Sabtu, 02 Agustus 2025
Beranda / /

  • Bupati Al-Farlaky Laporkan 796 Sumur Minyak Tradisional ke Kementerian ESDM
    Nasional | 4 hari lalu
    Bupati Al-Farlaky Laporkan 796 Sumur Minyak Tradisional ke Kementerian ESDM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I, M.Si menghadiri rapat penting bersama Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Gedung ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025).

  • Dugaan Korupsi, Penyidik Kejari Lhokseumawe Tahan 2 Pejabat Kementerian PUPR
    Polkum | 4 hari lalu
    Dugaan Korupsi, Penyidik Kejari Lhokseumawe Tahan 2 Pejabat Kementerian PUPR

    DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Tim penyidik Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menahan dua tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Susun Politeknik Negeri Lhokseumawe yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 - 2022.

  • TRK Undang Menteri UMKM Buka Expo Nagan Raya, Promosikan Giok Khas Daerah
    Ekonomi | 16 hari lalu
    TRK Undang Menteri UMKM Buka Expo Nagan Raya, Promosikan Giok Khas Daerah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Bupati Nagan Raya, Teuku Raja Keumangan (TRK), menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, TRK secara langsung mengundang Menteri Maman untuk hadir dan membuka Expo UMKM Nagan Raya yang akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Nagan Raya.

  • Haji Uma Kritik Wacana Menteri ATR/BPN Soal Pengambilalihan Lahan Tak Terpakai
    Parlemenkita | 18 hari lalu
    Haji Uma Kritik Wacana Menteri ATR/BPN Soal Pengambilalihan Lahan Tak Terpakai

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman alias Haji Uma, menyatakan penolakannya terhadap wacana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang berencana mengambil alih lahan milik masyarakat bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut.

  • Belum Susun APBG, Satu Desa di Aceh Utara Terancam Tak Terima Dana Desa 2025
    Pemerintahan | 26 hari lalu
    Belum Susun APBG, Satu Desa di Aceh Utara Terancam Tak Terima Dana Desa 2025

    DIALEKSIS.COM | Aceh Utara - Dana desa untuk tahun anggaran 2025 terancam tidak bisa dicairkan bagi Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

    Pasalnya, hingga awal Juli 2025, pemerintah desa setempat belum juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) serta belum mendirikan Koperasi Merah Putih, seperti yang dipersyaratkan.


  • Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026
    Nasional | 28 hari lalu
    Pemerintah Kaji Kebijakan Satu Harga untuk LPG 3 Kg Mulai 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah tengah menyusun kebijakan baru untuk menetapkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram menjadi satu harga secara nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mulai diberlakukan pada tahun 2026 untuk menciptakan distribusi LPG subsidi yang lebih merata dan tepat sasaran.

  • Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Berkualitas Harus Merata, Aceh Punya Modal Budaya dan Religius
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Berkualitas Harus Merata, Aceh Punya Modal Budaya dan Religius

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan sejumlah gagasan kritis dan reflektif terkait tantangan pendidikan nasional, khususnya di Aceh. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Peningkatan Kualitas Pendidikan Aceh yang digelar pada Sabtu malam, 28 Juni 2025, di Aula Dinas Pendidikan Aceh.



  • Ahmad Muzani: Jangan Bebani Presiden dengan Masalah Teknis Kementerian
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Ahmad Muzani: Jangan Bebani Presiden dengan Masalah Teknis Kementerian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih agar tidak menyerahkan semua persoalan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, sejumlah masalah yang muncul belakangan ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian tanpa harus melibatkan kepala negara secara langsung.

  • KUR Rp300 Triliun, Menteri UMKM Dorong Pemda Lebih Proaktif
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    KUR Rp300 Triliun, Menteri UMKM Dorong Pemda Lebih Proaktif

    DIALEKSIS.COM | Ekonomi - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif dalam mengusulkan calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia menekankan bahwa selama ini penyaluran KUR masih didominasi nama-nama lama, padahal banyak pelaku usaha baru yang potensial namun belum tersentuh pembiayaan.

  • Tim Kementerian Desa  Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Tim Kementerian Desa Verifikasi Lam Bheu Gampong Digital Aceh Besar

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Dalam rangka verifikasi dan penilaian langsung gampong digital, Tim Kementerian Desa Republik Indonesia hadir secara langsung di Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, yang masuk dalam nominasi 15 besar secara Nasional, Lam Bheu, Selasa (24/6/2025).

  • Soal Nota Diplomatik Dubes Saudi, Kemenag: Dinamika yang sudah Diselesaikan bersama Kementerian Haji
    Pemerintahan | 1 bulan lalu
    Soal Nota Diplomatik Dubes Saudi, Kemenag: Dinamika yang sudah Diselesaikan bersama Kementerian Haji

    DIALEKSIS.COM | Madinah - Beredar di media, nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta terkait catatan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan bahwa itu terkait dinamika penyelenggaraan ibadah haji yang sudah terselesaikan dan disampaikan penjelasannya kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

  • Menteri Maman: Fasilitas Publik Wajib Alokasikan 30 Persen Ruang untuk UMKM
    Ekonomi | 1 bulan lalu
    Menteri Maman: Fasilitas Publik Wajib Alokasikan 30 Persen Ruang untuk UMKM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 terkait pemberdayaan UMKM. Salah satu poin utama dalam regulasi tersebut adalah kewajiban penyediaan 30% ruang usaha di fasilitas publik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

hari lahir pancasila