DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk. Muharuddin mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur dan DPRK setempat untuk proaktif menyelesaikan sengketa lahan Hak Gampong Guna Usaha (HGU) antara masyarakat dengan beberapa perusahaan yang terjadi di Gampong Teupin Raya, Kecamatan Julok, Aceh Timur.

DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Pemerintah Brasil mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang memberlakukan tarif baru sebesar 25 persen terhadap sejumlah produk impor asal Brasil. Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan negaranya akan mengambil langkah timbal balik, termasuk membawa sengketa tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aliansi Masyarakat Menggugat Keadilan (AMMK) mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun di wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Flora dan PT Dwi Kencana Semesta (DKS). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan kepala daerah memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk konflik dan sengketa tanah yang terjadi di wilayah masing-masing.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa perkara tanah di Jalan Trans Sumatera, Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, tidak semata-mata merupakan sengketa perdata, tetapi juga menyangkut dugaan penggunaan surat palsu, aset negara, dan potensi kerugian negara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam penetapan batas bidang tanah guna mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) memfasilitasi audiensi penyelesaian persoalan Hak Guna Usaha (HGU) lahan antara PT Bumi Flora dengan masyarakat Kabupaten Aceh Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Aceh, Senin, 11 Mei 2026 tersebut dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Pol. Andre Librian, S.I.K., mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs Marzuki Ali Basyah, M. M.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyambut positif putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait keabsahan Kolegium Kesehatan Indonesia periode 2024-2028.

DIALEKSIS.COM | Hong Kong - Anak perusahaan dari perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang telah kehilangan kendali atas dua pelabuhan penting di Terusan Panama mengatakan bahwa mereka menuntut ganti rugi sebesar $2 miliar dari Panama atas pengambilalihan pelabuhan-pelabuhan tersebut secara "ilegal".

DIALEKSIS.COM | Sabang - Sidang lanjutan perkara dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan Gedung Guskamla yang disebut berdiri di atas tanah milik almarhum Said Nya’pa kembali digelar di Pengadilan Negeri Sabang, Rabu, 18 Februari 2026. Dalam persidangan itu, pihak penggugat menghadirkan tiga saksi fakta untuk menguatkan dalil kepemilikan tanah.

DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum). Putusan tersebut menegaskan bahwa wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung diseret ke proses pidana atau perdata tanpa lebih dulu menempuh mekanisme penyelesaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Publik berhak menuntut transparansi, bukan desahan atau manuver politik sebagai modal utama demokrasi dan kepercayaan terhadap institusi negara.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Kasus dugaan jual beli tanah negara yang melibatkan Anggota DPR RI Teuku Abdul Khalid (TA Khalid) saat ini sedang diproses oleh Polres Lhokseumawe.

Laporan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Sofian M. Diah terkait penjualan lahan seluas 1.053 meter persegi di Dusun Sawang Keupula, Desa Uteunkot, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dugaan penjualan tanah negara yang menyeret nama TA Khalid terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Kasus ini pertama kali diberitakan Dialeksis pada 14 Januari 2026 melalui laporan berjudul Diduga Jual Tanah Negara, TA Khalid Dilaporkan ke Polres Lhokseumawe.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Informasi hasil penelusuran Dialeksis.com memperoleh keterangan dari sumber yang dipercaya terkait klaim dari Anggota DPR RI Perwakilan Aceh, TA Khalid, yang menyebut persoalan tanah yang melibatkan dirinya telah selesai. Penelusuran ini dilakukan untuk meluruskan informasi agar tidak berkembang simpang siur di tengah publik.

DIALEKSIS.COM | Indepth - Bagaimana nasib rakyat kecil ketika harus berhadapan dengan mafia tanah? Bagaikan daun yang membentur duri. Tidak punya kekuatan untuk mempertahankan haknya.

DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Bupati Aceh Barat, melalui Kabag Hukum Setdakab Aceh Barat Aharis Mabrur, SH., MH MM, memberikan tanggapan terhadap pemberitaan media mengenai aksi protes warga Gampong Paya Luah, Kecamatan Woyla, pada 12 November 2025, yang menyoroti sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Gading Bhakti.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) menggelar rapat diseminasi dan asistensi untuk memperkuat penanganan sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam semangat menjunjung tinggi keadilan dan menjaga marwah organisasi, Penggugat secara resmi menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh terkait sengketa kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh.