Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Keumala, Pidie, Nazariah. [Foto: Dialeksis/AU]

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengembangan pertanian di Indonesia tak terkecuali Aceh dihadapkan pada berbagai masalah, dan salah satunya adalah kualitas tanah yang umumnya masih rendah.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Selasa (14/9/2021) lalu, meluncurkan Gerakan Peningkatan Produktivitas Lahan Sawah Pra Tanam (Gepeuaman) di Gampong Jumphoih Adan, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie.

"Gerakan ini kita lakukan untuk mengembalikan kesuburan sawah menggunakan pupuk organik, serta mencegah kerusakan lahan akibat penggunaan pupuk kimia dan pembasmi hama secara terus menerus," kata Kadistanbun Aceh Ir. Cut Huzaimah, MP.

Kegiatan yang dibuka Bupati Pidie saat itu, Roni Ahmad SE MM, yang diwakili Asisten I Setda Pidie, Samsul Azhar. Turut hadir, Kepala Perwakilan BI Aceh, Achris Sarwani, Kadistanbun Aceh, Ir Cut Huzaimah MP, bersama beberapa Kepala SKPA terkait, Kadistan Pidie, Ir Sofyan dan jajarannya, pakar kesuburan tanah dari Universitas Syiah Kula (USK), Dr Ir Yadi Jufri MP, penyuluh pertanian dan pengamat hama, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Kadistanbun Aceh, Ir Cut Huzaimah MP, pada kesempatan itu juga menyalurkan bantuan berupa benih padi inbrida sebanyak 37,5 ton untuk 1.500 hektare lahan sawah, pupuk cair, hand sprayer, dan cairan pembasmi hama tanaman. Setelah penyaluran bantuan, acara dilanjutkan dengan demonstrasi mengolah tanah sawah menggunakan traktor milik UPTD Alsintan Distanbun Aceh serta menyemprotkan bakteri pengurai organik ke lahan yang sudah diolah sebelumnya.

Jenis-jenis Bantuan yang Diberikan

Terdapat perbedaan penyaluran bantuan yang diterima oleh penerima manfaat dalam penerapan program Gepeuaman. Untuk masing-masing kegiatan pengembangan dan kegiatan dukungan diberikan benih padi sekitar 25 Kg per hektar dikali dengan total luas lahan yang mencapai 600 hektar.

"Untuk pupuk NPK pada kegiatan pengembangan diberikan 50 Kg per hektar dan untuk kegiatan dukungan ini ada pupuk hayati pembenah tanah, yang bertujuan memperbaiki struktur tanah," jelas Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Keumala Pidie, Nazariah saat diwawancarai Dialeksis.com, Jumat (2/9/2022).

Nazariah menjelaskan, penerima manfaat bantuan itu harus bergabung dalam kelompok tani dan tercacat namanya dalam SK Bupati Pidie. Saat ini, untuk penerima manfaat kegiatan pengembangan ada 21 kelompok tani dan kegiatan dukungan 18 kelompok tani.

Dalam kelompok tani itu, mereka sudah memenuhi kualifikasi sehingga berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Akan tetapi, kata Nazariah, ada juga petani yang tidak masuk ke kelompok tani atau sebagai penerima manfaat karena tidak memenuhi kriteria. Pada awal-awal program itu berjalan, ada juga petani yang mempertanyakan kepada BPP, namun setelah diberikan sosialisasi terkait persyaratan penerima manfaat akhirnya masyarakat mengerti.

"Harapan kami kedepan kegiatan ini terus berlanjut, agar dapat meringankan masyarakat tani, karena rata-rata masyarakat di Keumala, bertani merupakan mata pencaharian utama," ucapnya.

Selain itu, Nazariah menyampaikan harapan para penyuluh pertanian agar diberikan insentif yang memadai. Hal itu dinilai penting agar meningkatkan motivasi kerja dalam mencapai hasil yang maksimal.