DIALEKSIS.COM | Opini - Indonesia perlu terus mengevaluasi sistem ketatanegaraan agar demokrasi benar benar mewujudkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesejahteraan. Salah satu persoalan yang patut dibahas secara terbuka adalah kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) memimpin rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (23/9/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Energi Mahasiswa Aceh (DEM ACEH) meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) diselaraskan dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) sekaligus Direktur Lembaga Emirate Development Research (EDR), Dr. Usman Lamreung, M.Si., meminta kewenangan khusus Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) dipertegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) di Senayan dinilai dapat menjadi ancaman serius terhadap kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya migas apabila tidak dikawal sejak tahap penyusunan.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Dua dekade setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki), implementasi sejumlah kewenangan khusus Aceh yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.

DIALEKSIS.COM | Blangkejeren - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gayo Lues terus melakukan pendataan dan menyusun rencana penanganan terhadap kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus Anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., melayangkan kritik keras dan tajam terhadap sikap Pemerintah Pusat terkait arah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | BANDA ACEH - Jaringan Survei Inisiatif menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Revisi UUPA dan Penegasan Kewenangan Aceh: Menata Ulang Relasi Pusat�“Daerah” di Sekretariat JSI dan Media Dialeksis, Lamdingin, Banda Aceh, Sabtu (23/5/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sejumlah aset strategis, khususnya Pelabuhan Krueng Geukueh di Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengungkapkan bahwa Aceh merupakan daerah yang telah melewati berbagai ujian berat sepanjang sejarahnya, mulai dari konflik panjang, bencana tsunami, hingga bencana hidrometeorologi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Minerba dan Migas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Anwar Ramli, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melaporkan dugaan aliran dana tambang ilegal kepada aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa lembaganya sedang memasuki masa penting dalam melakukan evaluasi sekaligus penguatan kelembagaan pasca Pemilu 2024.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan dan pengangkutan bijih besi milik Koperasi Serba Usaha (KSU) Tiega Manggis dan PT Pinang Sejati Utama (PSU) di kawasan Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, tidak memiliki dasar hukum.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Achehnese Civil Society Task Force (ACSTF) menyikapi Upaya revisi Undang-undang No.11/2006 tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh sebagai Langkah penting dan strategis karena memiliki relevansi yang kuat atas perkembangan situasi objektif politik Aceh dan nasional saat ini. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Proses gugatan yang diajukan Miswar terhadap hasil seleksi Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) oleh Pj Gubernur Aceh kini memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini teregistrasi dengan Nomor Perkara 62/G/2025/PTUN/JKT.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pusat Riset Ilmu Kepolisian Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Rancangan Undang-Undang KUHAP yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Transparan dalam Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan” di Aula Moot Court Fakultas Hukum USK, Kamis (17/4/2025). 

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, dan Kejaksaan yang tengah bergulir di DPR menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, peneliti, hingga organisasi masyarakat.