DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan langkah penting dan mendesak bagi masa depan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh menyambut baik kehadiran pimpinan dan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Bumi Serambi Mekah, untuk bersilaturrahmi dengan para akademisi dan tokoh masyarakat Aceh, dalam rangka pembahasan revisi Undang-undang nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) menggelar pertemuan strategis dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Senin (21/10), untuk mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dan Forbes DPR/DPD RI gelar pembahasan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), di Restoran Meuligoe Gubernur Aceh, Senin malam (20/10/2025).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh yang juga aktivis perempuan Aceh, Cut Asmaul Husna, menyoroti absennya nama-nama perempuan dalam daftar undangan rapat revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang digelar hari ini.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) 2025 yang akan berlangsung pada Selasa, 21 Oktober 2025 tanpa kehadiran perempuan menuai kritik tajam dari kalangan pegiat perempuan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam tempo delapan bulan, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf--akrab disapa Mualem--menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan seni membangun kepercayaan, membaca arah angin, dan menjemput peluang sebelum ia berlalu.
DIALEKSIS.COM | Opini - Gedung-gedung parlemen dan kantor-kantor partai politik seringkali berdiri sebagai monumen bisu dari sebuah ironi besar dalam demokrasi kita: institusi yang paling sentral dalam artikulasi kehendak rakyat justru menjadi salah satu yang paling tidak dipercayai oleh rakyat itu sendiri. Di tengah defisit kepercayaan yang kronis inilah, Pemerintah Aceh melempar sebuah batu besar ke kolam diskursus publik dengan menaikkan dana bantuan untuk partai politik (parpol) secara dramatis, dari Rp 2.000 menjadi Rp 10.000 per suara sah pada tahun 2025. Sontak, riak penolakan dan sinisme pun merebak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menyetujui dan mengesahkan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sekretaris Daerah Aceh M.Nasir mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Jumat malam (26/9).
DIALEKSIS.COM | Opini - Hingga Rabu (24/9/2025), Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) belum melaksanakan sidang paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2025. Padahal, sesuai ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengesahan APBD Perubahan harus dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir, yakni 30 September 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dibuat gigit jari. Harapan mereka untuk mendapatkan alokasi dana pokok pikiran (pokir) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025 pupus setelah proses input di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditutup lebih awal.
DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, menanggapi pembatalan tender lanjutan pembangunan Rumah Sakit Regional dr. H. Yuliddin Away (RSUD-YA) Tapaktuan yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp15,9 miliar.
Tender tersebut batal karena adanya proses sanggah yang membuat waktu pelaksanaan tidak lagi mencukupi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Antropolog Aceh, Reza Idria, menegaskan bahwa politik di Aceh tidak boleh kehilangan makna sejatinya, yaitu menjaga keseimbangan dan kemaslahatan bersama.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Linge, Fauzan Azima, menegaskan bahwa perjuangan Aceh sesungguhnya telah selesai sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - The Aceh Institute merilis policy paper terbaru berjudul “Perpanjangan Dana Otonomi Khusus Aceh: Menuju Tata Kelola Baru untuk Perdamaian Berkelanjutan dan Pembangunan Pasca-Konflik”.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tengku Muda, tokoh GAM wilayah Peureulak sekaligus wakil almarhum Ishak Daud menilai isu dana Otonomi Khusus (Otsus) yang akan berakhir pada 2027 turut menjadi sorotan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) 2025.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Politisi Partai Aceh, Juanda Djamal, M.A, menegaskan pentingnya penguatan kedaulatan politik di Aceh sebagai fondasi dalam menghadapi tantangan demokrasi dan dinamika kebangsaan.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertajuk “Gagasan Aceh Berdaulat” yang digelar Muda Seudang Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (19/9).
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketua Forum Pemuda Aceh (FPA), Syarbaini, angkat bicara terkait keterlambatan penyampaian dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P-APBA) Tahun 2025.