DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan badan khusus yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus lebih terarah, efektif, dan mudah diawasi.

DIALEKSIS.COM | Opini - Ada satu reality check yang semakin relevan dengan perjalanan pembangunan Aceh hari ini: kebutuhan terus naik level, sementara ruang fiskal tidak selalu tumbuh dengan kecepatan yang sama. Ekonomi harus bergerak lebih cepat, kemiskinan harus ditekan, lapangan kerja diperluas, kualitas pendidikan dan kesehatan ditingkatkan, infrastruktur diperkuat, dan pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah pusat mulai mengambil langkah lanjutan merespons dinamika yang terjadi di Aceh selepas peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe terus menghimpun aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rekomendasi strategis untuk memperkuat implementasi kekhususan Aceh dalam dialog bersama Pemerintah Kota Subulussalam, Jumat (31/7/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk menyerap aspirasi terkait pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan, Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan yang digelar di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh itu, Pemerintah Aceh mengusulkan adanya regulasi yang memungkinkan daerah membentuk badan jaminan kesehatan sendiri agar pengelolaan anggaran kesehatan lebih efisien.

DIALEKSIS.COM | Dialog - Banda Aceh I Dialeksis - Dalam pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Aceh periode 2026-2030 di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungannya terhadap usulan peningkatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menjadi 2,5 persen. Tidak hanya itu, Bahlil juga secara langsung meminta Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk mengawal perjuangan tersebut hingga tuntas dalam proses legislasi di DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua DPD Partai Golkar Aceh, H.M. Salim Fakhry, menegaskan komitmen partainya untuk terus memperjuangkan kepentingan strategis Aceh di tingkat nasional, terutama terkait keberlanjutan dan peningkatan skema Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) bukanlah isu baru. Wacana perubahan regulasi yang menjadi dasar kekhususan Aceh tersebut telah bergulir sejak bertahun-tahun lalu dan terus disuarakan oleh berbagai rezim pemerintahan Aceh. Namun hingga kini, revisi yang diharapkan mampu memperkuat kekhususan, memperjelas kewenangan daerah, serta menjamin keberlanjutan pembangunan Aceh itu belum juga terwujud.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Dana Otonomi Khusus Aceh bukan sekadar angka dalam APBA. Ia lahir dari sejarah panjang konflik, perdamaian, dan janji negara untuk mempercepat pemulihan serta pembangunan Aceh. Karena itu, setiap rupiah dana otsus semestinya memiliki arah moral yang jelas: memperbaiki hidup rakyat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2008 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Namun, apa dampaknya bagi Aceh? Pertanyaan sinis yang dihubungkan dengan kemiskinan dan pengangguran.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Aceh. Setelah pembahasan bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah kementerian/lembaga di Jakarta, Tim Pemerintah Aceh menegaskan bahwa revisi UUPA harus menjadi jalan untuk memperkuat kewenangan Aceh, bukan sebaliknya mempersempit ruang gerak pemerintahan daerah.

DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE.,MM atau yang akrab disapa Ayah Wa bersama Pemerintah Aceh dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh menghadiri pertemuan dengan Komisi II DPR-RI di Gedung Serbaguna Setda Aceh. Rabu, 17/6/2026.

Pertemuan tersebut membahas terkait pengawasan implementasi Undang- undang daerah khusus dan daerah Istimewa, permasalahan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan untuk mendukung implementasi undang-undang daerah khusus dan daerah istimewa.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Pemerintah Aceh memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu (17/06/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) guna mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Aceh Society (IDeAS) memaparkan perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) di 23 kabupaten/kota di Aceh tahun anggaran 2026. Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal yang cukup besar antar daerah.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada 26 Mei 2026 setelah pembahasan bersama pemerintah sejak Januari 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai tidak cukup hanya membahas perubahan pasal demi pasal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) menyebut poin penting pada reviisi Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki.

“Kalau tidak diberikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Revisi UUPA ini untuk menghindari pontensi konflik Aceh di masa depan,” kata Mualem di Jakarta, Minggu (24 Mei 2026). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial terkait pernyataan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) yang disebut mendukung aksi sekelompok demonstran dan meminta pemerintah pusat membekukan suatu aturan, adalah informasi bohong atau hoaks.