Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • Hadapi Ancaman Penyakit, Kementan Matangkan Rancangan Perpres Siskeswanas
    Nasional | 4 bulan lalu
    Hadapi Ancaman Penyakit, Kementan Matangkan Rancangan Perpres Siskeswanas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah mempercepat penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung kebijakan nasional. Langkah ini ditempuh di tengah meningkatnya ancaman penyakit hewan, isu keamanan pangan, serta kebutuhan akan jaminan kualitas protein hewani.

  • IDI Aceh: Masukan Konstruktif untuk Optimalisasi Perpres Jaminan Kesehatan Nasional
    Aceh | 6 bulan lalu
    IDI Aceh: Masukan Konstruktif untuk Optimalisasi Perpres Jaminan Kesehatan Nasional

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh, Dr. dr. Safrizal Rahman, Sp.OT., M.Kes., menyampaikan pandangannya atas rencana penerbitan ‎Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Perpres JKN) yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Pernyataan ini adalah respons atas paparan ‎Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, bahwa regulasi ini akan mengatur lebih lanjut kelas rawat dan sistem rujukan.

  • Pemerintah Terbitkan Peta Jalan Nasional untuk Lindungi Anak di Dunia Digital
    Polkum | 7 bulan lalu
    Pemerintah Terbitkan Peta Jalan Nasional untuk Lindungi Anak di Dunia Digital

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029. Kebijakan ini menjadi pijakan nasional dalam memperkuat pelindungan anak dari risiko penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi di ruang digital.

  • Aceh Sosialisasikan Perpres 46/2025, Fokus pada Penyederhanaan Proses Pengadaan
    Aceh | 9 bulan lalu
    Aceh Sosialisasikan Perpres 46/2025, Fokus pada Penyederhanaan Proses Pengadaan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Aceh menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

  • Kabar Gembira! 31 Ribu Dosen ASN Bakal Terima Tukin Terhitung Januari 2025
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Kabar Gembira! 31 Ribu Dosen ASN Bakal Terima Tukin Terhitung Januari 2025

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Aturan ini menjadi angin segar bagi ribuan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan kementerian tersebut.

  • Kemenkumham Dipecah Jadi Tiga Kementerian, Perpres Transisi Disiapkan
    Nasional | 1 tahun lalu
    Kemenkumham Dipecah Jadi Tiga Kementerian, Perpres Transisi Disiapkan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Transisi yang akan mengatur pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, akan diselesaikan paling lambat Selasa (22/10/2024).

  • Ini Nama 48 Kementerian Negara Kabinet Merah Putih
    Pemerintahan | 1 tahun lalu
    Ini Nama 48 Kementerian Negara Kabinet Merah Putih

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024.

  • Langkah Masa Depan, Perpres Publisher Rights Menuju Jurnalisme Berkualitas
    Pemerintahan | 2 tahun lalu
    Langkah Masa Depan, Perpres Publisher Rights Menuju Jurnalisme Berkualitas

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menegaskan bahwa keluarnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang lebih dikenal sebagai Publisher Rights, tidak dimaksudkan untuk mengurung kebebasan pers di Indonesia.

  • AMSI: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden
    Berita | 2 tahun lalu
    AMSI: Kurang Sak Nil, Perpres Publisher Rights Akan Diteken Presiden

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Masyarakat Pers di Indonesia sangat menanti peraturan presiden tentang publisher rights yang hampir empat tahun dibahas, namun belum kunjung ada tanda akan diteken presiden Joko Widodo. Sebaiknya perpres itu segera diteken karena semakin ditunda, akan semakin membuat nasib perusahan pers kita semakin berat.

  • AMSI Dorong Industri Media untuk Berkualitas dan Bertumbuh Bersama
    Berita | 2 tahun lalu
    AMSI Dorong Industri Media untuk Berkualitas dan Bertumbuh Bersama

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengajak seluruh industri media yang tergabung di bawah naungannya untuk meningkatkan kualitas. 

    Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan, tujuan untuk menjadikan AMSI sebagai sebuah organisasi perusahaan yang memiliki arah yang jelas, peran yang signifikan, dan kemampuan yang kuat untuk mengembangkan anggotanya.

  • AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
    Nasional | 2 tahun lalu
    AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.

  • Perpres Publishers Rights: AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Win-win Solution
    Nasional | 2 tahun lalu
    Perpres Publishers Rights: AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Win-win Solution

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas, dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7/2023).

« 1 2 3 »