DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (28/3/2024). Dengan disahkannya regulasi baru itu, masa jabatan para kepala desa yang kini sedang menjabat bertambah, digenapkan menjadi delapan tahun. Sebab, pemerintah dan DPR sepakat mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

DIALEKSIS.COM | Opini - Menurut data real count KIP Aceh versi 22 Februari 2024 dari progress 722 dari 1032 TPS dan data yang masuk sudah 69.96% menerangkan bahwa Partai Aceh akan dipastikan menjadi pemenang dan berkuasa kembali setelah 3 priode memimpin parlemen Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Aktivis Perdamaian Internasional Juanda Djamal mengatakan momentum Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tahun ini semestinya menjadi momentum untuk merekonsolidasi politik Aceh dengan menyiapkan kembali agenda-agenda politik strategis yang lebih sesuai dengan perkembangan global, regional dan nasional sehingga cita-cita mewujudkan kemakmuran, kemandirian, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud nyata.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Fachrul Razi, Senator vokal asal Aceh yang juga ketua komite I DPD RI yang membidangi masalah hukum turut berang dengan dengan kebijakan baru Kementerian ESDM yang melucuti Kewemangan UUPA Menyangkut Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lebih kurang Sudah 17 tahun diberlakukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai legalitas kekhususan Aceh sekaligus Peneguhan akan pemerintahan mandiri (self government) bagi Aceh. 

Namun hingga kini UUPA masih sebatas cek kosong bagi rakyat Aceh. Pasalnya masih ada sejumlah aturan dalam UUPA yang seharusnya dapat dilaksanakan namun tak kunjung dapat terealisasi ekses belum adanya aturan turunan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pasal pasal dalam UUPA. Padahal aturan turunan tersebut sangat diperlukan bagi kepentingan rakyat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi melakukan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Kabupaten Bireuen, Selasa (10/10/2023). 

DIALEKSIS.COM | Opini - MoU Helsinki adalah sebuah peristiwa sosial politik, yang mengawali babak baru hubungan Aceh dan Indonesia. Dalam perundingan tersebut, kedua belah sepakat untuk duduk bersama, membicarakan jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah merenggut nyawa ribuan manusia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan dirinya akan memperjuangkan Revisi UUPA dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk desa (gampong) di Aceh minimal 10 persen. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh (APDESI) Provinsi Aceh, Muksalmina, bersama APDESI Kabupaten Aceh Utara menggelar pertemuan Audiensi dengan Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi, yang berlangsung di ruang rapat Kutai DPD RI Gedung Nusantara V, Kamis (7/9 2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) masih banyak kekurangan. 

"Itu banyak kekurangan di dalam pasalnya, tidak seluruh hasil kesepakatan Helsinki itu dapat tertuang dalam UUPA sekarang," kata Yusril dalam diskusi di Kota Banda Aceh, Jumat (11/8/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam pengelolaan hutan, Pemerintah Aceh belum menggunakan secara maksimal Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Saat ini, Pemerintah Aceh masih menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehingga kewenangan pengelolaan sumber daya alam tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah Aceh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh diminta untuk memperkuat dan menyamakan pemahaman serta menginternalisasikan komitmen mereka terhadap implementasi perjanjian politik yang ditandatangani antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat sipil Aceh menyampaikan kajian kebijakan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yaya, terkait masukan masyarakat sipil dalam agenda revisi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA. 

DIALEKSIS.COM | Aceh - Mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Azhari Cage, resmi mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (dapil) Aceh, di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (12/5/2023).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Asisten I Pemerintah Aceh bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, M Jafar, mengatakan Pemerintah Aceh berupaya menyiapkan semua regulasi turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh terkait pendidikan. Semua itu akan dituangkan ke dalam qanun dan peraturan gubernur. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Menjelang dilaksanakannya rapat finalisasi tim perumus revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 di gedung DPRA, Rabu (12/4/2023), spanduk penolakan revisi UUPA terlihat kembali berkibar di pagar kantor legislatif Aceh itu.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Sejumlah spanduk berisikan #Tolak Revisi UUPA berkibar di berbagai lokasi di Banda Aceh, Minggu (09/04/2023). Spanduk berukuran 4x1 Meter dari berbagai elemen sipil tersebut terlihat di sejumlah lokasi seperti Simpang BPKP Ulee Kareng, Depan Gedung Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dan di kawasan Darussalam, Banda Aceh.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Sejumlah mahasiswa mengatasnamakan Alamp Aksi Aceh melakukan aksi ke kantor DPRA, Selasa (4/4/2023). Hal ini dilakukan untuk menolak draft revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh karena dinilai selama ini sangat tertutup kepada masyarakat Aceh.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh.

Qanun terdiri atas Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

DIALEKSIS.COM | Usianya sudah terbilang remaja, memasuki 18 tahun. Namun upaya untuk memperbaiki Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar semakin sempurna, sampai saat ini masih menjadi PR yang belum diselesaikan rakyat Aceh.