DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA), Gumarni, S.H., M.Si., mengingatkan agar persoalan bendera Bintang Bulan tidak menjadi pemicu konflik baru antara masyarakat Aceh dan pemerintah. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah isu strategis di Aceh, meliputi keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta persoalan pengaturan bendera daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh menggelar sidang perdana perkara dugaan kerusuhan saat peringatan Hari Damai Aceh (HDA) pada 15 Agustus 2026. Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan terhadap tiga terdakwa berinisial RH, AZ, dan JF.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu (25/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Kutacane - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe menghimpun sejumlah aspirasi pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putra daerah asal dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Aceh, Irwandi mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Langkawi - PT Pembangunan Aceh (Perseroda) memperluas peluang kerja sama dan investasi International melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 16 CEO perusahaan dari China, Thailand, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya dalam ajang Langkawi International Agriculture & Aquaculture Conference (LIAA) 2026, Jumat (18/9/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus diikuti dengan penguatan pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung kewenangan, kelembagaan, program dan kegiatan, serta anggaran.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kewenangan Aceh sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun.

Akademisi dan ahli hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., mengatakan revisi UUPA merupakan proses yang sudah berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pembahasan revisi telah dimulai sejak 2023 dan kembali menjadi perhatian pada 2025 hingga 2026.

DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam perjalanan panjang penyelenggaraan negara Republik Indonesia, keberadaan daerah-daerah yang memiliki status khusus dan istimewa merupakan bagian penting dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekhususan tersebut lahir dari latar sejarah, politik, sosial, budaya, serta proses integrasi yang berbeda-beda. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan badan khusus yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus lebih terarah, efektif, dan mudah diawasi.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Ibarat pernikahan, menjaga dan memelihara keharmonisan rumah tangga itu sulit. Namun akan terasa mudah bila semua dilakukan dengan tulus, saling mengasihi, mengisi dan memberi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka(GAM) pada Peringatan Hari Damai Aceh di halaman Masjid Raya Baiturrahman (Sabtu 15/8/2026), yang kemudian terjadi bentrok antara masyarakat dan aparat TNI POLRI, mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Umum DPP KNPI Saiful Chaniago. 

DIALEKSIS.COM | ‎Banda Aceh - Pemerintah Kota Banda Aceh bersama pimpinan DPRK Banda Aceh memastikan kondisi ibu kota Provinsi Aceh tetap aman, kondusif, dan terbuka bagi seluruh masyarakat maupun tamu yang berkunjung pasca insiden kericuhan yang terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman pada 15 Agustus 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Ketua Umum Partai Aceh (PA), Suadi Sulaiman alias Adi Laweung, meminta Pemerintah Pusat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah dalam implementasi perdamaian Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (dek Fadh) menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menjaga perdamaian dan bahu-membahu mewujudkan Aceh yang sejahtera. Pesan itu disampaikan Fadhlullah usai memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (17/8/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg mengingatkan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun. 

Menurut dia, pembangunan daerah dan bangsa hanya dapat berjalan dalam suasana aman dan tanpa konflik.

DIALEKSIS.COM | Dialektika - Dua puluh satu tahun setelah Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani MoU Helsinki, satu pertanyaan kembali mengemuka: apakah Aceh sudah benar-benar memenangkan perdamaian, atau baru berhasil menghentikan perang?

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Relawan Aceh Peace, Muhammad Putra Usman, meminta pemerintah segera mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi sumber kekecewaan masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta pemerintah mengutamakan ruang demokrasi dan dialog dalam menghadapi aspirasi masyarakat Aceh.

Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, mengatakan momentum 21 tahun perdamaian Aceh seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kebebasan sipil, demokrasi, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat.