Minggu, 17 Mei 2026
Beranda / /

  • KKR Aceh: Mandat Besar, Anggaran Kecil, Komitmen Setengah Hati
    Kolom | 1 bulan lalu
    KKR Aceh: Mandat Besar, Anggaran Kecil, Komitmen Setengah Hati

    DIALEKSIS.COM | Kolom - Lebih dari sepuluh tahun sejak Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, satu pertanyaan mendasar masih terus menggema: apakah negara benar-benar serius menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Aceh?

  • Kejagung Kaji Seret Netanyahu ke Pengadilan HAM Indonesia
    Dunia | 3 bulan lalu
    Kejagung Kaji Seret Netanyahu ke Pengadilan HAM Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih melakukan kajian atas laporan dugaan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait agresi militer di Gaza, Palestina.

  • Bukan Sekadar Tangkap Penjahat, KUHAP Baru Fokus Lindungi HAM Individu
    Polkum | 3 bulan lalu
    Bukan Sekadar Tangkap Penjahat, KUHAP Baru Fokus Lindungi HAM Individu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bukan hanya untuk menjerat pelaku kejahatan, tetapi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.


  • Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB 2026
    Dunia | 4 bulan lalu
    Indonesia Resmi Jabat Presiden Dewan HAM PBB 2026

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia resmi mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026.

  • Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Aceh Dinilai Butuh Kantor LPSK: Dari Klaim Legislator ke Seruan Aktivis HAM

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mendorong pendirian kantor penghubung atau perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Aceh pada 2026. Dorongan itu mendapat sambutan sekaligus kritik konstruktif dari organisasi masyarakat sipil: Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menilai inisiatif tersebut bukan sekadar administrasi, melainkan kebutuhan struktural yang mendesak.

  • Komnas HAM Aceh Dorong Pembangunan yang Berbasis Hak Asasi Manusia
    Polkum | 6 bulan lalu
    Komnas HAM Aceh Dorong Pembangunan yang Berbasis Hak Asasi Manusia

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan di Aceh agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam konteks hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

  • Korban HAM di Aceh Desak Presiden Prabowo Tunaikan Janji Pemulihan
    Polkum | 6 bulan lalu
    Korban HAM di Aceh Desak Presiden Prabowo Tunaikan Janji Pemulihan

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Desakan untuk menuntaskan pemulihan hak-hak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Aceh kembali menggema. Para korban dan aktivis HAM mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar tidak menunda lagi penyelesaian yang sudah terlalu lama tertunda.

  • Dari Jalanan ke Jenewa: Mugiyanto, Wamen HAM Bicara di Panggung Global
    Feature | 7 bulan lalu
    Dari Jalanan ke Jenewa: Mugiyanto, Wamen HAM Bicara di Panggung Global

    DIALEKSIS.COM | Jenewa - Udara musim gugur di Jenewa terasa menusuk tulang. Di balik jendela kaca gedung PBB yang menjulang, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, melangkah dengan tenang. Kemeja putihnya rapi, jas hitam sederhana melekat di bahu. Tak ada sorak-sorai mahasiswa, tak ada megafon seperti dulu saat ia turun ke jalan memperjuangkan demokrasi. Kini, ia hadir sebagai pejabat negara, membawa misi diplomasi HAM Indonesia ke ruang pertemuan internasional.



  • Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono
    Polkum | 7 bulan lalu
    Kemenkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP Versi Mardiono

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono.

  • Hermanto Dukung Kebijakan KemenHAM soal Aksi Massa
    Pemerintahan | 8 bulan lalu
    Hermanto Dukung Kebijakan KemenHAM soal Aksi Massa

    DIALEKSIS.COM | Aceh - Praktisi hukum sekaligus mantan aktivis, Hermanto, menyambut positif langkah Kementerian Hukum dan HAM (KemenHAM) yang mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani aksi massa. Menurutnya, sikap KemenHAM yang menekankan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia meneguhkan komitmen pemerintah menjaga demokrasi.

« 1 2 3 4 »