Kamis, 05 November 2026
Beranda / /

  • 25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Bermasalah, Potensi Kerugian Rp89 Triliun
    Nasional | 1 bulan lalu
    25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Bermasalah, Potensi Kerugian Rp89 Triliun

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mengungkap temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah setelah menjalani pengawasan dan uji laboratorium.

  • Prabowo Sikat IUP Bermasalah, Bahlil: Siap Dieksekusi!
    Ekonomi | 6 bulan lalu
    Prabowo Sikat IUP Bermasalah, Bahlil: Siap Dieksekusi!

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden yang meminta evaluasi dilakukan dalam waktu satu minggu.

  • Prabowo Perintahkan Evaluasi IUP Bermasalah, Target Cabut dalam Sepekan
    Pemerintahan | 6 bulan lalu
    Prabowo Perintahkan Evaluasi IUP Bermasalah, Target Cabut dalam Sepekan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Langkah ini menandai pengetatan pengawasan sektor tambang yang dinilai sarat pelanggaran tata kelola.

  • BPOM Temukan 56 Ribu Produk Pangan Bermasalah Jelang Lebaran 2026
    Hankam | 7 bulan lalu
    BPOM Temukan 56 Ribu Produk Pangan Bermasalah Jelang Lebaran 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 56.027 produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan (TMK) selama pengawasan Ramadan dan jelang Idulfitri 1447 Hijriah/2026.

  • Wamen ATR/BPN: 12 Juta Bidang Tanah Masuk Kategori Data Bermasalah
    Pemerintahan | 8 bulan lalu
    Wamen ATR/BPN: 12 Juta Bidang Tanah Masuk Kategori Data Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mempercepat pemutakhiran data sertipikat tanah lama yang belum terintegrasi dalam sistem digital nasional. 

  • Negara Turun Tangan, Izin Perusahaan Perusak Hutan Aceh Dicabut
    Pemerintahan | 9 bulan lalu
    Negara Turun Tangan, Izin Perusahaan Perusak Hutan Aceh Dicabut

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah pusat menunjukkan sikap tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan hutan pascabencana di Aceh. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Aceh karena terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.

  • Tata Kelola HGU Bermasalah di Aceh: Pemerintah Bergerak, Lahan Terlantar Diusut
    Indepth | 1 tahun lalu
    Tata Kelola HGU Bermasalah di Aceh: Pemerintah Bergerak, Lahan Terlantar Diusut

    DIALEKSIS.COM | Indepth - Pemerintah Aceh kini bergerak menata ulang pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) bermasalah sebagai langkah menegakkan keadilan agraria. Langkah ini diawali dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 8 Tahun 2025, yang memandatkan penertiban dan pengukuran ulang HGU yang diduga bermasalah.

  • Abu Salam Minta ESDM Audit Total dan Cabut Izin Tambang Bermasalah
    Aceh | 1 tahun lalu
    Abu Salam Minta ESDM Audit Total dan Cabut Izin Tambang Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Penasehat Gubernur Aceh Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri, T. Emi Syamsyumi, yang akrab disapa Abu Salam, mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang yang teridentifikasi bermasalah.

  • 212 Produsen Beras Bermasalah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung
    Polkum | 1 tahun lalu
    212 Produsen Beras Bermasalah Dilaporkan ke Kapolri dan Jaksa Agung

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Amran menyatakan bahwa sebanyak 212 merek beras dari total 268 merek yang diperiksa diketahui tidak sesuai dengan ketentuan.

  • Awal 2025 Meningkat Tajam, KBRI Phnom Penh Tangani 841 Kasus WNI Bermasalah
    Dunia | 1 tahun lalu
    Awal 2025 Meningkat Tajam, KBRI Phnom Penh Tangani 841 Kasus WNI Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Kamboja - Di bulan Januari-Februari 2025, KBRI Phnom Penh telah menangani 841 kasus WNI bermasalah, baik yang walk-in, via hotline, ataupun atas notifikasi aparat Kamboja. Angka rekor ini lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

  • Dinas Pendidikan Aceh bakal Surati Sekolah Bermasalah PDSS
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Dinas Pendidikan Aceh bakal Surati Sekolah Bermasalah PDSS

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Aceh, Marthunis mengatakan bahwa akan menyurati semua sekolah yang bermasalah dengan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

  • Revitalisasi UPTD PLUT KUMKM Aceh Terhenti, Ada Masalah?
    Aceh | 1 tahun lalu
    Revitalisasi UPTD PLUT KUMKM Aceh Terhenti, Ada Masalah?

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proyek besar revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) Aceh diduga bermasalah.

  • Musprov PERPANI Aceh 2024 Dinilai Bermasalah dan Hambat Regenerasi Pemimpin
    Aceh | 2 tahun lalu
    Musprov PERPANI Aceh 2024 Dinilai Bermasalah dan Hambat Regenerasi Pemimpin

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengurus Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Kota Banda Aceh, Badrul Irfan, berkomentar terkait dengan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Musprov) PERPANI Aceh 2024 yang dinilai bermasalah. Dalam hal ini, Badrul menyoroti beberapa ketentuan yang dianggapnya membatasi kesempatan individu-individu potensial untuk memimpin organisasi tersebut.

  • TTI Desak APH Proses Hukum 17 Proyek Bermasalah di Aceh Tamiang
    Polkum | 2 tahun lalu
    TTI Desak APH Proses Hukum 17 Proyek Bermasalah di Aceh Tamiang

    DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memproses secara hukum 17 paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kekurangan volume meski telah dibayar lunas 100 persen. Temuan ini terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 yang dirilis pada 25 Maret 2024.

  • Mantan Komisioner Bawaslu Banda Aceh: Jangan Lantik Komisioner yang Bermasalah
    Aceh | 3 tahun lalu
    Mantan Komisioner Bawaslu Banda Aceh: Jangan Lantik Komisioner yang Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Sehubungan dengan Pemilu 2024 semakin dekat, sementara proses seleksi Bawaslu di tingkat kabupaten/kota diduga masih bermasalah. Keterlambatan pengumuman seleksi Bawaslu Tingkat Kabupaten/Kota mengakibatkan kekosongan pimpinan Bawaslu di 514 Kabupaten/kota, karena masa jabatan telah berakhir pada 14 Agustus 2023 kemarin.

  • Komisi III Soroti Maraknya WNA Bermasalah tak Hormati Norma Negara
    Nasional | 3 tahun lalu
    Komisi III Soroti Maraknya WNA Bermasalah tak Hormati Norma Negara

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni secara khusus menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) bermasalah di Indonesia. Khususnya para wisatawan asing di Bali dan sejumlah daerah lainnya.



  • BSI Bermasalah Qanun LKS Akan Direvisi?
    Dialetika | 3 tahun lalu
    BSI Bermasalah Qanun LKS Akan Direvisi?

    DIALEKSIS.COM | Dialektika - Semua pihak ingin kenyamanan. Ketika kenyamanan terusik, akan melahirkan kegaduhan. Itulah gambaran pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI), telah membuat masyarakat gaduh, khususnya di Aceh.

    Apalagi di Aceh tidak ada bank konvensional, hanya ada Bank Aceh Syariah (BAS) dan BSI yang dominan. Ketika nasabah dirugikan akibat pelayanan, berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha.

  • PAKAR Minta Penegak Hukum Usut Proyek Rusun Poltek Lhokseumawe yang Diduga Bermasalah
    Aceh | 4 tahun lalu
    PAKAR Minta Penegak Hukum Usut Proyek Rusun Poltek Lhokseumawe yang Diduga Bermasalah

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Pusat Kajian Advokasi Rakyat Aceh (PAKAR), Muhammad Khaidir, meminta penegak hukum mengusut proyek pembangunan Rumah Susun (Rususn) Politeknik (Poltek) Negeri Lhokseumawe yang diduga bermasalah.

  • Pengamat Menilai Revisi UU Minerba Bermasalah
    Nasional | 6 tahun lalu
    Pengamat Menilai Revisi UU Minerba Bermasalah