DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki bersama dengan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra asal Aceh TA Khalid, kembali menjumpai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Selasa (19/9/2023).

DIALEKSIS.COM | Opini - MoU Helsinki adalah sebuah peristiwa sosial politik, yang mengawali babak baru hubungan Aceh dan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, kedua belah sepakat untuk duduk bersama, membicarakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah merenggut nyawa ribuan manusia. 

DIALEKSIS.COM | Yogyakarta - Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan aksi pembacaan naskah nota kesepahaman MoU Helsinki, Senin (14/8/2023) di Asrama Mahasiswa Aceh Meurapi Duwa, Yogyakarta. Selain itu, Aliansi Mahasiswa Aceh Yogyakarta melakukan diskusi dan refleksi terhadap isi naskah perjanjian MoU Helsinki yang dianggap ‘Cek kosong’.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat Politik dan Keamanan Aceh, Aryos Nivada, memberikan masukan terhadap implementasi MoU Helsinki. Menurutnya, terdapat aspek penting yang sering terlupakan dalam pembahasan mengenai perdamaian di daerah tersebut.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tepat pada 15 Agustus 2023 besok, masyarakat Aceh akan menyambut hari Perjanjian Damai atau MoU Helsinki yang ke 18 Tahun. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

"Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cage, resmi mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (dapil) Aceh, di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (12/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Opini - Artikel ini ditulis atas perdebatan klausul Qanun Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang ingin dirubah dalam penguatan konten norma qanun Aceh. Definisi Qanun Aceh dalam norma UUPA yang lama menjelaskan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Sedangkan dalam usulan norma baru Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undangan pemerintahan Aceh. Perdebatan ini tentu menarik karena kanal UUPA banyak diberikan melalui Qanun Aceh semestinya, Qanun Aceh wajib selesai dah sah di DPRA dan Pemerintah Aceh sehingga self-government Aceh yang menjadi cita-cita MoU Helsinki tercapai dengan baik.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Muda Seudang Aceh mengadakan sebuah kegiatan dan mengundang beberapa organisasi kemahasiswaan, paguyuban dan para organisasi kepemudaan untuk bagaimana kemudian dapat mendengar langsung penjelasan dari para narasumber terkait kedudukan MoU dan GAM dalam perspektif Internasional agar publik dapat memahami secara tepat dan benar.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 2 tahun 2022 inbound Universitas Muhammadiyah Aceh mengikuti talkshow perdamaian Aceh di Aula KNPI Kota Banda Aceh pada 26 November 2022.

DIALEKSIS I Banda Aceh - Keterlibatan seluruh elemen di Aceh merupakan kunci penting dalam mempertahankan, merawat, memperkuat, dan mengisi perdamaian di Aceh.

Penegasan itu disampaikan Plh. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Masrimin, S.Sos, pada Kegiatan Seminar Hasil Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh Tahun 2022 di Aula Kesbangpol Aceh, Sabtu, 19 November 2022.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kolaborasi Masyarakat Sipil Aceh (Komasa) bertemu dengan Ketua Tim Pengkaji dan Pembina Pelaksanaan MoU Helsinki, H. Kamaruddin Abu Bakar yang akrab dipanggil Abu Razak, Selasa (18/10/2022) di Rumoh Aceh, Tibang, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe Aceh, Paduka yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haythar mengungkapkan faktor utama terjadinya konflik Aceh kala itu disebabkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Aceh.

“Aceh mengalami konflik selama 29 tahun dari 1976-2005, pemerintah Indonesia selama orde baru tidak mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, padahal Aceh modal kemerdekaan negara Republik Indonesia,” jelasnya dalam kuliah umum Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Rabu, (28/9/2022).

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pendirian partai politik lokal di Aceh diawali oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Aceh mulai dibahas di DPR pada tanggal 25 Februari hingga 5 Juli 2006.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejarah panjang hubungan Jakarta-Aceh sempat berada di titik konflik, sehingga penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki menjadi amat berarti bagi Indonesia dan Rakyat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki memenuhi undangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, untuk membahas lebih lanjut seputar masalah lahan untuk mantan kombatan sebagai salah satu butir yang tertuang dalam nota kesepahaman MoU Helsinki. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Feri Malik Kusuma mengatakan, traumatis korban konflik pada masa lalu penting untuk dipulihkan.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komite Peralihan Aceh, Tgk H Muzakir Manaf mengatakan, untuk pihak-pihak yang tidak berpartisipasi dalam perdamaian Aceh, jangan banyak bicara di luar negeri, pulang ke Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wali Nanggroe, PYM. Malik Mahmud Al-Haythar mengatakan, belum cukup perdamaian Aceh jika masih mempraktikkan perilaku korup dan menodai syariat Islam.

Ahmad Marzuki: Stigma Aceh Tidak Aman Harus Dikikiskan