Tegar Sang Sekda

Ilustrasi Sekda Aceh di goyang oleh sekelompok orang. Foto: Ist

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Isu datang silih berganti. Tuduhan melesat cepat, seperti anak panah yang tak selalu menunggu sasaran jelas. Dalam pusaran itu, Sekretaris Daerah Aceh berdiri di titik yang tak mudah, karena dekat dengan pusat keputusan, tetapi jauh dari panggung politik. Ia tidak dipilih lewat bilik suara, namun menentukan apakah janji-janji politik benar-benar berubah menjadi kebijakan yang sah dan berjalan. Disinilah cara redaksi Dialeksis bersikap mencermati sosok sang Sekda Aceh melalui goresan tajuk.

Di tengah derasnya tembakan opini, yang tampak justru ketenangan. Bukan karena tak ada tekanan. Melainkan karena ia memilih menjawab gaduh dengan kerja.

Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Ia poros koordinasi pemerintahan. Di tangannya, visi gubernur dan wakil gubernur diterjemahkan menjadi program, anggaran, pengawasan, serta disiplin aparatur. Jika kepala daerah adalah nahkoda, Sekda memastikan mesin kapal tak mogok. Tanpa koordinasi yang rapi, kebijakan bisa berjalan sendiri-sendiri. Tanpa kendali administratif, visi hanya menjadi slogan.

Duet kepemimpinan Mualem dan Dek Fadh membawa cita-cita besar: Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan. Cita-cita itu menuntut tata kelola yang tertib. Artinya, setiap langkah harus berpijak pada aturan. Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah peran Sekda menjadi krusial menjaga agar semangat perubahan tidak keluar dari koridor hukum.

Masalahnya, publik sering melihat hasil, bukan proses. Ketika prosedur diperketat, ada yang menilai lamban. Ketika verifikasi diperpanjang, ada yang mencurigai. Dalam era serba cepat, disiplin administrasi kerap disalahartikan sebagai hambatan. Padahal, justru prosedur itulah yang melindungi kebijakan dari cacat hukum.

Ketegaran Sekda terlihat pada pilihannya yang nyata tidak terpancing untuk membalas isu dengan emosi. Ia menanggapi kritik dengan klarifikasi berbasis data. Ia memperkuat dokumentasi. Ia memastikan setiap keputusan punya dasar hukum yang jelas. Dalam teori kepemimpinan modern, sikap ini sejalan dengan prinsip ethical leadership kepemimpinan yang menempatkan integritas sebagai fondasi, bukan sekadar citra.

Kematangan itu juga tercermin dalam cara ia menjaga organisasi tetap solid. Isu publik bukan hanya mengancam reputasi pribadi, tetapi bisa merusak moral aparatur. Jika pucuk pimpinan panik, kegelisahan menyebar. Jika pucuk tetap tenang, organisasi ikut stabil. Dalam manajemen krisis, ketenangan adalah bentuk kepemimpinan yang paling efektif.

Namun ketegaran bukan berarti anti-kritik. Pemerintahan yang sehat justru membutuhkan pengawasan. Seorang Sekda yang bijak tak menutup pintu evaluasi. Ia membedakan antara kritik konstruktif dan tudingan tanpa dasar. Ia sadar, transparansi bukan ancaman, melainkan kekuatan.

Aceh memiliki kekhususan tata kelola yang kompleks. Hubungan pusat dan daerah, regulasi khusus, serta ekspektasi publik yang tinggi menuntut birokrasi bekerja presisi. Dalam situasi ini, Sekda harus memastikan ASN tetap profesional dan netral. Birokrasi tidak boleh menjadi alat tarik-menarik kepentingan. Kesetiaannya harus pada aturan dan visi pembangunan, bukan pada dinamika politik sesaat.

Ada satu prinsip kepemimpinan yang relevan: kekuasaan menguji karakter, tekanan mengungkapkannya. Ketika dihantam isu, karakterlah yang terlihat. Apakah ia reaktif atau rasional? Apakah ia defensif atau reflektif? Sekda yang matang memilih jalur rasional. Ia membiarkan kinerja menjadi jawaban.

Tentu, tanggung jawab menjaga tata kelola tidak hanya berada di pundaknya. Kepala daerah perlu memberi dukungan konsisten pada birokrasi yang patuh hukum. DPRD harus menjalankan pengawasan secara objektif. Media perlu menjaga akurasi. Publik pun perlu bijak memilah informasi. Demokrasi sehat lahir dari keseimbangan antara kritik dan tanggung jawab.

Yang patut dicatat, sejarah tidak mengingat seberapa keras seorang pejabat membalas tudingan. Sejarah mencatat apakah pelayanan publik membaik. Apakah anggaran dikelola dengan benar. Apakah visi pembangunan terwujud dalam kesejahteraan masyarakat.

Ketegaran sejati bukan soal kerasnya suara, tetapi lurusnya langkah. Ia bukan tentang menangkis setiap panah, melainkan tetap berjalan meski dihujani. Dalam birokrasi, satu keputusan yang melanggar aturan bisa meruntuhkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Karena itu, memilih patuh pada prosedur adalah bentuk keberanian.

Pesan pemimpin bijak sederhana yakni jangan takut pada badai kata-kata. Takutlah ketika keputusan keluar dari hukum. Reputasi bisa dipulihkan. Kepercayaan publik jauh lebih mahal.

Sekda yang tegar adalah ia yang mengerti batas itu. Ia tidak mencari popularitas, tetapi memastikan sistem bekerja. Ia tidak memburu sorotan, tetapi menjaga koordinasi. Dan ketika isu datang, ia tetap menjalankan tugasnya mengawal tata kelola, memastikan program prioritas berjalan, serta menjaga birokrasi tetap pada relnya.

Di tengah riuh zaman, mungkin yang paling dibutuhkan bukan sensasi, melainkan konsistensi. Aceh membutuhkan birokrasi yang kuat, bukan yang mudah goyah oleh opini. Jika Sekda mampu menjaga itu, maka ketegarannya bukan sekadar kualitas pribadi, melainkan fondasi bagi pemerintahan yang bermartabat.

Dan pada akhirnya, di situlah makna kepemimpinan diuji: tetap bekerja ketika diserang, tetap lurus ketika digoda, dan tetap tenang ketika dihantam.