DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dana Otonomi Khusus Aceh bukan sekadar angka dalam APBA. Ia lahir dari sejarah panjang konflik, perdamaian, dan janji negara untuk mempercepat pemulihan serta pembangunan Aceh. Karena itu, setiap rupiah dana otsus semestinya memiliki arah moral yang jelas: memperbaiki hidup rakyat.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Setelah pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Tim Pemerintah Aceh menegaskan bahwa revisi UUPA harus menjadi jalan untuk memperkuat kewenangan Aceh, bukan sebaliknya mempersempit ruang gerak pemerintahan daerah.
DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE.,MM atau yang akrab disapa Ayah Wa bersama Pemerintah Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Rabu, 17/6/2026.
Pertemuan tersebut membahas terkait pengawasan implementasi Undang- undang daerah khusus dan daerah Istimewa, permasalahan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan untuk mendukung implementasi undang-undang daerah khusus dan daerah istimewa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Pemerintah Aceh memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (17/06/2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Aceh Society (IDeAS) memaparkan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) di 23 kabupaten/kota di Aceh tahun anggaran 2026. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal yang cukup besar antar daerah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai tidak cukup hanya membahas perubahan pasal demi pasal.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menyebut poin penting pada reviisi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki.
“Kalau tidak diberikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Revisi UUPA ini untuk menghindari pontensi konflik Aceh di masa depan,” kata Mualem di Jakarta, Minggu (24 Mei 2026).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Banda Aceh Abdul Rafur menilai polemik soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik atas kegagalan Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai Gubernur Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa dan organisasi kepemudaan (OKP) di Aceh mendesak Pemerintah Aceh untuk segera melakukan kajian ulang dan perubahan spesifik terhadap Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), agar regulasi tersebut benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Opini - Ketika Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati secara politik bahwa otonomi khusus (otsus) Aceh akan diperpanjang melalui revisi UUPA, Aceh belum sepenuhnya bangkit dari banjir dan longsor akhir 2025 lalu.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kehadiran Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman, di Aceh menjadi momentum penting bagi DPW PKS Aceh untuk memperkuat perjuangan terkait keberlanjutan dana otonomi khusus bagi Aceh.
DIALEKSIS.COM | Kutacane - Mantan Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky, mendesak pemerintah pusat untuk membuka kembali moratorium pemekaran daerah, khususnya terkait pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA). Desakan ini muncul menyusul belum meratanya realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan lemahnya implementasi program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di sejumlah wilayah.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Sosial Development sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa persoalan utama terhadap perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh hingga 20 tahun ke depan ada pada kualitas tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh mencuat setelah Kabupaten Aceh Barat tidak masuk dalam daftar penerima tambahan anggaran senilai Rp824 miliar untuk penanganan pascabencana 2026.
DIALEKSIS.COM | Opini - Pasca tsunami, Kinerja BRR dalam rehab-rekon, ditambah akumulasi seluruh bantuan asing pasca tsunami, berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dari 32,60 persen menjadi 26,65 persen di tahun 2007. Disusul oleh rata-rata pengurangan angka kemiskinan sekitar 5,11 persen per tahun.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak benar. Gubernur mengatakan bahwa pemerintah saat ini hanya melakukan pembaruan dan perbaikan data guna meningkatkan akurasi dan kualitas layanan.
