Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance. Foto: do pribadi/Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Kolom - Mari kita bayangkan sebuah sandiwara megah bernama "Lelang Jabatan". Di sini, para aktornya adalah orang-orang hebat dengan gelar berderet, mulai dari Magister Manajemen hingga Doktor Ilmu Pemerintahan. Kalau gelar mereka ditulis di undangan pernikahan, bisa menghabiskan satu baris sendiri.
Mereka datang membawa tumpukan sertifikat, piagam penghargaan, dan visi-misi begitu mulia, sampai-sampai nyak-nyak penjual sayuran di pasar terharu membacanya. Inilah yang disebut era "kapasitas". Di atas kertas, semuanya tampak sangat profesional, sangat modern, dan sangat - ah, sudahlah - sangat fiktif.
Prosesnya dimulai dengan sangat heroik. Pemerintah mengumumkan lowongan jabatan kepala dinas dengan pengamanan ketat layaknya seleksi agen dinas rahasia. Ada tes administrasi yang mengharuskan sang calon pejabat membuktikan bahwa mereka tidak pernah terlibat organisasi terlarang, meskipun mereka mungkin anggota tetap gerombolan "Pencari Muka".
Lalu masuk ke tahap ujian tulis. Di sini, para calon memeras otak, menulis strategi pembangunan begitu canggih. Jika diterapkan mungkin bisa membuat daerah setara dengan Brunei Darussalam dalam waktu setahun. Para penguji dari kalangan akademisi dan pejabat senior dibuat manggut-manggut kagum. "Luar biasa," pikir mereka. "Daerah akan maju jika orang ini jadi kepala dinas."
Saat memasuki tahap wawancara, integritas diuji secara teatrikal. Sang calon berbicara tentang transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima pada masyarakat. Mereka berjanji akan menjadi pelayan rakyat yang setia. Mereka akan bangun sebelum subuh dan pulang paling malam demi kesejahteraan umat. Tim penguji terpesona. Skor pun diberikan: 95 untuk kecerdasan, 90 untuk kepemimpinan, dan 100 untuk retorika.
Akhirnya, terjaringlah tiga nama besar. Tiga pendekar kapasitas yang siap bertarung di meja final: meja gubernur, bupati, atau walikota. Namun di sinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Begitu berkas masuk ke ruang kerja penguasa, hukum gravitasi dan logika tiba-tiba tak berlaku. Sekian hari nama-nama itu diendapkan.
Di sinilah fenomena asoe tas atau isi tas mulai menunjukkan taringnya yang berkilau seputih mutiara dan semerah uang kertas bergambar Soekarno Hatta. Lobi-lobi gencar dilakukan. Bisik-bisik terdengar samar. Ternyata, nilai 95 yang diberi tim penguji tidak lebih berharga daripada isi sebuah tas kulit yang diletakkan di bawah meja saat larut malam. Kapasitas otak yang cemerlang mendadak redup, dikalahkan asoe tas.
Kita semua tahu apa isinya. Yang pasti bukan sekadar dokumen atau laptop keluaran terbaru. Isinya adalah "vitamin" untuk melancarkan sirkulasi kekuasaan. Ada yang menyebutnya mahar, ada pula menyebutnya tanda jadi, dan ada yang dengan malu-malu kucing menyebutnya "biaya operasional perjuangan".
Si calon nomor satu yang nilainya tinggi, otaknya sangat encer, dan yang visinya paling visioner, tiba-tiba harus menelan pil pahit. Namanya dicoret dengan alasan "kurang chemistry" atau "tidak sejalan dengan visi pimpinan". Padahal, alasan sebenarnya jauh lebih sederhana: Tasnya tipis, hanya berisi pulpen dan harapan yang dianggap kosong.
Sementara itu, calon nomor tiga, yang saat ujian tulis mungkin lebih banyak melamun dan ketika wawancara jawabannya lebih banyak "ngalor-ngidul", tiba-tiba diumumkan sebagai kepala dinas. Kenapa? Karena dia memiliki asoe tas sangat meyakinkan. Tasnya berat, bukan berisi buku teori kebijakan publik karya Thomas Dye, tapi tumpukan "kertas berharga" yang bisa membuat wajah sang pengambil keputusan berseri-seri. Inilah puncak satire dari birokrasi: seleksi dilakukan oleh profesor, tapi penentuan ditetapkan oleh "kasir".
Maka, lahirlah seorang kepala dinas hasil dari persalinan "asoe tas", bukan sesuai kapasitas. Jangan kaget jika setelah dilantik, sang pejabat ini mendadak amnesia terhadap visi-misi yang dia tulis saat seleksi. Fokus utamanya bukan lagi melayani rakyat, melainkan menggelar "operasi pengembalian modal".
Bagaimana tidak? Asoe tas yang diserahkan dulu tentu bukan hasil memetik di pohon, tapi dari pinjaman sana-sini atau tabungan masa tua dipertaruhkan. Maka, mulailah babak baru dalam pemerintahan. Proyek-proyek mulai dikapling, potongan anggaran direncanakan, dan pelayanan publik menjadi nomor sekian setelah urusan "setoran" terpenuhi.
Rakyat yang menonton fenomena ini hanya bisa tersenyum getir sambil memegang dompet yang isinya lebih sering berupa bon utang daripada uang. Kita dipaksa menonton sebuah sandiwara yang pura-pura jujur di depan kamera, tetapi sangat transaksional di belakang layar. Kita seolah diajak untuk percaya bahwa kecerdasan adalah kunci kesuksesan, padahal faktanya, ketebalan asoe tas yang memegang kunci pintu jabatan.
Jadi jangan heran jika ada pejabat seringkali terlihat bingung saat bekerja, tapi sangat lincah saat mengumpulkan "setoran". Karena sejak awal, mereka tidak dipilih bukan karena pintar bekerja, punya kapasitas dan integritas, melainkan mahir "top up".
Akhirnya, kapasitas hanya syarat bagi mereka yang mau terlihat hebat di koran, sedangkan asoe tas adalah syarat mutlak bagi mereka yang ingin duduk di kursi empuk. Bagi Anda yang punya otak cerdas dan integritas tinggi tapi asoe tas hanya tisu bekas dan kunci motor, sebaiknya urungkan niat jadi kepala dinas. Kecuali, jika Anda ingin sekadar menjadi "pelengkap penderita" dalam drama tiga nama yang ujung-ujungnya sudah diatur oleh penikmat asoe tas. Di negeri ini, kecerdasan memang dihargai, tapi asoe tas jauh lebih dicintai.
Namun, kita sebagai orang Aceh patut bersyukur karena peukateun asoe tas tak terjadi di nanggroe bansa tseuneubeh sebab negeri ini katanya sih ”memberlakukan syariat Islam secara kaffah”. Ee sambil menyeruput tetesan terakhir kopi pahit yang sudah dingin, seorang teman berujar, ”peue kapeugah yang kon-kon.” PEACE…!!![]
Penulis: Nurdin Hasan | Jurnalis Freelance
Sebelumnya
