatkan adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 54, 93, dan 97. Aturan tersebut melarang pemberian hibah kepada instansi vertikal, yakni lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mengalokasikan dana hibah senilai Rp32,179 miliar untuk sembilan proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung instansi vertikal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MTA), Alfian, mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengaudit alokasi dana publik dalam pembangunan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Desakan ini muncul menyusul ketidakjelasan pertanggungjawaban anggaran proyek senilai ratusan miliar rupiah yang hingga kini belum menunjukkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.