Sekretaris Umum Himpunan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh, Rifki Hasan Gayo. [Foto: Dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Himpunan Pemuda, Mahasiswa, dan Pelajar Bener Meriah (HPBM) Banda Aceh mengkritik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terkait lambannya penanganan Jembatan Enang-Enang yang hingga kini belum juga diperbaiki secara memadai. Padahal, bencana hidrometeorologi yang merusak akses vital tersebut telah terjadi sekitar enam bulan lalu.
Bagi masyarakat Bener Meriah, Jembatan Enang-Enang bukan sekadar sarana penghubung antarwilayah. Infrastruktur tersebut merupakan urat nadi aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, termasuk jalur distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dataran tinggi Gayo.
Sekretaris Umum HPBM Banda Aceh, Rifki Hasan Gayo, mengatakan keterlambatan penanganan selama berbulan-bulan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Menurutnya, masyarakat Bener Meriah justru memperlihatkan kepedulian dan solidaritas yang jauh lebih nyata dibandingkan pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani infrastruktur tersebut.
Warga, kata dia, terpaksa bergotong royong dan mengeluarkan biaya secara swadaya demi membuka kembali akses yang sempat terputus akibat bencana.
"Kami mempertanyakan keseriusan BPJN Aceh dalam menyelesaikan persoalan ini. Sudah enam bulan berlalu, namun masyarakat masih disuguhi imbauan dan alasan, bukan kepastian dan tindakan nyata. Sementara warga harus berjuang sendiri membuka akses yang menjadi urat nadi kehidupan mereka," tegas Rifki kepada media dialeksis.com, Senin (1/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan aman. Menurutnya, tidak seharusnya masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan tersebut sendirian dalam waktu yang begitu lama.
Kekecewaan HPBM semakin bertambah setelah muncul pernyataan BPJN Aceh yang meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif selama proses penanganan berlangsung. Bagi HPBM, solusi tersebut tidak menjawab persoalan utama yang dihadapi masyarakat.
Rifki menilai imbauan tersebut terkesan lahir dari cara pandang yang jauh dari realitas di lapangan. Sebab, jalur alternatif yang dimaksud juga memiliki berbagai keterbatasan dan kerap tidak dapat digunakan ketika curah hujan tinggi melanda kawasan tersebut.
"BPJN Aceh jangan hanya pandai mengeluarkan imbauan dari balik meja. Masyarakat tidak membutuhkan arahan untuk mencari jalan lain, tetapi membutuhkan kepastian kapan jembatan ini diperbaiki. Jika jalur utama rusak dan jalur alternatif juga tidak layak, maka imbauan tersebut sama sekali tidak menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Menurut HPBM, kondisi geografis Bener Meriah yang berada di kawasan pegunungan membuat akses transportasi memiliki peran yang sangat penting. Kerusakan satu jalur utama saja dapat berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani yang setiap hari mengandalkan akses jalan untuk mengangkut hasil panen.
Keterlambatan penanganan juga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar apabila kondisi tersebut terus berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.
Karena itu, HPBM menegaskan bahwa persoalan Jembatan Enang-Enang tidak boleh dipandang sebagai masalah teknis semata. Lebih dari itu, persoalan tersebut menyangkut keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi ribuan masyarakat yang bergantung pada akses tersebut.
"Kami melihat keterlambatan ini sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Jembatan Enang-Enang merupakan akses strategis yang menopang mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian di dataran tinggi Gayo. Respons yang lamban menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat," kata Rifki.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, HPBM Banda Aceh memberikan ultimatum kepada BPJN Aceh dan pemerintah terkait untuk segera menunjukkan langkah konkret dalam penyelesaian jembatan tersebut.
Organisasi mahasiswa asal Bener Meriah itu meminta adanya kepastian mengenai tahapan perbaikan, target penyelesaian, serta langkah-langkah darurat yang dapat menjamin akses masyarakat tetap berjalan dengan aman.
"Kami memberikan waktu satu bulan kepada BPJN Aceh dan pemerintah terkait untuk menunjukkan langkah konkret serta kepastian penyelesaian. Jika dalam waktu tersebut tidak ada kejelasan, maka HPBM Banda Aceh bersama masyarakat Bener Meriah akan turun melakukan aksi sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan Jembatan Enang-Enang," tegasnya.
Karena itu, menurutnya, kini saatnya pemerintah dan BPJN Aceh menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat melalui tindakan konkret, bukan sekadar pernyataan atau imbauan yang dinilai tidak memberikan solusi.
"Masyarakat sudah membuktikan kepeduliannya dengan bergerak secara swadaya. Kini giliran BPJN Aceh dan pemerintah membuktikan bahwa mereka benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya hadir melalui pernyataan dan imbauan yang tidak menyelesaikan masalah," pungkas Rifki. [nh]
Sebelumnya
