DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mencari pengganti wakil presiden sepulang dari kunjungan ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China, menyusul kekosongan kursi wapres setelah Gibran Rakabuming berhenti dari jabatan tersebut. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya pada Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan, meskipun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut telah mengundurkan diri dari jabatannya.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Partai Demokrat, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan NasDem menyatakan tak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai Amanat Nasional (PAN) membuka peluang mendukung kader Gerindra seusai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). 

DIALEKSIS.COM | Analisis - Sejarah telah mencatat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri berstatus Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Dirinya menyatakan berhenti atas permintaan sendiri. Selanjutnya respon Prabowo menghormati keputusan itu dan menyampaikan penghargaan atas kerja Gibran. Pada hari yang sama, DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usul Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan. Sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi, termasuk 11 anggota Gerindra, telah meneken usul tersebut. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka babak baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Forum Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR/DPR RI periode 1999-2024 berharap sosok penggantinya mampu menjadi mitra strategis Presiden dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membuka babak baru dalam politik kekuasaan Indonesia. Bagi Presiden Prabowo Subianto, peristiwa ini bukan sekadar kehilangan seorang pendamping. Ia menghadirkan kesempatan menata ulang konfigurasi kekuasaan sekaligus ujian untuk menentukan arah pemerintahannya.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Agung (MA) pada Selasa, 10 November 2026, memublikasikan salinan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada 30 Oktober, MA mewajibkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat mencabut surat tersebut.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026. Pertemuan itu berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Gibran masih menjabat dan menjalankan tugasnya. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.

DIALEKSIS.COM | Opini - Polisi seharusnya melindungi presiden. Kini, menurut penyidikan Polri, mantan Kapolri justru diduga menyadap presiden. Ini bukan cerita film spionase. Tetapi, uni berkas perkara.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul yang juga Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd., memprediksi bahwa tahun 2027 berpotensi menjadi periode meningkatnya dinamika dan ketegangan politik di Senayan. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sudah memutus perkara yang menyangkut surat keterangan atau ijazah milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi objek sengketa yang ditempuh H. M. Subhan melalui jalur peradilan. Persoalannya berkaitan dengan dasar penerbitan surat tersebut serta pemenuhan persyaratan pendidikan ketika Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

DIALEKSIS.COM | Analisis - Salah satu persoalan mendasar dalam komunikasi politik pemerintah adalah kecenderungan menganggap kepercayaan publik sebagai sesuatu yang dapat diminta secara langsung. Pemerintah mengharapkan masyarakat percaya pada niat baik, program unggulan, dan kepemimpinan Presiden. Namun, kepercayaan tidak lahir hanya karena masyarakat diminta untuk percaya.

DIALEKSIS.COM | Opini - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan publik tentang hukum, transparansi, dan etika kekuasaan. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan bekerjanya strategi agenda setting politik yang sangat taktis di ruang publik. 

DIALEKSIS.COM| Feature- Anak bangsa di Bumi Pertiwi belum berhenti dilelahkan dengan persoalan ijazah. Soal pro dan kontra ijazah Presiden ke-7 Jokowidodo sampai kini belum berujung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala sekaligus pendiri Jaringan Survei Inisiatif, Dr. Aryos Nivada, menilai polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka perlu menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkara dugaan ketidakabsahan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan pertanyaan mendasar: sampai di mana kewenangan lembaga peradilan konstitusi memeriksa persoalan pemilu ketika pasangan calon terpilih telah dilantik dan menjalankan pemerintahan?