DIALEKSIS.COM | Tapaktuan - Indikasi praktik monopoli dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 mulai menjadi perhatian publik. Pola distribusi proyek yang terkonsentrasi pada sejumlah perusahaan tertentu dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi mengarah pada praktik persekongkolan tender yang terstruktur.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh masyarakat Aceh, Nasruddin atau yang lebih dikenal sebagai Nyak Dhien Gajah, mendesak KPK agar memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana pokir dan proyek penunjukan langsung di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh menanggapi kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam agenda Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Aceh, DPRA, serta DPRK kabupaten/kota se-Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, patut diapresiasi namun dinilai perlu diikuti dengan langkah konkret dalam memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Karena di faskes perlu legalitas bukan sekedar pengumuman pencabutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyoroti penggunaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tokoh masyarakat Aceh sekaligus mantan Juru Bicara Garda Muda Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh, Nasruddin alias Nyak Dhien Gajah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK untuk turun tangan melakukan supervisi dan penelusuran terhadap dugaan aliran dana pokok-pokok pikiran atau Pokir pimpinan DPRA.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Kegaduhan politik yang terjadi di Aceh belakangan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala (USK) Fathur Aulia Al-Asyi.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Di sebuah negeri yang tak perlu disebut namanya karena siapa pun yang mengikuti berita akan segera mengenal polanya dan musim anggaran kembali tiba. Ia tidak datang dengan hujan atau angin, melainkan dengan dokumen tebal bertajuk pokok-pokok pikiran (pokir), rapat-rapat senyap, dan bahasa resmi yang terdengar mulia namun sering berujung ganjil.
DIALEKSIS | Banda Aceh - Distribusi anggaran kegiatan prasarana dayah pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun anggaran 2026 memunculkan sorotan tajam akibat ketimpangan mencolok antarwilayah. Alokasi yang bersumber dari usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRA tersebut terlihat terkonsentrasi pada sejumlah daerah tertentu, sementara wilayah lain dengan kebutuhan mendesak justru memperoleh porsi lebih kecil.
DIALEKSIS.COM | Kolom - Jika politik adalah sebuah dapur raksasa (yang jelas bukan dapur MBG, lho), maka menu paling legendaris yang pernah dimasak bukan nasi goreng atau burger, tetapi "pork barrel" alias gentong babi.
DIALEKSIS.COM | Magetan - Kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) kembali menjadi perhatian setelah Ketua DPRD Magetan, Jawa Timur, Suratno, ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Aceh, Nasruddin Bahar, menyambut positif langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengusut dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) anggota legislatif.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah dan anggota legislatif untuk menjaga integritas serta menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
DIALEKSIS.COM | Tajuk - Kalau tidak mau disebut banyak tidak wajar, maka wajarlah jika masyarakat menilai ada hal yang tidak patut menurut norma keadilan dan kepastian hukum. Bukankah setiap orang sama di mata hukum, hukum tidak memilih bulu, tidak pandang status sosial, tidak melihat penguasa.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mengungkap adanya dugaan praktik pemberian fee hingga 40 persen dalam pelaksanaan paket pokok pikiran (pokir) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), khususnya pada pengadaan barang dan jasa di sejumlah dinas di Aceh.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta kepada Kapolda Aceh Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah.,MM untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi beasiswa yang terjadi tahun 2017 lalu, serta memberi alasan sebab kasus tersebut hingga kini mangkrak.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi sekaligus ahli sosial dan politik Aceh, Usman Lamreung, mengkritik praktik pengelolaan dana pokok pikiran (pokir) yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan serius, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Menurutnya, dalam praktik di lapangan, terdapat alokasi dana pokir yang tercantum secara resmi dalam dokumen anggaran. Namun, di sisi lain, juga ditemukan adanya alokasi lain yang tidak tercatat secara jelas.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Informasi Aceh (KIA) mengatakan bahwa dokumen anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan, merupakan informasi publik yang wajib dibuka dan dapat diakses masyarakat.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti praktik pengelolaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang dinilai masih kacau dan jauh dari prinsip transparansi.
