DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, menyerahkan 99 sertifikat tanah untuk masyarakat Desa Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, MSi, secara resmi menerima Hasil Bantuan Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

DIALEKSIS.COM| Feature - Bukalah catatan sejarah yang kelam, ketika terjadi pertikaian antara ibu dan dalam membangun sebuah negeri. Lukanya mendalam, menyisakan bekas di relung hati. Konflik yang dihasilkan dari sebuah obsesi.

Letusan konflik soal lahan antara masyarakat dengan pihak investor, pelaksana kegiatan proyek di bumi pertiwi, ledakanya bagai bara dalam sekam. Satu persatu kasusnya dari semua sektor kegiatan, bermunculan kepermukaan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara mendukung kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Bireuen - Untuk memastikan lokasi dan kondisi barang bukti untuk dilakukan pelelangan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bireuen Munawal Hadi, S.H.,M.H meninjau 7 bidang tanah yang merupakan barang bukti Tipikor pada Kejari Bireuen.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis dinilai gagal melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya, persoalan di bidang agraria.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Tepat pada 24 September 2022, Indonesia kembali memperingati Hari Tani Nasional. Ini sebagai pengingat bahwa di tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Massa aksi yang terdiri dari ratusan buruh dan petani berkumpul di Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022). Mereka berasal dari sejumlah daerah, seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menyambut baik sikap pemerintah, dalam mencabut 192 izin kehutanan, 137 izin Hak Guna Usaha dan 2.078 IUP Pertambangan. Ini merupakan momentum penting untuk penyelesaian konflik agraria dalam upaya pemulihan lingkungan.

“Ini merupakan momentum penting untuk dapat segera menyelesaikan semua konflik agraria,” ujar Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, Rabu (12/1/2021).

DIALEKSIS.COM | Jantho - Reformasi agraria merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemikiran, pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan layanan berbasis digital guna mempermudah pengurusan pertanahan, khususnya untuk terus merpebaiki peringkat indeks kemudahan berusaha (Easy of Doing Business/EoDB)

Pemerintah Aceh perlu mencangangkan program reforma agraria dengan tetap mengedepankan unsur kearifan lokal didalamnya. Dengan kata lain, reforma agraria ala Aceh.