DIALEKSIS.COM | Aceh - Pengamat sosial politik Risman Rachman menilai Aceh punya peluang menuntaskan tiga urusan lama dengan Jakarta di era Presiden Prabowo Subianto. Ia mengusulkan diplomasi senyap untuk mendorong revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), memperjelas status hukum tanah Blang Padang, dan menyelesaikan polemik bendera Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah isu strategis di Aceh, meliputi keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta persoalan pengaturan bendera daerah. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memimpin rapat lanjutan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu (25/10/2026).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pasca-2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata dan mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. 

DIALEKSIS.COM | Kutacane - Tim Kajian Implementasi Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Lembaga Wali Nanggroe menghimpun sejumlah aspirasi pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) memimpin rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (23/9/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Putra daerah asal dataran tinggi Gayo, Bener Meriah, Aceh, Irwandi mengkritik kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pengamat politik dan kebijakan publik Aceh, Dr. Usman Lamreung, menilai proses revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini menjadi inisiatif DPR RI memiliki sejumlah substansi penting yang harus diperjuangkan, terutama terkait penguatan kewenangan Aceh dan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

DIALEKSIS.COM | Kolom - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kini berstatus RUU usul inisiatif DPR RI. Seluruh fraksi sudah setuju. Dana Otsus digadang naik menjadi 2,5% dari DAU Nasional. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli, A.Md. (abang Samalanga) membahas perkembangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dalam pertemuan bersama unsur pimpinan dan fraksi DPRA, Senin (14/9).

DIALEKSIS.COM | Batam - Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan apresiasi kepada DPR RI setelah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Fauza Andriyadi, menyoroti minimnya informasi kepada publik mengenai perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus diikuti dengan penguatan pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada Aceh.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga harus didukung kewenangan, kelembagaan, program dan kegiatan, serta anggaran.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dinilai menjadi kebutuhan penting untuk memperkuat kewenangan Aceh sekaligus menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah terbangun.

Akademisi dan ahli hukum tata negara, Dr. Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H., mengatakan revisi UUPA merupakan proses yang sudah berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pembahasan revisi telah dimulai sejak 2023 dan kembali menjadi perhatian pada 2025 hingga 2026.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Akademisi Universitas Iskandar Muda (Unida) Banda Aceh, Usman Lamreung, mendesak Pemerintah RI dan DPR RI segera menuntaskan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

DIALEKSIS.COM | Opini - Dalam perjalanan panjang penyelenggaraan negara Republik Indonesia, keberadaan daerah-daerah yang memiliki status khusus dan istimewa merupakan bagian penting dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekhususan tersebut lahir dari latar sejarah, politik, sosial, budaya, serta proses integrasi yang berbeda-beda. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mendorong pembentukan badan khusus yang mengelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus lebih terarah, efektif, dan mudah diawasi.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Seorang warga menggelar aksi tunggal di bawah pohon asan, kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, untuk mendesak DPR RI segera mengesahkan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat dinilai menjadi salah satu penghambat utama terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah. Kepala daerah dituntut tidak hanya berpangku tangan menunggu kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mampu menggerakkan perputaran uang rakyat dan pengusaha lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi.