Jum`at, 30 Oktober 2026
Beranda / /

  • Dana Hibah Partai Politik Harus Transparan karena Bersumber dari Uang Rakyat Aceh
    Polkum | 2 bulan lalu
    Dana Hibah Partai Politik Harus Transparan karena Bersumber dari Uang Rakyat Aceh

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis demokrasi Aceh, Sofyan, mengatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan instrumen penting dalam memperkuat demokrasi. 

  • Panwaslih Banda Aceh Imbau Parnas dan Parlok Aktif Perbarui Data di SIPOL
    Polkum | 3 bulan lalu
    Panwaslih Banda Aceh Imbau Parnas dan Parlok Aktif Perbarui Data di SIPOL

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh mengimbau seluruh partai politik, baik partai politik nasional (parnas) maupun partai politik lokal (parlok), untuk aktif melakukan pemutakhiran data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). 

  • Pengamat Unimal: Dana Hibah Parpol Bisa Redam Politik Uang Asal Diawasi Ketat
    Polkum | 1 tahun lalu
    Pengamat Unimal: Dana Hibah Parpol Bisa Redam Politik Uang Asal Diawasi Ketat

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kebijakan Pemerintah Aceh yang menetapkan kenaikan signifikan bantuan keuangan untuk partai politik pada tahun anggaran 2025 dari sebelumnya Rp2.000 per suara, kini menjadi Rp10.000 per suara.

  • Cegah Politik Uang, Ketua Muhammadiyah Aceh Minta DPR dan Pemerintah Buat Qanun Pemilu Islami
    Polkum | 1 tahun lalu
    Cegah Politik Uang, Ketua Muhammadiyah Aceh Minta DPR dan Pemerintah Buat Qanun Pemilu Islami

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, Malik Musa, S.H., M.H., mengingatkan bahwa demokrasi di Aceh sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. 

  • Ketua Panwaslih Aceh: 1.065 Upaya Pencegahan Dilakukan pada Pemilu 2024
    Polkum | 1 tahun lalu
    Ketua Panwaslih Aceh: 1.065 Upaya Pencegahan Dilakukan pada Pemilu 2024

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh periode 2023-2028, Agus Syahputra, menegaskan bahwa pengawasan pemilu di Aceh harus dibangun dengan semangat sinergi dan kolaborasi. 

  • Biaya Politik RI Dinilai Tinggi Jadi Biang Mandeknya Pembangunan Ekonomi
    Polkum | 1 tahun lalu
    Biaya Politik RI Dinilai Tinggi Jadi Biang Mandeknya Pembangunan Ekonomi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar Ekonomi Indef sekaligus Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Prof Didin S. Damanhuri, menilai sistem politik di Indonesia pascareformasi terjebak dalam praktik transaksional dan politik uang. Kondisi ini menurutnya telah menghambat pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

  • Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!
    Tajuk | 1 tahun lalu
    Skandal Barang Bukti Hilang: Panwaslih Gagal Jaga Marwah Hukum!

    DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dalam sistem hukum yang sehat dan berintegritas, barang bukti adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan. Ia bukan sekadar pelengkap proses hukum, tetapi elemen vital yang menentukan arah dan nasib sebuah perkara. Maka, hilangnya barang bukti uang tunai dalam perkara dugaan politik uang di Banda Aceh, adalah kejanggalan yang tak bisa ditoleransi, apalagi dimaklumi.

  • Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum
    Polkum | 1 tahun lalu
    Teuku Alfian: Ini Bukan Lalai, Tapi Cacat Integritas Penegakan Hukum

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Advokat dan Koordinator Tim Pembela Hukum dan Demokrasi (TPHD), Teuku Alfian, yang akrab disapa Ampon T, angkat bicara soal hilangnya barang bukti berupa uang tunai dalam kasus dugaan politik uang yang terjadi di Banda Aceh. Ia menyebut, kejadian ini tak bisa dianggap remeh, sebab bukan hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencederai akal sehat dan kewarasan publik.

  • Hilangnya Barang Bukti Dugaan Politik Uang, Dr. Zainal: Ini Masuk Ranah Pidana, APH Wajib Bertindak!
    Polkum | 1 tahun lalu
    Hilangnya Barang Bukti Dugaan Politik Uang, Dr. Zainal: Ini Masuk Ranah Pidana, APH Wajib Bertindak!

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Zainal Abidin, S.H., M.Si., M.H., menyampaikan kritik keras dan respons hukum tegas terhadap kasus yang sedang disidangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penanganan laporan dugaan politik uang oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

  • Barang Bukti Dugaan Politik Uang Hilang, Mantan Komisioner KIP: Ini Bukan Hal Sepele!
    Polkum | 1 tahun lalu
    Barang Bukti Dugaan Politik Uang Hilang, Mantan Komisioner KIP: Ini Bukan Hal Sepele!

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025, menguak fakta mengejutkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp18 juta yang disita dalam kasus dugaan politik uang Pilkada Banda Aceh 2024 dinyatakan hilang. Fakta ini terungkap saat pemeriksaan terhadap eks Komisioner Panwaslih Kota Banda Aceh berlangsung di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

  • Data Pemilih dan Politisasi SARA Menurun, Bawaslu: Politik Uang Masih Masalah Serius
    Polkum | 1 tahun lalu
    Data Pemilih dan Politisasi SARA Menurun, Bawaslu: Politik Uang Masih Masalah Serius

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut politik uang selalu menjadi masalah serius dalam gelaran pemilu dan pemilihan, termasuk dalam gelaran Pemilihan 2024. Meski demikian, masalah daftar pemilih dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) cenderung menurun pada pesta demokrasi terakhir.

  • Bawaslu: Ciptakan dan Kawal Pemilu 2029 Lebih Baik Melalui Penguatan Demokrasi
    Polkum | 1 tahun lalu
    Bawaslu: Ciptakan dan Kawal Pemilu 2029 Lebih Baik Melalui Penguatan Demokrasi

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu 2029 menjadi lebih baik melalui penguatan demokrasi. Menurutnya, penguatan demokrasi adalah tugas wajib Bawaslu yang harus dilakukan saat masa non-tahapan.

  • Dugaan Politik Uang TSM, Pilkada Kota Langsa, Berikut Info Kemajuan Gugatan ke MK
    Polkum | 1 tahun lalu
    Dugaan Politik Uang TSM, Pilkada Kota Langsa, Berikut Info Kemajuan Gugatan ke MK

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa nomor urut 3, Mahdi-Nurzahri, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pilkada Serentak 2024. Gugatan tersebut menyasar pasangan calon nomor urut 2, Jeffy Sentana S Putra-M Haikal Alfisyahrin.

  • Jaksa Kejari Bireuen Limpahkan Kasus Politik Uang ke Pengadilan Negeri
    Polkum | 1 tahun lalu
    Jaksa Kejari Bireuen Limpahkan Kasus Politik Uang ke Pengadilan Negeri

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen resmi melimpahkan berkas perkara dugaan money politic atau politik uang atas nama terdakwa S ke Pengadilan Negeri (PN) Bireuen pada Jumat (20/12/2024).

  • Paslon 02 Diduga Lakukan Politik Uang Terstruktur di Pilkada Langsa
    Polkum | 1 tahun lalu
    Paslon 02 Diduga Lakukan Politik Uang Terstruktur di Pilkada Langsa

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Calon Wakil Wali Kota Langsa nomor urut 3, Nurzahri, mengungkap dugaan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh pasangan nomor urut 2, Jeffry Sentana-Haikal Alfisyahrin dalam Pilkada Langsa 2024. 

  • Panwaslih Banda Aceh Diduga Bermain dalam Kasus Politik Uang
    Polkum | 1 tahun lalu
    Panwaslih Banda Aceh Diduga Bermain dalam Kasus Politik Uang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Koalisi Rakyat Menggugat, Yulindawati, melontarkan tuduhan serius terhadap Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Banda Aceh terkait dugaan praktik politik uang dalam Pilkada Kota Banda Aceh 2024. 

  • Panwaslih Banda Aceh Didesak Diskualifikasi Paslon Terlibat Politik Uang
    Polkum | 1 tahun lalu
    Panwaslih Banda Aceh Didesak Diskualifikasi Paslon Terlibat Politik Uang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Koalisi Rakyat Menggugat, Yulindawati, mendesak agar Panwaslih Kota Banda Aceh segera mendiskualifikasi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Illiza dan Afdhal, yang diduga terlibat dalam praktik politik uang pada malam sebelum pencoblosan, 27 November 2024.

  • Koalisi NGO HAM: Gakkumdu Harus Terbuka dalam Proses Hukum Terkait Politik Uang
    Polkum | 1 tahun lalu
    Koalisi NGO HAM: Gakkumdu Harus Terbuka dalam Proses Hukum Terkait Politik Uang

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koalisi NGO HAM Aceh menilai bahwa proses demokrasi saat ini tidak berjalan baik-baik saja. 

  • Politik Uang Dan Politik Korupsi
    Analisis | 1 tahun lalu
    Politik Uang Dan Politik Korupsi

    DIALEKSIS.COM | Analisis - Transisi demokrasi di Indonesia memasuki 25 tahun telah menyelenggarakan pemilu dan pilkada sebanyak lima kali. Keberhasilan suatu negara mengakhiri transisi dari sistem politik otoritarian ke demokrasi sangat ditentukan oleh konsolidasi demokrasi. Pada tahap yang sangat menentukan ini, adalah bagaimana membangun pelembagaan politik. Yaitu, membuat sejumlah regulasi atau Undang-Undang lembaga-lembaga politik demokrasi mulai dari lembaga Pemilu, Partai Politik, Parlemen. 

  • Sejumlah Terduga Pelaku Money Politik yang Diamankan di Kantor Panwaslih Sudah Dilepas
    Polkum | 1 tahun lalu
    Sejumlah Terduga Pelaku Money Politik yang Diamankan di Kantor Panwaslih Sudah Dilepas

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Sejumlah terduga pelaku Money Politik atau orang yang membagi-bagikan uang dengan menyuruh memilih kandidat tertentu pada masa tenang jelang hari pencoblosan pada Pilkada Bireuen Tahun 2024 yang terjadi pada hari Selasa,(26/11/2024), di berbagai tempat seperti di Abeuk Usong Kecamatan Jeumpa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial NAZ (35) digiring oleh masyarakat kantor Panwaslih karena kedapatan membagi-bagikan uang kepada pemilih. 

  • « 1 2 3 4 »