Ketua Relawan Pandawa Lima Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh, Gumarni, S.H., M.Si. Foto: for Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Ketua Relawan Pandawa Lima Koordinator Wilayah (Korwil) Aceh, Gumarni, S.H., M.Si.
"Tugas utama kepala daerah adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, bukan justru membuka karpet merah bagi pengusaha luar yang pada akhirnya menghancurkan ekonomi pengusaha lokal dan ekonomi rakyat kecil di pedesaan," ujar Gumarni.
Menurut Gumarni, seorang pemimpin daerah harus mampu menciptakan peluang ekonomi baru melalui investasi, serta mengayomi pelaku usaha baik skala kecil maupun besar. Dengan begitu, masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat nyata dari kehadiran pemerintah daerah.
Ia menilai investasi menjadi kunci untuk memperbesar perputaran uang di daerah, sehingga pembangunan tidak selalu bergantung pada APBN maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gumarni menyoroti fenomena yang terjadi saat ini, di mana banyak tokoh daerah berlomba-lomba maju sebagai calon gubernur, bupati, maupun wali kota dengan harapan dapat mengelola anggaran besar dari pusat. Padahal, menurutnya, setiap daerah sejatinya memiliki sumber daya alam yang mapan, namun pemimpinnya lebih memilih menunggu ketimbang mengelola dan mengolah hasilnya secara mandiri.
"Jika kepala daerah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola sumber daya alam, daerah tersebut akan menjadi contoh nyata bahwa negara hadir untuk kemakmuran rakyat," katanya.
Ia juga menyoroti realitas di lapangan yang menurutnya menunjukkan tidak sedikit pejabat justru menjual nama rakyat untuk kepentingan kelompok maupun pribadi.
Di tengah tekanan ekonomi global dan terbatasnya dana transfer pusat ke daerah saat ini, Gumarni menegaskan bahwa momen ini menjadi ujian nyata bagi kualitas kepemimpinan kepala daerah. Publik, kata dia, akan dapat melihat secara langsung apakah seorang pemimpin benar-benar bekerja untuk rakyatnya, atau justru berfoya-foya di atas penderitaan masyarakat yang dipimpinnya.
Gumarni turut menyoroti ekosistem di lingkar kekuasaan yang menurutnya kerap diisi oleh pihak-pihak yang hanya mengiyakan keinginan pimpinan tanpa benar-benar menjalankannya sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
"Jika pola pikir seperti itu terus dipelihara, negara tidak akan mampu membawa daerahnya berkembang," ujarnya.
Ia mengingatkan, pola pikir menunggu di kalangan pemimpin daerah harus segera diakhiri.
"Pola pikir menunggu harus diakhiri. Jika pimpinan membiarkan rakyat dalam penderitaan, kemungkinan besar akan lahir raja jalanan yang akan membuat gerakan-gerakan yang merusak keamanan lingkungan dan merusak nawacita pemerintah dalam melindungi rakyatnya," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Gumarni menegaskan bahwa kehadiran negara pada akhirnya harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sebaliknya, di mana pejabat hidup berfoya-foya sementara rakyat yang dipimpinnya justru menderita.[]
Sebelumnya
